Wartain.com — Pemerintah Kota Sukabumi mendorong Tim Penggerak PKK tidak hanya berperan dalam pemberdayaan keluarga, tetapi ikut menjadi bagian dari upaya pemerintah menangani berbagai persoalan sosial di masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki saat menghadiri Jambore PKK Tingkat Kota Sukabumi 2026 bertema “Gerak PKK, Keluarga Sejahtera, Sukabumi Sehat”, Selasa (6/10/2026).
Kegiatan itu dihadiri Ketua TP PKK Kota Sukabumi, Kepala DP2KBP3A, para camat, serta kader TP PKK dari seluruh wilayah Kota Sukabumi.
Dalam kesempatan tersebut, Ayep menyoroti dua persoalan yang dinilai memiliki pengaruh besar terhadap kondisi sosial dan kesejahteraan keluarga, yakni pendidikan dan pengangguran.
Menurutnya, masih terdapat warga yang belum menuntaskan pendidikan dari jenjang dasar hingga menengah. Di sisi lain, persoalan pengangguran pada kelompok usia produktif juga masih membutuhkan penanganan serius.
“Kalau persoalan pendidikan dan pengangguran ini bisa kita selesaikan, dampaknya akan berantai terhadap berbagai persoalan lainnya,” kata Ayep.
Ia menyebut penyelesaian kedua persoalan tersebut berpotensi ikut menekan angka kemiskinan, stunting, rumah tidak layak huni, hingga masalah sosial lainnya.
Untuk sektor pendidikan, Pemkot Sukabumi akan mendorong masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formal agar mengikuti program kesetaraan melalui Paket A, Paket B, Paket C maupun pembelajaran di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Sementara dari sisi ketenagakerjaan, pemerintah akan memperkuat penempatan tenaga kerja. Salah satu peluang yang turut didorong yakni melalui program Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Ayep menilai keberhasilan program tersebut membutuhkan keterlibatan banyak pihak hingga tingkat paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, ia meminta TP PKK bersama camat, lurah dan perangkat daerah membangun komitmen yang sama.
Menurutnya, kader PKK memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan keluarga dan lingkungan masyarakat. Peran tersebut dinilai dapat membantu pemerintah mengidentifikasi sekaligus mendorong penyelesaian persoalan yang terjadi di lapangan.
“Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga harus diwujudkan melalui kerja nyata. Mari kita kompak menyelesaikan persoalan pendidikan dan pengangguran demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ayep menargetkan penanganan persoalan pendidikan dan pengangguran dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan hingga 2035. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan visi Sukabumi Emas.
Melalui kolaborasi pemerintah, TP PKK dan masyarakat, pemberdayaan keluarga diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menghasilkan perubahan nyata terhadap kualitas hidup warga Kota Sukabumi.***(RAF)
Editor: Aab Abdul Malik
