Wartain.com – Buruknya tata kelola Perum Bulog, terutama di bawah Kantor Cabang Cianjur yang membawahi wilayah Kabupaten Sukabumi, kini menimbulkan gejolak di tingkat desa. Alih-alih jadi solusi ketahanan pangan, distribusi bantuan beras dan minyak goreng justru memicu kegaduhan sosial karena tak kunjung jelas.
Di Kabupaten Sukabumi, kondisi itu mencapai titik tegang. Puskesos sebagai garda depan layanan warga di desa kini berbalik jadi tameng sekaligus sasaran keluhan masyarakat. Pemicunya: janji penyaluran bantuan pangan periode Januari sampai April yang hingga kini belum dirasakan sebagian besar desa.
Persoalan makin rumit karena pola distribusi dianggap tidak merata. Berdasarkan pantauan lapangan, penyaluran bantuan pangan Januari-April tidak dilakukan serentak di seluruh Kabupaten Sukabumi.
Hanya beberapa kecamatan tertentu yang sudah menerima alokasi dengan lancar. Sementara sebagian besar kecamatan lain, terutama wilayah pelosok, masih menunggu tanpa kepastian. Tidak ada jadwal resmi, tidak ada prioritas yang transparan, apalagi penjelasan teknis kenapa satu daerah didahulukan dan daerah lain belum.
Situasi ini menimbulkan kecemburuan sosial antar wilayah. Warga di kecamatan yang belum menerima bantuan mulai membandingkan dengan daerah tetangga yang penyalurannya sudah berjalan.
Ruyat Lesmana, petugas Puskesos Desa Gunung Malang, Kecamatan Cikidang, menceritakan sulitnya posisi petugas lapangan saat menghadapi warga yang datang dengan harapan, tapi pulang tanpa jawaban.
“Kami dengar di kecamatan lain sudah turun, tapi di tempat kami masih kosong. Saat warga datang ke kantor desa dengan nada tinggi, tanya kenapa di sana ada dan di sini tidak ada, kami mau jawab apa? Informasi dari Bulog tidak sampai ke bawah. Ini bukan cuma soal terlambat, tapi soal ketidakmerataan yang bikin kami di desa serba salah di depan warga,” tegas Ruyat.
Kekecewaan itu beralasan. Di Desa Gunung Malang, petugas Puskesos kerap menerima protes keras dari warga. Masyarakat yang kondisi ekonominya sulit merasa diperlakukan tidak adil karena distribusi yang sempat jalan di April tiba-tiba berhenti tanpa pemberitahuan resmi.
Ketidakjelasan ini mengindikasikan ada persoalan serius pada manajemen logistik dan koordinasi antara gudang Bulog dengan pemerintah daerah. Jika ketimpangan distribusi di Sukabumi terus terjadi tanpa jadwal yang terbuka, kepercayaan publik terhadap program bantuan pangan nasional bisa tergerus.
Masyarakat kecil seharusnya tidak jadi korban rumitnya birokrasi, dan petugas desa tidak boleh terus-menerus jadi pihak yang disalahkan akibat lemahnya koordinasi manajerial Bulog.***
Penulis: Dede Heri/Sekjen Rumah Literasi Merah Putih
Editor : Aab Abdul Malik
