Wartain.com || Pemerintah pusat menyoroti teknologi Refuse-derived fuel (RDF) sebagai solusi efisien dan realistis dalam pengelolaan sampah, terutama untuk kota-kota menengah yang selama ini terbebani tingginya biaya operasional. Salah satu contoh penerapan RDF yang kini menjadi perhatian nasional adalah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPSA) Cimenteng, Kabupaten Sukabumi.
Fasilitas RDF yang diresmikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol Nurofiq, Kamis (31/7/2025), mengolah hingga 200 ton sampah per hari menjadi bahan bakar alternatif yang dapat digunakan di industri semen. Hasil olahan RDF dari TPSA Cimenteng kini dimanfaatkan oleh pabrik semen SCG sebagai pengganti batu bara.
“Penggunaan RDF ini sangat logis untuk kota menengah. Biaya pengelolaan jauh lebih rendah dibandingkan teknologi green waste to energy yang mencapai Rp1 juta per ton,” ungkap Menteri Hanif. “Harga RDF di industri semen mengikuti nilai kalorinya, rata-rata di atas Rp300 ribuper ton.”
Ia menyebut, penerapan RDF di Sukabumi menjadi model yang akan direplikasi di berbagai daerah lain. KLHK telah menyiapkan peta jalan untuk mendorong penggunaan RDF di setidaknya 33 lokasi prioritas di Indonesia.
“Kami tidak hanya mengandalkan pabrik semen, tapi juga mendorong pemanfaatan RDF di PLTU. Ini bagian dari mandat Presiden untuk mempercepat solusi pengelolaan sampah dengan biaya terjangkau,” tegasnya.
Lebih jauh, Hanif menyinggung masih maraknya praktik open dumping di banyak daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Ia menegaskan bahwa masa toleransi telah habis dan pemerintah akan mengambil langkah tegas.
“Surat paksaan sudah dikirim ke hampir seluruh kepala daerah. Jika dalam enam bulan ke depan tidak ada kemajuan menghentikan open dumping, sanksi administratif hingga pidana sesuai UU No. 32/2009 akan diterapkan,” ujarnya.
RDF dinilai sebagai jembatan transisi dari sistem pembuangan sampah terbuka menuju pengelolaan modern yang efisien. Bagi kota besar seperti Jakarta, teknologi green waste to energy tetap diperlukan karena skala volume yang besar, tetapi RDF menjadi alternatif ideal untuk kota-kota dengan kapasitas dan anggaran terbatas.
Dengan teknologi RDF, pemerintah berharap semakin banyak daerah mampu mengelola sampah secara mandiri, ramah lingkungan, dan berbiaya lebih efisien—tanpa harus bergantung pada solusi berteknologi tinggi yang mahal.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
