Oleh: Kang Dzikri Nur/Pengamat Sosial Keagamaan
Wartain.com – Paradoks pembangunan sering kali menjadi batu sandungan bagi kemajuan sebuah bangsa. Di satu sisi, kita mengejar pertumbuhan ekonomi dan modernisasi; di sisi lain, kita kerap mengorbankan fondasi paling dasar dari kehidupan kita sendiri: lingkungan dan kedaulatan pangan. Fenomena inilah yang ditangkap secara jeli oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), dalam pidato kebangsaannya yang visioner. Dengan gaya yang lugas dan berani, KDM membedah benang kusut tata kelola negara sekaligus menawarkan peta jalan baru yang bertumpu pada kearifan lokal dan inovasi digital di tingkat desa.
Kritik paling tajam yang dilayangkan KDM tertuju pada karut-marut tata ruang dan pengelolaan lingkungan. Ada sebuah ironi besar yang sedang terjadi di hadapan mata kita. Sawah-sawah subur yang menjadi lumbung padi produktif terus menerus digerus, diuruk, dan dialihfungsikan menjadi kawasan industri atau perumahan. Sementara di saat yang sama, pemerintah justru sibuk menggelontorkan anggaran raksasa yang mahal demi mencetak sawah baru di wilayah lain yang belum tentu memiliki kesuburan serupa. Pola pikir instan ini dinilai tidak sinkron dan justru merugikan ketahanan pangan jangka panjang.
Bagi KDM, menjaga tata ruang bukan sekadar urusan administratif, melainkan sebuah kewajiban moral untuk mitigasi bencana.
Mempertahankan kawasan hutan lindung dan hutan konservasi adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Ketika ketegasan terhadap alih fungsi lahan memudar, maka bencana banjir dan tanah longsor tinggal menunggu waktu untuk datang menyapa.
Pemerintah harus berdiri tegak di barisan paling depan untuk menyetop kerusakan ini, agar generasi mendatang tidak mewarisi tanah yang rusak dan lingkungan yang menyengsarakan.
Namun, KDM tidak hanya datang membawa kritik. Ia membawa solusi konkret untuk menggerakkan urat nadi ekonomi hilir melalui pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa.
Langkah strategis ini dirancang sebagai pusat ekonomi kerakyatan yang mandiri. Filosofinya sederhana namun mendalam: memastikan agar perputaran uang tidak lari ke kota besar, melainkan tetap berputar dan menghidupi masyarakat di tingkat lokal.
Koperasi Merah Putih disiapkan menjadi oase bagi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat desa. Mulai dari penyediaan sembako murah, distribusi pupuk yang selama ini kerap menjadi momok kelangkaan bagi petani, hingga akses pelayanan kesehatan dasar berupa apotek desa.
Koperasi ini dikonsepkan untuk memotong jalur birokrasi dan tengkulak yang selama ini mencekik kesejahteraan warga pelosok.
Menariknya, visi ekonomi KDM ini dikombinasikan dengan modernisasi yang ketat. Sadar bahwa pengelolaan dana desa rawan terhadap kebocoran, ia menegaskan pentingnya digitalisasi keuangan secara total. “Tidak boleh ada transaksi tunai di laci desa maupun koperasi,” tegasnya. Semua arus kas wajib bertransformasi ke ranah digital.
Langkah ini menjadi benteng transparansi mutakhir yang membuat setiap rupiah yang keluar-masuk dapat dikontrol secara real-time, sekaligus memangkas potensi tindak pidana korupsi sejak dari akarnya.
Komitmen ini bukan sekadar janji manis di atas podium. Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinannya mengambil langkah nyata dengan menanggung biaya pendirian koperasi, termasuk biaya notaris, serta menyediakan dana stimulan awal. Dengan demikian, program ini berjalan tanpa membebani kas desa sama sekali. Instruksi tegas pun telah ditiupkan kepada seluruh jajaran perangkat daerah untuk mengawal kebijakan ini tanpa kompromi.
Melalui orasi ini, Kang Dedi Mulyadi sedang mengirimkan pesan kuat kepada kita semua. Kemandirian sebuah negara tidak dibangun dari gedung-gedung pencakar langit di ibu kota, melainkan dari tanah-tanah subur yang dirawat dan dari desa-desa yang berdaya secara ekonomi. Menjaga kelestarian alam sambil memodernisasi ekonomi desa adalah kunci utama menuju Jawa Barat yang tangguh, adil, dan makmur. Sudah saatnya kita berhenti merusak masa depan demi keuntungan sesaat.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
