Oleh: Kang Dzikri Nur/Pengamat Sosial Keagamaan
Wartain.com – Menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (12/7/2026), Presiden Prabowo Subianto kembali mempertontonkan gaya retorikanya yang khas: berapi-api, penuh imbauan persatuan, namun disisipi sentilan keras kepada pihak-pihak yang dianggapnya pesimis.
Dalam pidatonya, Presiden bahkan mempersilakan warga negara yang memandang masa depan Indonesia suram untuk angkat kaki dan mencari negara lain. Sebuah pernyataan yang diniatkan untuk memicu optimisme, namun berisiko memicu polarisasi baru dan terkesan menutup mata dari akar masalah yang membuat publik bersikap skeptis.
Retorika Klasik yang Mulai Usang
Satu hal yang kerap disayangkan publik dari gaya komunikasi Presiden Prabowo adalah kecenderungannya untuk mengulang romantisasi masa lalu politiknya. Narasi seperti “Aku ikut mencalonkan Presiden beberapa kali, gagal jadi Presiden…” sudah terlalu sering didengar masyarakat sejak masa kampanye hingga kini ia telah resmi menjabat.
Bagi sebagian besar rakyat yang tengah menghadapi impitan ekonomi, pengulangan narasi ini tidak lagi terdengar personal atau menyentuh, melainkan mulai terasa menjemukan. Alih-alih membangkitkan simpati, retorika defensif seperti ini justru mendegradasi wibawa mimbar kepresidenan. Rakyat hari ini tidak lagi butuh pengingat berapa kali seorang tokoh gagal atau berhasil dalam pemilu; rakyat butuh kepastian ke mana arah bangsa ini akan dibawa.
Daripada menghabiskan energi untuk menyentil kelompok yang pesimis atau mengulang memoar politik pribadi, isi pidato kepresidenan di forum besar seperti Hari Koperasi idealnya berfokus penuh pada substansi, arah perbaikan konkret, dan peta jalan pembangunan Indonesia ke depan.
Menakar Akar “Kepesimisan” Rakyat: Dari Parsel Cokelat hingga Konflik Lembaga
Jika Presiden jeli melihat ke bawah, sikap pesimis atau skeptis yang muncul di tengah masyarakat bukan lahir dari rasa tidak cinta tanah air. Sikap tersebut adalah respons rasional terhadap rentetan karut-marut tata kelola negara yang tak kunjung usai.
Satu dekade terakhir telah meninggalkan warisan kelembagaan yang rapuh, dan tantangan itu kini berlanjut di era pemerintahan sekarang. Kondisi makroekonomi yang sering dibanggakan di atas panggung nyatanya kontras dengan realitas di lapangan: daya beli yang tergerus, ruang demokrasi yang menyempit, hingga mentalitas sebagian aparat penegak hukum yang kerap dikritik mirip gaya premanisme berkemeja rapi—menikmati fasilitas negara sembari memeras hak-hak publik.
Keresahan ini kian memuncak menyusul isu-isu krusial belakangan ini. Mulai dari fenomena “parcok” (parsel cokelat/gratifikasi terselubung) yang melibatkan oknum aparat, hingga ketegangan kelembagaan yang melibatkan Kejaksaan Agung (kasus Jampidsus) dan dugaan keterlibatan oknum militer dalam mengamankan lingkaran koruptor. Ketika benteng pertahanan hukum dan keamanan justru saling bergesekan dan terindikasi melindungi kepentingan menyimpang, wajar jika publik bertanya-tanya: apakah hukum masih tegak, atau sekadar alat gebuk politik?
Cita-Cita Prabowo dan Tantangan Bersih-Bersih Aparatur
Presiden Prabowo sebenarnya memiliki cita-cita besar yang sering ia gaungkan: membawa Indonesia menjadi negara kaya, mandiri secara pangan dan energi, serta disegani di kancah internasional. Beliau juga berulang kali menekankan pentingnya budaya gotong royong dan semangat kekeluargaan.
Namun, persatuan dan kekeluargaan tidak akan pernah terwujud selama ketimpangan hukum dibiarkan. Gotong royong tidak bisa berjalan jika beban terberat selalu ditaruh di pundak rakyat kecil, sementara segelintir elite sibuk mengamankan aset korupsinya.
Cita-Cita besar Presiden hanya akan menjadi slogan kosong jika tidak dimulai dengan agenda pembersihan total (clean-up) aparatur negara. Tata kelola pemerintahan (governance) harus diperbaiki secara radikal. Sudah saatnya Presiden menunjukkan ketegasan yang sama saat ia berpidato untuk menindak tegas para pejabat bermental korup di kabinet maupun di tubuh lembaga hukum dan militer.
Optimisme tidak bisa dipaksakan tumbuh lewat imbauan atau ancaman halus untuk “pindah negara”. Optimisme akan hadir dengan sendirinya ketika rakyat melihat hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, koruptor dimiskinkan, dan aparatur negara kembali berfungsi sebagai pelayan publik, bukan penguasa yang menindas.
Pak Presiden, rakyat tidak sedang pesimis terhadap negaranya. Rakyat hanya sedang rindu melihat kehadiran negara yang bersih, adil, dan tepercaya. Saatnya berhenti beromantisasi tentang kegagalan masa lalu, dan mulai bekerja keras memberantas pembusukan di dalam sistem pemerintahan hari ini.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
