Wartain.com – Keterbatasan kemampuan fiskal menjadi salah satu tantangan Pemerintah Kota Sukabumi dalam mengembangkan layanan kesehatan dan infrastruktur rumah sakit.
Kondisi tersebut disampaikan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki saat melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Octavianus di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Dalam pertemuan itu, Pemkot Sukabumi menyampaikan sejumlah kebutuhan pengembangan fasilitas kesehatan, termasuk pembangunan gedung pelayanan, peningkatan kapasitas, serta pemenuhan alat kesehatan di RSUD R. Syamsudin, S.H. dan Rumah Sakit Al Mulk.
Untuk RSUD R. Syamsudin, kebutuhan yang diajukan mencakup pembangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD), Instalasi Bedah Sentral (IBS), hingga pengadaan peralatan medis.
“Yang kita dorong bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga pengadaan alat kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan dan kompetensi. Jadi pembangunan rumah sakit harus berjalan bersama dengan peningkatan kemampuan pelayanan,” ujar Ayep.
Sementara di Rumah Sakit Al Mulk, pemerintah daerah mendorong penambahan ruang rawat inap dan sarana pendukung untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Ayep, kebutuhan tersebut harus dihadapkan dengan kondisi keuangan daerah yang saat ini mengalami tekanan. Efisiensi anggaran telah dilakukan sekitar 26 persen, sementara transfer pemerintah pusat disebut turun dari sekitar Rp859 miliar menjadi Rp615 miliar pada 2026.
“Memang kondisi fiskal kita cukup berat. Karena itu, efisiensi harus dilakukan. Tetapi hasil efisiensi itu kita arahkan kembali kepada program-program yang strategis dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” jelasnya.
Selain melakukan efisiensi, Pemkot Sukabumi berupaya meningkatkan PAD sekaligus mencari alternatif pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan sarana kesehatan, termasuk pengadaan CT scan dan MRI.
Ayep mengatakan, opsi pembiayaan melalui perbankan turut dipertimbangkan agar pengadaan alat kesehatan dapat dilakukan dengan skema yang lebih efisien dan tidak terlalu membebani anggaran daerah.
Di sisi lain, Pemkot Sukabumi menyampaikan sejumlah perkembangan layanan kesehatan, seperti penurunan angka stunting dan penguatan penanganan tuberkulosis melalui dukungan obat serta layanan TBC keliling.
Ayep menilai persoalan kesehatan juga berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Karena itu, penanganan pengangguran, kemiskinan, kesehatan, dan stunting perlu dilakukan secara terpadu.
“Kesehatan, pendidikan, ekonomi, kemiskinan dan pengangguran semuanya saling beririsan,” katanya.
Melalui audiensi tersebut, Pemkot Sukabumi berharap pemerintah pusat dapat mendukung pengembangan fasilitas dan layanan kesehatan, sekaligus membuka ruang kolaborasi untuk memperkuat pelayanan kesehatan di daerah.***(RAF)
Editor: Aab Abdul Malik
