Wartain.com || Viral dan hebohnya netizen di media sosial, tentang tindakan amoral yang dilakukan di sebuah institusi pendidikan, kasusnya sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Karena peristiwa tersebut terjadi di lingkungan sekolah yang notabene tempat untuk menempa prilaku yang berakhlak dan berkarakter bagi para siswa nya.
Salah satunya, kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum guru atau kepala sekolah di salah satu sekolah di Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Selain oknum pelaku sebagai tenaga pendidik sekaligus juga sebagai pelatih voli putri di salah satu sekolah menengah di bawah Kementerian Agama, di wilayah Surade.
Akan hal tersebut di atas, banyak pihak yang mengecam dan mengutuk keras perbuatan pelaku. Salahsatunya datang dari Ketua Umum Jaringan Pergerakan Masyarakat Sukabumi Selatan (JPMSS) Saeful Usman. Dia mengungkapkan, perbuatan pelaku sudah termasuk kategori pengkhianatan pendidik akan nilai-nilai pendidikan yang sebenarnya
“Kejadian tersebut merupakan tamparan keras bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sukabumi. Ini bukan sekadar kasus kriminal biasa, ini adalah pengkhianatan terhadap mandat moral sebagai pendidik dan pemimpin di lingkungan sekolah,” ungkap Ketua Jaringan Pergerakan Masyarakat Sukabumi Selatan (JPMSS) Saepul Usman, Minggu (16/11/2025).
“Kami mengutuk keras tindakan biadab oknum kepala sekolah tersebut. Sekolah seharusnya menjadi rumah kedua yang aman bagi anak-anak kita, tempat mereka tumbuh dan belajar tanpa rasa takut. Ketika figur kepala sekolah, yang seharusnya menjadi panutan dan pelindung, justru berubah menjadi predator, maka runtuh lah kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan kita,” tegas Saeful Usman.
Lanjut Ketua JPMPS, kejadian ini mesti menjadi perhatian semua pihak, dan pelaku mesti diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Insiden ini menunjukkan adanya darurat kekerasan seksual di institusi pendidikan yang selama ini mungkin luput dari perhatian serius. Kami menuntut agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu, untuk memberikan efek jera. Tidak boleh ada kompromi atau upaya damai yang mengorbankan masa depan dan psikis korban,” lanjut Saeful Usman.
“Pemerintah daerah, Kementerian Agama (Kemenag), Dinas Pendidikan serta lembaga terkait lainnya, harus segera melakukan audit menyeluruh terhadap semua sekolah/madrasah di Sukabumi. Pastikan ada mekanisme pelaporan yang aman dan efektif bagi korban, serta pendampingan psikologis yang intensif. Cukup sudah retorika sekolah ramah anak, saatnya bertindak nyata,” pungkas Saeful Usman.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
