26.7 C
Jakarta
Rabu, April 29, 2026

Latest Posts

KDM “Sentil” Birokrasi Jabar: WFH Kamis Efektif, Tapi Anggaran Justru Membengkak

Wartain.com ||™Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengklaim kebijakan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) setiap hari Kamis di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjalan efektif. Pria yang akrab disapa KDM ini menegaskan bahwa tolok ukur kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) seharusnya tidak lagi dipaku pada kehadiran fisik di kantor, melainkan pada hasil pembangunan yang nyata.

Pernyataan tersebut disampaikan KDM usai menggelar pertemuan konsolidasi dengan seluruh pegawai Pemprov Jabar dan kepala daerah se-Jawa Barat di Gedung Sate, Senin (30/3/2026). Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi pembangunan wilayah, sekaligus mengevaluasi efektivitas birokrasi di tengah pola kerja fleksibel yang telah diterapkan.

KDM mengungkapkan bahwa meskipun secara administratif sistem WFH berjalan tanpa kendala, ia menemukan anomali pada sisi keuangan.

“Kami sudah menerapkan WFH (Work From Home) sejak lama, dan itu efektif. Lihat saja hasil pembangunan, apakah berhasil atau tidak. Sejauh ini, administrasi berjalan lancar, tetapi realisasi anggaran justru mengalami pembengkakan biaya,” ujar KDM.

Selain menyoroti anggaran, Gubernur juga mengkritisi struktur organisasi pemerintahan yang dinilai terlalu gemuk di bagian manajerial. Menurutnya, birokrasi saat ini terlalu banyak atasan yang memberi instruksi daripada tenaga teknis yang mengeksekusi pekerjaan di lapangan.

“Masalah kita adalah kita memiliki lebih banyak posisi struktural, lebih banyak fungsi yang memberi perintah daripada yang melaksanakannya,” cetusnya.

Sebagai solusi, KDM berencana melakukan perampingan dengan menambah jumlah personel yang terjun langsung dalam layanan teknis publik di masa mendatang.

Di penghujung arahannya, KDM menyampaikan permohonan maaf kepada para pegawai atas kebijakan yang mungkin dirasa menantang. Ia juga mengingatkan jajarannya untuk tetap fokus pada agenda krusial daerah yang tengah berjalan, mulai dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (LKPJ) hingga proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).***

Editor : Aab Abdul Malik

(Sule)

Latest Posts

spot_imgspot_img

Don't Miss

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.