Wartain.com || Polemik wacana penggabungan sejumlah wilayah Kabupaten Sukabumi ke Kota Sukabumi ditanggapi Wakil Bupati Sukabumi, Andreas, bersama Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD), Toha Wildan Athoilah. Keduanya menegaskan, fokus utama Pemkab Sukabumi adalah memperjuangkan pemekaran wilayah Sukabumi Utara menjadi daerah otonomi baru (DOB).
Usai menghadiri pertemuan dengan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, di Pendopo Sukabumi, Selasa (23/9/2025), Andreas menyampaikan bahwa isu penggabungan ke Kota Sukabumi sepenuhnya berada dalam kewenangan DPRD Provinsi.
“Itu nanti biar ditangani DPRD Jabar sebagai pembina dan pengawas bagi kota dan kabupaten. Bagi kami, yang utama adalah menyampaikan aspirasi masyarakat soal Sukabumi Utara,” ujarnya.
Andreas menekankan, perjuangan pemekaran ini sudah berlangsung sejak 2013 dan telah diparipurnakan di DPRD Jabar pada 2019. Ia memastikan dorongan tersebut bukan kepentingan politik, melainkan murni kebutuhan warga.
“Ini bicara pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.
Sementara itu, Toha Wildan Athoilah menilai wacana penggabungan wilayah hanyalah inisiatif Pemerintah Kota Sukabumi. Pemerintah Kabupaten, kata dia, tetap konsisten memperjuangkan terbentuknya Kabupaten Sukabumi Utara.
“Kalau Kota punya keinginan sendiri, itu urusan mereka. Tapi kami tetap berpegang pada aspirasi warga yang menginginkan pemekaran. Harapan kami, semoga doa dan usaha ini segera dikabulkan,” ungkap Toha.
Lebih jauh, Toha menyebut Pemkab Sukabumi kini tengah menyiapkan segala dokumen pendukung untuk mengantisipasi jika moratorium pemekaran dicabut pemerintah pusat.
“Sejak lama kami menunggu pencabutan moratorium DOB. Penataan data dan dokumen sudah kami siapkan, tinggal menunggu momentum dari pemerintah pusat,” tandasnya.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
