Wartain.com – Nasib 2.500 nelayan di pesisir Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, mendapat panggung untuk disuarakan langsung ke pemerintah pusat.
Momen itu dimanfaatkan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Golkar, Ujang Abdurohim Rochmi atau Dewan Batman, saat mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono berkunjung ke Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Ciwaru, Rabu (4/11/2026).
Di hadapan Menteri, Dewan Batman blak-blakan mengungkap berbagai persoalan yang selama ini menghambat kesejahteraan nelayan.
Sorotan utama adalah kondisi Muara Palangpang yang mengalami pendangkalan parah. Alur sungai yang dangkal membuat perahu nelayan kesulitan keluar masuk muara, bahkan berisiko mengalami kecelakaan saat membawa hasil tangkapan ke KNMP.
“Pertama kaitan dengan pengerukan sungai yang masuk ke Muara Palangpang. Kalau musim seperti ini, perahu kadang-kadang tidak bisa masuk. Itu banyak sekali menimbulkan kecelakaan,” ujarnya.
Selain muara, keluhan lain adalah soal kelangkaan BBM khusus nelayan yang menjadi nadi utama untuk melaut setiap hari. Tanpa BBM, aktivitas melaut 9 desa nelayan di Ciemas praktis lumpuh.
Keterbatasan sarana juga menjadi pekerjaan rumah. Nelayan Ciwaru masih mengandalkan perahu kecil dan alat tangkap tradisional yang membuat hasil tangkapan tidak maksimal. Mereka butuh sentuhan modernisasi.
Yang lebih memprihatinkan, banyak nelayan terpaksa meminjam modal ke bank emok atau bank keliling dengan bunga tinggi karena sulit mengakses kredit resmi.
“Banyak konsumen bank emok. Ini harus kita antisipasi, terutama kendala di lapangan berkaitan dengan bantuan permodalan untuk para nelayan,” tegas Dewan Batman.
Tak hanya bapak-bapak nelayan, kaum ibu juga butuh perhatian. Dewan Batman meminta adanya pelatihan pengolahan hasil laut agar istri nelayan bisa menciptakan produk olahan yang bernilai jual dan memperluas pasar.
Terakhir, ia menyoroti fasilitas cold storage di KNMP Ciwaru yang kapasitasnya masih jauh dari cukup. Akibatnya, hasil tangkapan tidak bisa disimpan dengan baik dan berpotensi rusak.
Ia pun berharap semua aspirasi tersebut bisa masuk dalam agenda prioritas dan dianggarkan oleh KKP pada tahun 2027.
“Jangan hanya dicatat, tapi harus jadi program konkret untuk kesejahteraan nelayan pesisir Sukabumi,” pungkasnya.***
Editor: Aab Abdul Malik
(Dul)
