Wartain.com || Dugaan kasus kekerasan seksual yang menimpa sejumlah santriwati di sebuah pondok pesantren di Kecamatan Cicantayan menuai respons tegas dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Peristiwa yang melibatkan oknum pimpinan ponpes yang juga dikenal sebagai dai nasional itu dinilai mencederai citra daerah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan tinggal diam. Selain menyerahkan penanganan hukum kepada aparat kepolisian, Pemkab juga mengambil langkah strategis untuk mencegah kejadian serupa terulang, khususnya di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan.
Menurut Ade, kasus ini menjadi tamparan keras bagi Kabupaten Sukabumi yang selama ini mengusung visi Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah (Mubarakah). Ia menilai tindakan oknum tersebut justru bertolak belakang dengan semangat pembangunan karakter religius yang tengah dibangun.
“Ini jelas mencoreng nama baik daerah. Di saat kita berupaya membangun masyarakat yang religius, justru muncul kejadian seperti ini,” ujarnya saat ditemui di Pendopo Sukabumi, Rabu (1/4/2026).
Sebagai langkah pencegahan, Pemkab Sukabumi mendorong penguatan peran para alim ulama, khususnya yang mengelola pondok pesantren. Mereka diharapkan dapat meningkatkan pengawasan internal serta saling mengingatkan demi menjaga lingkungan pendidikan tetap aman.
“Kami berharap para pengasuh pesantren bisa lebih waspada dan saling mengingatkan. Jangan sampai peristiwa seperti ini terulang,” tegasnya.
Ade juga menyebutkan bahwa pihaknya telah menginstruksikan sejumlah perangkat daerah untuk bergerak secara terpadu. Pendekatan lintas sektor dilakukan, baik dalam hal pengawasan, penanganan korban, hingga sistem pelaporan dini.
Pengawasan terhadap lembaga pendidikan keagamaan akan diperketat, sementara mekanisme pelaporan diharapkan berjalan lebih cepat apabila ditemukan indikasi pelanggaran serupa.
“Jika ada tanda-tanda atau kejadian mencurigakan, harus segera dilaporkan agar bisa ditangani sejak dini,” katanya.
Di sisi lain, perhatian serius juga diberikan kepada para korban. Pemerintah memastikan mereka mendapatkan pendampingan psikologis guna memulihkan kondisi mental pascakejadian.
Tim tenaga profesional telah diterjunkan untuk memberikan layanan trauma healing, sebagai upaya menjaga masa depan para santriwati agar tetap terarah meski mengalami peristiwa berat.
“Pendampingan ini sangat penting agar para korban bisa pulih dan melanjutkan kehidupan mereka dengan baik,” pungkas Ade.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
