Wartain.com – Peringatan May Day 1 Mei 2026 memantik kritik tajam dari parlemen daerah. Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Uden Abdunnatsir, menyoroti jurang ketimpangan antara kesejahteraan buruh dan keuntungan perusahaan yang makin lebar.
Politikus PKS itu menyebut persoalan upah bukan lagi soal angka, melainkan krisis keadilan. “Kalau setiap buruh minta naik gaji selalu dijawab dengan ancaman pindah pabrik, lalu di mana posisi negara? Pemerintah tidak boleh terus berada di tengah tanpa sikap,” tegasnya, Jumat (01/05/2026).
Menurut Uden, relokasi pabrik kerap dijadikan tameng pengusaha untuk menekan kebijakan upah. Sementara buruh dihadapkan pada harga kebutuhan pokok yang terus melambung. Negara, kata dia, harus jelas berpihak pada kesejahteraan pekerja, bukan abu-abu.
Di Kabupaten Sukabumi, kondisi itu bukan wacana. Kawasan industri Cicurug, Parungkuda, Cikembar, hingga Sukalarang jadi penyerap tenaga kerja terbesar. Ironisnya, ribuan buruh di kawasan itu masih bergelut dengan tekanan ekonomi harian.
UMK Sukabumi 2026 ditetapkan Rp3.831.926. Angka itu, menurut Uden, tak mampu mengejar laju harga beras, ongkos transportasi, kontrakan, hingga biaya sekolah anak. “Bagi banyak pekerja, upah hanya cukup untuk bertahan, bukan untuk hidup layak,” ujarnya.
Ia mengkritik regulasi ketenagakerjaan yang belum dijalankan dengan keberpihakan nyata. Kecenderungan kebijakan dinilai lebih lunak ke pemilik modal. “Fakta di lapangan, buruh masih jauh dari sejahtera, sedangkan pemilik pabrik bisa meraup keuntungan besar,” kata Uden.
Uden juga menyoroti paradoks sosial: warga lokal bekerja di tanah sendiri, tapi belum menikmati hasil pembangunan industri. “Jangan sampai buruh hanya jadi penonton. Mereka bekerja keras, tapi kesejahteraannya tertinggal. Ini yang harus dikoreksi,” tegasnya.
Ia memperingatkan, pembiaran terhadap ketimpangan ini bisa memperlebar jurang sosial dan memicu gejolak. Ketidakpuasan yang menumpuk, jika tak dikelola, rawan meledak jadi konflik industrial yang merugikan semua pihak.
Meski kritiknya keras, Uden tetap mendorong optimisme. Ia mengajak buruh terus berjuang secara konstitusional dan menuntut peran aktif pemerintah. Dialog harus diutamakan, tapi keberpihakan tak boleh ditawar.
“Buruh tidak butuh janji, tapi keberpihakan nyata. Negara harus hadir, bukan hanya mengatur, tapi memastikan keadilan benar-benar dirasakan,” pungkasnya.
May Day 2026, kata Uden, harus jadi momentum evaluasi total. Keberpihakan pada buruh wajib tercermin dalam kebijakan upah, pengawasan ketenagakerjaan, jaminan sosial, dan sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar hak normatif pekerja.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
