Wartain.com || Penguatan disiplin kinerja dan akselerasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sorotan utama dalam Rapat Pimpinan Pemerintah Kota Sukabumi yang digelar Kamis, 26 Februari 2026, di Oproom Sekretariat Daerah Kota Sukabumi.
Rapat dipimpin langsung oleh Ayep Zaki, didampingi Wakil Wali Kota Bobby Maulana, serta dihadiri Asisten Daerah Andang Tjahjandi, para asisten daerah, kepala perangkat daerah, dan sekretaris OPD.
Dalam arahannya, wali kota menegaskan seluruh indikator kinerja tidak boleh berjalan parsial.
“Sebanyak 26 indikator kinerja harus saling terhubung dan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Target minimal nilai 80 harus menjadi standar kolektif,” tegasnya.
Agenda rapim difokuskan pada evaluasi capaian kinerja, penguatan indikator strategis, serta percepatan target PAD Tahun 2026. Sejumlah perangkat daerah dinilai menonjol dalam penyajian Key Performance Indicator (KPI), yakni RSUD R. Syamsudin, S.H., Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
RSUD R. Syamsudin, S.H. memaparkan penguatan manajemen berbasis indikator serta optimalisasi fasilitas dan aset rumah sakit. Selain menjadi garda terdepan layanan kesehatan, rumah sakit tersebut juga tercatat sebagai kontributor PAD terbesar di Kota Sukabumi. Efisiensi operasional, inovasi layanan, dan tata kelola keuangan profesional menjadi fokus utama tahun ini.
Dinas Kesehatan menyampaikan Tahun 2026 sebagai fase konsolidasi inovasi dengan 253 program yang telah ditetapkan melalui keputusan resmi sejak Januari.
Fokus diarahkan pada percepatan penurunan stunting melalui pendekatan graduasi berbasis pemetaan dan profiling data sasaran. Sebanyak 232 balita stunting usia di bawah dua tahun menjadi prioritas intervensi spesifik berupa pemenuhan gizi seperti telur dan susu, disertai intervensi sensitif pada aspek sanitasi, akses air bersih, rumah tidak layak huni, hingga penguatan sosial ekonomi keluarga.
Sementara itu, Disdukcapil melaporkan penerbitan lebih dari 10.000 dokumen kependudukan hingga Januari 2026 dari target tahunan 122.602 dokumen. Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan hasil baik, dengan target reformasi birokrasi meningkat dari 76,15 menjadi 78 persen.
Disdukcapil juga menambah 15 inovasi baru dan memperluas pemanfaatan data kependudukan dari delapan menjadi 14 OPD. Layanan jemput bola bagi penyandang disabilitas telah dilakukan lima kali sepanjang Januari. Perangkat daerah ini ditegaskan tidak memiliki objek PAD karena berorientasi pada pelayanan publik.
Dalam aspek optimalisasi aset, wali kota menyoroti pengelolaan penggilingan padi di bawah DKP3 dengan kapasitas 10 ton per hari dan target 250 ton per bulan.
“Aset tersebut kita proyeksikan menghasilkan keuntungan hingga Rp1,4 miliar per tahun dengan skema operasional maksimal lima pekerja dan sistem penggajian harian,” ujarnya.
Secara fiskal, target PAD Tahun 2026 dipatok sebesar Rp650 miliar, meningkat dari realisasi sebelumnya Rp491,9 miliar. Realisasi Januari 2026 tercatat naik 16 persen secara year on year, dengan 19 perangkat daerah sebagai penyumbang PAD dan RSUD sebagai kontributor utama.
“Apabila target tidak tercapai, evaluasi harus dilakukan dari lima aspek utama, yaitu sumber daya manusia, manajemen, material pendukung, sistem atau mesin, serta anggaran. Kontrol berkala terhadap capaian akan saya lakukan secara konsisten,” tegas Ayep.
BPKPD ditargetkan meningkatkan PAD sebesar 23 persen dari Rp133,65 miliar menjadi Rp160,6 miliar, dengan realisasi Januari mencapai Rp10 miliar. Untuk mempercepat capaian PBB-P2, pengelolaan teknis direncanakan dialihkan kepada camat guna memperkuat koordinasi wilayah.
Data per kecamatan menunjukkan variasi capaian, dengan Lembursitu mencatat kenaikan 145 persen, sementara Cikole, Warudoyong, Baros, dan Cibeureum menunjukkan tren positif.
Dalam kesempatan tersebut juga diluncurkan Air Minum Dalam Kemasan TBW Kota Sukabumi sebagai bagian dari strategi diversifikasi sumber PAD dan penguatan identitas produk lokal.
Rapim ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota Sukabumi untuk mengintegrasikan tata kelola berbasis kinerja, memperkuat pelayanan publik, serta menjaga stabilitas fiskal melalui inovasi dan optimalisasi potensi daerah sepanjang 2026.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
