Wartain.com || Puluhan Buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Subang menyambangi Kantor Dinas Kesehatan Kab. Subang. Mereka menemui Kepala Dinas dalam rangka melaporkan serta mengusut dugaan praktik pungli pelayanan kesehatan serta vaksinasi berbayar yang terjadi masyarakat.
Kedatangan FSPMI diterima dengan baik oleh Kepala Dinas Kesehatan dr. Maxi, SH., M.HKes. sekaligus menggelar Audiensi di Ruang Rapat Dinas Kesehatan Kab. Subang pada Kamis 30/05/2024.
Kedatangan Massa Buruh FSPMI merupakan respon atas terjadinya dugaan praktik pungli vaksinasi di Puskesmas Kec. Patokbeusi yang terjadi sebelumnya, dimana pada saat melakukan penanganan pasien Ibu Hamil terjangkit Hepatitis, keluarga pasien mengaku mengeluarkan uang untuk proses penanganan pemindahan pasien menggunakan Ambulans.
Kelompok buruh juga mengeluhkan beragam penanganan tenaga kesehatan yang dinilai terdapat diskriminasi pada pasien kelas 3 yang mengalami tunggakan pembayaran.
“Kedatangan kami kesini untuk meluruskan sehingga tidak terjadi prasangka buruk semata dari kami kepada Dinas Kesehatan, kami ingin mencari titik permasalahannya apakah hanya oknum semata? serta mempertanyakan upaya konkrit apa yang akan dilakukan Dinkes Subang dalam rangka memperbaiki layanan kesehatan terhadap masyarakat yang dirasa masih kurang baik”, ucap Kepala KC FSPMI Subang Suwira.
Setelah dipertemukan serta mendengar kesaksian dari keluarga pasien, supir ambulans Puskesmas Patokbeusi, dan Kepala Puskesmas. Ditarik kesimpulan bahwa kelalaian ada pada tenaga kesehatan Puskesmas yang saat itu menanggapi kurangnya dana operasional dengan meminta kepada keluarga pasien untuk pemenuhan biaya perjalanan menggunakan Ambulans. Hal ini juga ditanggapi langsung oleh Kepala Puskesmas Patokbeusi dr. Hendra.
“Untuk dana operasional ambulans sudah ada sebesar 150 ribu dari Puskesmas untuk setiap keberangkatan Ambulans. Walaupun pada praktiknya dana tersebut kurang, ada SOP untuk tidak meminta kekurangan apapun kepada keluarga Pasien. Kejadiannya di sore hari, tidak terpantau langsung oleh saya. Sehingga bidan yang saat itu bertugas pun langsung mengambil kebijakan sendiri yang dinilai merugikan masyarakat. Kedepannya, saya akan membuat SOP baru yang lebih sesuai dan dapat memudahkan setiap pelayanan masyarakat. Sehingga kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali, untuk oknum yang melakukan pelanggaran tersebut juga sudah diberlakukan sanksi dari kami pihak puskesmas Patokbeusi”, ucap Kepala Puskesmas Patokbeusi dr. Hendra.
Terkait dugaan Vaksinasi Hepatitis berbayar, hal ini dijawab langsung oleh dr. Irma sebagai Pemegang Program Hepatitis Dinkes Subang. Dirinya menjamin pelaksanaan vaksinasi gratis sepenuhnya asalkan sesuai regulasi yang sudah ditentukan.
“Program Vaksinasi Hepatitis Ibu Hamil sudah ada dari 2017. Terkait Regulasi penganganan, dari Dinkes sudah menentukan regulasi yang tidak memungut biaya sepeserpun kepada masyarakat.” tegasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Subang dr. Maxi memastikan bahwa Dinkes Subang tidak ada niat sedikitpun untuk memperkaya diri dari masyarakat. Dinkes Subang memiliki ketetapan yang mengikuti pimpinan diatasnya. Kejadian kekurangan dana hingga menggunakan dana pribadi sudah sering terjadi. Dinkes Subang menjamin anggaran operasional selalu dibawah pengawasan Inspektorat Daerah Subang.
“Terimakasih kepada seluruh jajaran FSPMI atas semua masukan, ini menjadi kritikan yang membangun bagi saya agar dapat meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Kami jadikan masukan untuk kami lakukan perbaikan internal”, pungkasnya.***
Foto : wartain.com/Rozali
Editor : Aab Abdul Malik
Reporter : Rozali/Biro Subang
