Wartain.com || Maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penipuan kerja berbasis daring (online scam) di luar negeri masih menjadi ancaman serius bagi Warga Negara Indonesia. Sepanjang tahun 2025, Kementerian Luar Negeri mencatat lebih dari 27 ribu WNI harus dipulangkan ke Tanah Air akibat berbagai persoalan hukum, ketenagakerjaan, hingga eksploitasi oleh sindikat internasional.
Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anis Matta, mengungkapkan bahwa proses pemulangan puluhan ribu WNI tersebut dilakukan melalui Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia. Angka tersebut, menurutnya, menjadi sinyal peringatan bagi daerah-daerah yang dikenal sebagai kantong pekerja migran, termasuk Sukabumi.
“Sepanjang 2025, alhamdulillah kita sudah memulangkan lebih dari 27.000 WNI yang mengalami masalah di luar negeri,” kata Anis Matta saat ditemui wartawan di Sukabumi, Rabu (21/1/2026).
Meski tidak merinci jumlah warga asal Sukabumi yang termasuk dalam data tersebut, Anis menegaskan bahwa kasus penipuan kerja di Kamboja masih mendominasi laporan yang masuk ke Kementerian Luar Negeri.
“Permasalahannya beragam, mulai dari korban online scam hingga kasus-kasus lainnya. Prinsip kami jelas, ketika kondisi mereka di luar negeri sudah tidak aman dan tidak kondusif, maka langkah pemulangan menjadi prioritas,” ujarnya.
Ia juga memastikan bahwa pemerintah terus berupaya menelusuri dan membantu WNI yang hingga kini masih terjebak dalam jaringan sindikat di luar negeri. Selama status mereka terindikasi bermasalah, proses pendampingan dan pemulangan akan tetap dilakukan.
“Semua WNI yang saat ini terdata masih bermasalah di luar negeri, insya Allah akan kita bantu dan kita fasilitasi proses kepulangannya ke Indonesia,” tegas Anis.
Besarnya angka pemulangan dalam satu tahun terakhir menunjukkan bahwa upaya penyelamatan korban terus berjalan. Namun di sisi lain, hal tersebut juga menandakan bahwa akar persoalan TPPO dan penipuan kerja lintas negara belum sepenuhnya teratasi, sehingga masyarakat di daerah masih rentan menjadi target empuk sindikat internasional.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
