Wartain.com – Beroperasinya Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) diperkirakan akan membawa perubahan besar terhadap mobilitas dan perkembangan ekonomi wilayah Sukabumi. Namun, peningkatan konektivitas tersebut harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur, tata kelola wilayah, serta kualitas sumber daya manusia (SDM) agar masyarakat lokal turut merasakan manfaatnya.
Hal tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan. Ia mengingatkan pemerintah daerah agar mulai menyiapkan berbagai langkah antisipasi menyusul perkembangan pembangunan Tol Bocimi yang kini memasuki tahap lanjutan.
Dalam keterangannya seusai kegiatan Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di salah satu hotel di Kota Sukabumi, Jumat (30/10/2026), Hergun mengungkapkan bahwa pembangunan Tol Bocimi Seksi 3 telah menyelesaikan tahapan pembebasan lahan maupun pekerjaan konstruksi.
Ruas tersebut ditargetkan mulai beroperasi secara penuh pada Februari 2027. Bahkan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari pihak terkait, terdapat peluang pengoperasian secara terbatas untuk uji coba pada masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.
“Seksi 3 sudah selesai dan ditargetkan beroperasi pada Februari mendatang untuk mendukung kelancaran arus Lebaran. Bahkan, dari informasi yang kami terima, akhir tahun ini atau saat libur tahun baru sudah bisa dijajal untuk uji coba,” ujar Hergun.
Meski menjadi kabar positif bagi kelancaran transportasi, Hergun meminta pemerintah daerah tidak hanya melihat Tol Bocimi dari sisi kemudahan akses. Menurutnya, bertambahnya kendaraan yang masuk ke wilayah Sukabumi berpotensi menimbulkan persoalan lalu lintas apabila tidak diikuti peningkatan kapasitas jalan penghubung.
Salah satu kawasan yang perlu mendapat perhatian adalah Sukaraja. Ia memperkirakan adanya potensi penumpukan kendaraan akibat kondisi jalan yang semakin menyempit di kawasan tersebut, terutama ketika terjadi lonjakan arus kendaraan dari arah Jakarta maupun daerah lainnya.
Kondisi itu dikhawatirkan semakin kompleks saat pengendara melanjutkan perjalanan menuju Cianjur melalui jalur alternatif. Karena itu, kesiapan jaringan jalan di luar akses tol harus menjadi bagian dari perencanaan pemerintah daerah.
“Akses mobilisasi orang ke Sukabumi akan semakin terbuka. Namun, jalurnya di bagian ujung itu menyempit di sekitar Sukaraja. Ini pasti akan memicu titik kemacetan baru,” tegasnya.
Selain persoalan lalu lintas, Hergun turut menyoroti kelanjutan pembangunan Tol Bocimi Seksi 4 yang direncanakan menghubungkan kawasan Cibolang hingga Sukaraja.
Ia mengungkapkan, proses pembebasan lahan untuk seksi tersebut masih menghadapi kendala. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, pembebasan tanah baru diselesaikan di wilayah Kota Sukabumi, sedangkan sejumlah wilayah Kabupaten Sukabumi, termasuk jalur Cibolang-Cisaat hingga Kecamatan Sukabumi menuju Sukaraja, belum menunjukkan perkembangan berarti.
Hergun menyebut persoalan tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan ketersediaan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hambatan justru berada pada proses administrasi, khususnya pembentukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) baru untuk menangani pembangunan Seksi 4 setelah pekerjaan Seksi 3 selesai.
Ia meminta proses penunjukan pejabat tersebut segera dituntaskan. Sebab, keterlambatan administrasi berpotensi menghambat pembebasan lahan dan membuka ruang bagi praktik spekulasi harga tanah di sepanjang jalur pembangunan tol.
“Anggarannya sudah ada, tetapi permasalahannya PPK yang baru untuk Seksi 4 belum selesai dibentuk. Kalau ini dibiarkan menggantung dan seksi tiganya jalan, tanah di sana bisa ‘digoreng’ oleh orang-orang (spekulan), yang pada akhirnya justru akan membengkakkan pengeluaran biaya dan merugikan negara,” tegasnya.
Ia menjelaskan, DPR RI memiliki fungsi mendorong dan mengawasi agar proyek strategis nasional tersebut berjalan sesuai ketentuan. Karena itu, berbagai hambatan yang berpotensi memperlambat pembangunan perlu segera diselesaikan oleh instansi terkait.
Lebih jauh, Hergun melihat keberadaan Tol Bocimi sebagai peluang untuk memperkuat perekonomian Sukabumi. Kemudahan akses diprediksi dapat meningkatkan minat investasi, mengembangkan sektor pariwisata, serta mendatangkan lebih banyak pengunjung dari luar daerah.
Dampak pertumbuhan tersebut juga mulai terlihat pada meningkatnya daya tarik kawasan perkotaan, termasuk kenaikan harga properti dan nilai sewa tempat usaha. Namun, ia mengingatkan agar perkembangan ekonomi tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Menurutnya, masyarakat lokal harus memiliki kapasitas untuk mengambil bagian dalam peluang usaha yang muncul seiring berkembangnya wilayah. Terutama generasi milenial dan Gen Z yang perlu dibekali keterampilan serta kemampuan bersaing menghadapi perubahan ekonomi.
“Mendongkrak ekonomi itu pasti, tetapi pertanyaannya siapa yang akan menikmati? Apakah milenial dan Gen Z kita siap? Jika perubahan pola hidup ini tidak dibarengi dengan peningkatan keahlian dan penguasaan aset, masyarakat lokal justru akan tergusur di tanahnya sendiri. Ini yang berbahaya dan ngeri,” ungkapnya.
Hergun menilai pertumbuhan kawasan yang ditandai dengan semakin banyaknya pusat usaha dan kafe harus diikuti penguatan kualitas SDM. Tanpa persiapan tersebut, masyarakat setempat dikhawatirkan hanya menjadi penonton di tengah pesatnya perkembangan ekonomi daerahnya sendiri.
Atas dasar itu, ia mendorong Pemerintah Kota dan Kabupaten Sukabumi segera menyusun strategi pembangunan jangka panjang yang lebih terarah. Kedua daerah perlu menentukan karakter dan potensi ekonomi yang ingin dikembangkan, baik sebagai pusat perdagangan maupun sebagai kawasan jasa dan pariwisata.
Di samping itu, konektivitas dari kawasan Pelabuhan Ratu menuju pusat-pusat aktivitas ekonomi juga perlu diperhatikan. Pembenahan infrastruktur pendukung dinilai penting untuk memastikan distribusi barang, mobilitas masyarakat, dan kegiatan logistik berjalan lancar.
Hergun menegaskan, manfaat pembangunan Tol Bocimi tidak akan optimal apabila pemerintah hanya berfokus pada penyelesaian konstruksi jalan tol. Kesiapan infrastruktur pendukung, kepastian pembebasan lahan, serta pemberdayaan masyarakat harus berjalan beriringan.
“Perlu dukungan semua pihak. PPK harus segera dibentuk, pembebasan lahan dipercepat agar tanah tidak digoreng spekulan, dan Pemda harus mengantisipasi lonjakan manusia yang datang agar Sukabumi benar-benar siap menjadi destinasi yang maju tanpa meminggirkan warganya sendiri,” pungkasnya.***(RAF)
Editor: Aab Abdul Malik
