Wartain.com || Putusan bebas terhadap Amsal Christy Sitepu oleh Pengadilan Negeri Medan pada 1 April 2026 menandai sebuah titik penting dalam perkembangan hukum dan ekonomi kreatif di Indonesia. Majelis hakim secara tegas menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terpenuhinya unsur melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 terkait unsur penyalahgunaan kewenangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Lebih jauh, pertimbangan hakim menegaskan bahwa tidak adanya standar baku dalam penentuan harga jasa kreatif, khususnya dalam subsektor videografi, menjadikan selisih nilai tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Kontradiksi Fundamental: Digital Growth vs Regulatory Lag. ”Kasus ini memperlihatkan secara terang adanya kontradiksi struktural antara pesatnya pertumbuhan ekonomi digital dan kreatif (digital growth), dengan ketertinggalan sistem regulasi dan penganggaran pemerintah (regulatory lag).

Dalam praktik birokrasi, pendekatan penganggaran negara (RAB) masih bertumpu pada logika ekonomi industri yang berbasis pada barang dan jasa berwujud. Akibatnya, ide dan kreativitas yang merupakan inti dari ekonomi kreatif direduksi menjadi nilai administratif, bahkan dianggap bernilai nol rupiah.

Padahal, dalam paradigma ekonomi kreatif ide adalah modal utama (core capital), bukan sekadar pelengkap produksi” Ujar Elvan (Ketua Gekrafs Kampus Jabar).

Perspektif Hukum, batas antara administratif dan pidana. Putusan ini juga mempertegas prinsip fundamental dalam hukum pidana, tidak setiap kekurangan administratif dapat ditarik menjadi tindak pidana. Majelis hakim menilai bahwa kegiatan pembuatan video benar-benar dilaksanakan (tidak fiktif). Tidak terdapat unsur perbuatan melawan hukum, ketidaksempurnaan administrasi tidak otomatis menjadi delik pidana. Elvan menambahkan bahwa “Hal ini menjadi pengingat penting bahwa hukum pidana harus menjadi ultimum remedium, bukan instrumen untuk menutup celah ketidakpahaman sistem terhadap sektor baru”

Ekonomi Kreatif dan Krisis Epistemik Negara, dalam sudut pandang ini Elvan mengungkapkan “kasus ini tidak dapat dilihat semata sebagai perkara individu, melainkan sebagai refleksi dari kesenjangan pemahaman (epistemic gap) negara dalam membaca nilai ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif, khususnya subsektor video dan konten digital tidak memiliki standar harga tunggal bergantung pada ide, konsep, dan kreativitas. Menghasilkan nilai berbasis kualitas, narasi, dan dampak Ketika sistem negara belum mampu mengukur variabel tersebut, maka yang terjadi adalah distorsi dalam penganggaran, potensi kriminalisasi praktik kreatif, terhambatnya inovasi”.

Momentum perbaikan sistemik putusan ini harus dimaknai sebagai titik balik (turning point) dalam reformasi tata kelola ekonomi kreatif di Indonesia. Terlebih, komitmen negara dalam sektor ini telah ditunjukkan melalui pembentukan kelembagaan seperti kementerian yang membidangi ekonomi kreatif. Namun, komitmen struktural tersebut harus diikuti oleh reformulasi sistem penganggaran berbasis kreativitas, pengakuan nilai ide sebagai bagian dari komponen biaya, penyesuaian regulasi terhadap karakteristik ekonomi digital. Tanpa itu, ekonomi kreatif hanya akan menjadi narasi kebijakan tanpa dukungan sistem yang memadai

Penegasan Sikap Elvan sebagai Ketua Gekrafs Kampus Jawa Barat memandang bahwa: pertama, putusan bebas ini merupakan kemenangan prinsip hukum yang berbasis pada pembuktian, bukan persepsi. Kedua, negara perlu segera melakukan adaptasi regulasi terhadap perkembangan ekonomi kreatif. Ketiga, Ide dan kreativitas harus diakui sebagai nilai ekonomi yang sah dan terukur. Keempat, diperlukan reformasi sistem penganggaran agar tidak lagi mendiskriminasi sektor kreatif

“ini mengajarkan bahwa yang bermasalah bukan pada ide yang tidak bisa dihitung, melainkan pada sistem yang belum mampu menghitungnya. Oleh karena itu, kami mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan momentum ini sebagai langkah awal dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang adil, adaptif, dan berkelanjutan,” pungkasnya.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Salman/Biro Garut)

Oleh:  Kang Dzikri Nur/Pengamat Sosial Keagamaan 

Wartain.com || Dunia hari ini tidak sedang baik-baik saja. Di layar-layar manusia, perang tampak seperti berita biasa. Ledakan demi ledakan, darah demi darah, kehancuran demi kehancuran—semuanya mengalir seperti rutinitas harian yang kehilangan makna.

Manusia menyaksikan, namun tidak lagi benar-benar melihat. Mendengar, namun tidak lagi benar-benar memahami. Di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang perlahan mengendap dalam kesadaran:
Apakah ini sekadar konflik politik… atau sesuatu yang jauh lebih dalam?

Sejarah telah berulang kali menunjukkan bahwa tidak semua perang adalah perang biasa. Ada perang yang lahir dari kepentingan ekonomi. Ada perang yang digerakkan oleh ambisi kekuasaan.
Namun ada pula perang yang menjadi simbol dari sesuatu yang lebih besar:
pertarungan nilai, pertarungan kebenaran, pertarungan arah peradaban manusia.
Hari ini, dunia kembali menyaksikan ketegangan yang melibatkan kekuatan-kekuatan besar. Nama-nama negara disebut, aliansi dibentuk, narasi dibangun, dan opini digiring.

Namun di balik semua itu, umat manusia berada dalam satu kondisi yang sama:
kebingungan.
Siapa yang benar?
Siapa yang salah?
Dan yang lebih penting—
di mana posisi kita?

Bagi sebagian orang, semua ini hanyalah permainan politik global.
Bagi sebagian lainnya, ini adalah konflik kepentingan yang tidak ada hubungannya dengan agama.
Namun bagi mereka yang mencoba melihat lebih dalam, ada pola yang terasa familiar.
Pola yang tidak asing dalam sejarah umat Islam.
Pola yang pernah terjadi di padang Karbala.

Di sana, seorang cucu Nabi, berdiri dengan sekelompok kecil manusia yang setia.
Di hadapannya, berdiri kekuatan besar yang memiliki legitimasi kekuasaan.

Bukan sekadar pertempuran fisik, tetapi pertempuran makna.
Bukan sekadar perang manusia, tetapi ujian bagi hati manusia.
Dan yang paling menyakitkan dalam peristiwa itu bukan hanya jumlah yang tidak seimbang.

Tetapi kenyataan bahwa:
umat yang seharusnya berdiri bersama kebenaran… memilih diam.
Diam karena takut.
Diam karena bingung.
Atau diam karena tidak lagi mampu membedakan antara kebenaran dan kepentingan.

Hari ini, bayangan itu seolah kembali.
Dalam bentuk yang berbeda.
Dalam skala yang lebih besar.
Namun dengan esensi yang sama.
Dunia modern telah berkembang jauh dalam teknologi, ilmu pengetahuan, dan sistem sosial. Namun dalam satu hal, manusia tidak banyak berubah:
ia tetap mudah tersesat ketika kehilangan cahaya kebenaran.
Informasi mengalir tanpa batas.
Namun kebenaran justru semakin sulit ditemukan.

Narasi dibangun sedemikian rupa, hingga kezaliman bisa terlihat seperti keadilan, dan keadilan bisa dicurigai sebagai ancaman.

Di tengah kabut inilah, umat Islam berdiri.
Sebagian bersuara, sebagian bergerak, namun sebagian besar… terdiam.
Pertanyaannya bukan lagi:
apa yang sedang terjadi di dunia?

Tetapi:
apa yang sedang terjadi dalam kesadaran umat itu sendiri?
Mengapa umat yang memiliki Al-Qur’an sebagai petunjuk, justru sering kehilangan arah?
Mengapa umat yang diajarkan tentang keadilan, justru sering ragu untuk berdiri di atasnya?
Mengapa umat yang memiliki sejarah besar, justru sering merasa kecil di hadapan dunia?

Jawabannya tidak sederhana.
Ia tidak bisa dijelaskan hanya dengan politik.
Tidak cukup dengan ekonomi.
Dan tidak selesai dengan analisis kekuatan militer.
Masalahnya jauh lebih dalam:
krisis kesadaran.
Ketika tauhid hanya menjadi ucapan, bukan kesadaran hidup.
Ketika agama hanya menjadi identitas, bukan jalan transformasi.

Ketika Tuhan hanya dikenal dalam konsep, bukan dalam pengalaman batin.
Maka manusia akan mudah goyah.
Mudah dipengaruhi.
Mudah diarahkan.

Dan pada akhirnya… mudah diam di saat yang seharusnya bersuara.
Di sinilah buku ini berdiri.
Bukan untuk membela satu negara.
Bukan untuk menyerang yang lain.

Tetapi untuk mengajak melihat lebih dalam:
apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam perjalanan peradaban manusia hari ini.
Buku ini akan menelusuri:
Bagaimana konflik modern dapat dipahami dalam kerangka sejarah yang lebih luas.
Bagaimana peristiwa Karbala bukan sekadar masa lalu, tetapi pola yang terus berulang.
Bagaimana geopolitik dunia tidak bisa dilepaskan dari krisis moral dan spiritual manusia.

Dan yang paling penting:
bagaimana kebangkitan umat tidak akan pernah terjadi tanpa kebangkitan kesadaran.

Karena pada akhirnya, sejarah tidak hanya ditentukan oleh kekuatan senjata.
Ia ditentukan oleh:
apa yang hidup dalam hati manusia.
Jika hati manusia dipenuhi oleh ketakutan, maka tirani akan selalu menemukan jalannya.
Jika hati manusia dipenuhi oleh ambisi, maka kezaliman akan terus berulang.
Namun jika hati manusia dipenuhi oleh kesadaran tauhid, maka keberanian akan lahir dengan sendirinya.

Dan dari keberanian itulah, perubahan besar dalam sejarah selalu dimulai.
Maka pertanyaan terakhir yang harus dijawab oleh setiap pembaca buku ini adalah:
Jika Karbala terjadi di zaman kita… di mana posisi kita?(***)

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)