Wartain.com – Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Islam (PD GPI) Kabupaten Sukabumi menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait maraknya pengutukan keras dan penyerangan karakter yang dialami oleh Bapak Sufmi Dasco Ahmad. Ketua PD GPI Kabupaten Sukabumi, Opik, S.Pd., menegaskan bahwa tindakan-tindakan berupa pengutukan berlebihan serta pemburuan nama baik terhadap beliau merupakan salah satu cara kotor yang tidak layak dilakukan di negara yang bermartabat seperti Indonesia.
Lebih lanjut, Opik menegaskan bahwa tuduhan-tuduhan yang dilontarkan di ruang publik tidak memiliki dasar fakta yang jelas maupun bukti hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Khususnya tuduhan yang mengaitkan nama Sufmi Dasco Ahmad dengan praktik judi online, persoalan tersebut harus ditempatkan secara proporsional dan tidak boleh disimpulkan secara serampangan.
“Jangan mengatakan sebuah media menuduh Pak Dasco terlibat judi online kalau faktanya media tersebut tidak pernah secara eksplisit menyebut beliau terlibat,” ujar Opik.
Pernyataan ini sejalan dengan klarifikasi Sufmi Dasco Ahmad sebagaimana diberitakan ANTARA dan CNN Indonesia pada 18 November 2026. Dasco menyatakan bahwa Tempo tidak pernah secara eksplisit menyebut dirinya terlibat dalam praktik judi online. Yang menjadi persoalan justru sejumlah unggahan media sosial yang menafsirkan pemberitaan tersebut dan secara langsung mengaitkan namanya dengan praktik judi online.
PD GPI Kabupaten Sukabumi memandang dinamika ini tidak lepas dari konteks perebutan kursi Wakil Presiden, yang semestinya tidak dijadikan alasan untuk melontarkan tuduhan tanpa dasar yang jelas. Berikut poin-poin sikap resmi kami:
1. Hukum dan Bukti adalah Rujukan Utama
Setiap tuduhan harus berbasis fakta yang jelas dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penilaian benar atau salah bukan diambil alih oleh sekelompok orang melalui kampanye pengutukan di ruang publik.
2. Penyerangan Karakter Bukan Solusi
Menggiring opini publik melalui penafsiran berlebihan dan penyerangan pribadi tidak menyelesaikan masalah, melainkan menciptakan ketidakadilan. Setiap orang berhak atas pembelaan diri dan perlindungan kehormatan.
3. Jangan Menarik Kesimpulan Secara Serampangan
Perbedaan pandangan wajar dalam demokrasi, tetapi jangan sampai berlebihan hingga mengaitkan seseorang dengan hal yang tidak pernah disebutkan secara eksplisit. Selidiki dan pahami informasi sebelum menyimpulkan.
4. Persaingan Politik Harus Tetap Bermartabat
Persaingan, termasuk dalam konteks jabatan publik, harus dilakukan dengan cara yang terpuji. “Cara kotor” seperti jika dibiarkan akan merusak iklim demokrasi dan budaya berpikir sehat di tengah masyarakat.
5. Mengajak Masyarakat Bersikap Bijak
Kami mengajak masyarakat luas untuk tidak mudah tergiring opini sepihak. Biarkan proses berjalan transparan, dan utamakan kebenaran di atas kepentingan sesaat.***
Editor: Aab Abdul Malik
(DH)
