Wartain com, Sukabumi || Belasan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sukabumi dilantik dan diambil sumpah janji jabatan oleh Bupati Sukabumi H Marwan Hamami, bertempat di Pendopo Palabuhanratu, Rabu, 11/10/2023. Belasan pejabat itu terdiri dari 4 (empat) pejabat administrator dan 10 pengawas.

Usai melantik, Bupati Sukabumi H Marwan Hamami, meminta kepada belasan pejabat yang telah dilantik bisa membawa perubahan Disdukcapil dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

“Dinas kependudukan dan pencatatan sipil harus menjadi garda aktif dalam mengkontribusikan dan mengkonstruksikan satu data kependudukan menjadi data inti dari satu data indonesia yang merupakan basis data SPBE,”ujarnya.

Lanjutnyq, Disdukcapil selain berfungsi sebagai instrument identifikasi, verifikasi dan validasi data individu dalam berbagai proses pelayanan, juga berfungsi sebagai data statistik hayati nasional yang dapat berperan secara signifikan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, pembangunan demokrasi, dan pencegahan kriminal.

“Perubahan dan perkembangan teknologi informasi cepat hari ini harus menjadi inspirasi bagi kita dalam memberikan layanan kepada masyarakat,” ajaknya.

Untuk itu, pelayanan administrasi kependudukan melalui online harus terus dikembangkan menjadi lebih baik, supaya bisa mengajak masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan.

Menyambut Pemilu serentak 2024, Bupati mengajak kepada seluruh pegawai Disdukcapil untuk kerja maksimal menyukseskan pesta dekorasi lima tahunan itu.

“Selamat bekerja, laksanakan tugas dan pengabdian secara maksimal, serta tingkatkan disiplin juga terapkan etos kerja tinggi,” paparnya.

Belasan pejabat antara lain :
1. Redi Trisna Sanjaya, S.IP., M.Si (Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

2. Asep Dedih, S.IP (Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

3. Bayu Aji Zaenal, S.Kom (Kepala Bidang Pengelolaan Informasi AdministrasiKependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

4. Yayah Sobariah, S.IP (Sekretaris Kecamatan Caringin)

5. Deni Setiawan, S.IP (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

6. San San Arisandi, A.Md (Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil)

7. Iwan Suherlan, SE (Kepala UPTD Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Wilayah Jampangkulon)

8. Pendi Priatna,S.IP (Kepala UPTD Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Wilayah Jampangtengah)

9. Endang Saepudin, S.IP (Kepala UPTD Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Wilayah Surade)

10. Yayan Sopian, S.STP (Kepala UPTD Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Wilayah Cibadak)

11. Achmad Kurnia, S.IP (Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Wilayah Jampangtengah)

12. Dadang Sujana, ST (Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Wilayah Palabuhanratu)

13. Ali Budiar, A.Md (Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Wilayah Jampangkulon)

14. Saepuloh, S.IP (Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Wilayah Surade).***

Foto : Dok. Pemkab Sukabumi

Editor : Aab Abdul Malik

(Godam/Intan)

Wartain.com, Sukabumi || Bupati Sukabumi H Marwan Hamami, menerima kunjungan Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, di Pendopo Palabuhanratu, Rabu, 11/10/2023. Kunjungan tersebut membahas optimalisasi peran Forkopimda, dalam penguatan ekonomi di daerah perspektif politik, hukum dan keamanan.

Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Asmarni, mengatakan, menjelang pesta demokrasi pada tahun 2024 mendatang, ketahanan nasional Indonesia perlu dijaga, terlebih setelah melewati masa kritis pandemi Covid-19, yang memberikan dampak luar biasa pada banyak bidang, tidak lain dibidang ekonomi.

“Kondisi ekonomi Indonesia perlu dijaga dan ditingkatkan, agar tetap dapat bertahan di tengah terpaan badai resesi global,” ujarnya.

Disampaikan Asmarni, keberhasilan peningkatan ekonomi dan investasi di daerah, menjadi salah satu kunci Indonesia untuk dapat bertahan menghadapi resesi di tengah tahun politik.

Karenanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan investasi secara stimulan, Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan potensi daerah dan proyek strategi nasional. Karena peningkatan kedua potensi tersebut merupakan kunci keberhasilan resesi ekonomi.

“Potensi sumberdaya alam kita cukup besar, terutama potensi pertambangan. Sehingga apabila potensi tersebut dimanfaatkan secara nasional dan daerah maka dapat meningkatkan citra perekonomian masyarakat,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami menyebutkan, peningkatan potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Sukabumi, belum seluruhnya efektif, terutama potensi pertambangan. Adapun untuk potensi pariwisata dan pertanian sudah cukup memadai untuk menunjang perekonomian masyarakat.

“Pemkab sangat bersyukur kehadiran Staf ahli Menko Polhukam di Kabupaten Sukabumi, karena dapat membantu meningkatkan potensi dibidang pertambangan yang ada di Kabupaten Sukabumi,” ujarnya.

Bupati meminta, pemerintah pusat terus berkomitmen untuk meningkatkan potensi pertambangan di daerah, supaya akselerasi pembangunan sumberdaya alam bisa menjadi kunci keberhasilan resesi ekonomi di daerah dan nasional.

“Semoga dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat bisa mengoptimalkan penguatan ekonomi di Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya.***

Foto : Dok. Pemkab Sukabumi

Editor : Aab Abdul Malik

(SRM)

Wartain.com || Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menyebut pekerja harus bergaji Rp10 juta per bulan jika Indonesia ingin naik kelas menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045.

Airlangga menyebut saat ini pendapatan per kapita Indonesia ada di angka US$4.700 atau setara Rp73 juta (asumsi kurs Rp15.693 per dolar AS). Lalu, pendapatan per kapita Indonesia ditargetkan naik ke US$5.500 atau Rp86 juta di 2024 dan US$10 ribu alias Rp156 juta selepas 2030 hingga 2045.

Dikutip dari CNNIndonesia, menurutnya, Indonesia akan mengandalkan sektor manufaktur di masa mendatang, di mana saat ini kontribusinya 18 persen ke ekonomi tanah air. Pada 2030, sektor ini ditargetkan menyumbangkan 25 persen, terlebih adanya digitalisasi dan industri 4.0.

“Artinya kita harus mencari pekerjaan, kalau income per tahun US$10 ribu atau (sekitar) Rp150 juta, berarti minimum income kita itu sekitar Rp10 juta per bulan. Ini yang harus dicari sektor industri apa yang bisa membayar gaji di Rp10 juta,” kata Airlangga dalam HSBC Summit 2023 di The St Regis, Jakarta Selatan, Rabu 11/10/2023.

“Artinya kita harus naik industrinya ke sofistifikasi (kompleks), lebih tinggi. Atau kita lihat industri yang bisa menaikkan industri-industri dasar, seperti tekstil and footware, itu pada produk-produk yang punya nilai lebih tinggi. Kita harus move away dari industri yang bisa dikerjakan negara lain, seperti Bangladesh dan lain-lain,” imbuhnya.

Airlangga pun berkelakar kepada para peserta yang hadir. Menurutnya, petinggi-petinggi HSBC dan undangan yang hadir punya penghasilan di kisaran Rp150 juta alias US$10 ribu.

Ia pun lantas menantang HSBC menciptakan lapangan pekerjaan bergaji tinggi. Airlangga menyebut sudah banyak cuan yang didapat dari investasi di perbankan.

“Saya barusan menyurvei ruangan ini, hasil survei saya income per kapita di ruangan ini semuanya di atas US$10 ribu. Jadi kita enggak usah jauh-jauh, kita mau Indonesia seperti di ruangan ini di 2030. Untuk mencapainya, itu tanggung jawab HSBC,” kelakar Airlangga disambut riuh tepuk tangan dan gelak tawa peserta yang hadir.

“Tadi di toko sebelah menargetkan at least perbankan bisa menciptakan 1 juta lapangan kerja, sekarang saya menantang HSBC berapa juta yang bisa diciptakan? Berapa banyak return of investment, lalu berapa banyak lapangan kerja yang bisa diciptakan? Itu yang penting,” tandasnya.***

Foto: Antara/Rivan Awal Lingga

Editor: Raka A. Firmansyah

(Red)

Wartain.com || Indonesia kembali terpilih menjadi anggota dewa Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, ini merupakan kali keenam bagi Indonesia.

Pada 10/10/2023 pukul 10.00 pagi waktu New York, dilakukan pemungutan suara untuk pemilihan anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB atau Dewan HAM PBB, yang bertempat General Assembly Hall, Markas besar PBB, New York.

Proses pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB sudah berlangsung sejak beberapa waktu yang lalu. Pendekatan kepada negara anggota terus dilakukan.

“Saya juga menggunakan keberadaan saya di Sidang Majelis Umum PBB bulan September yang lalu untuk terus melakukan pendekatan kepada para mitra kita,” papar Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi, mengutip Sindonews.

Wakil menlu dalam beberapa hari ini, juga berada di New York untuk menebalkan pendekatan Indonesia menjelang pemilihan. “Para diplomat kita juga terus bekerja agar pencalonan dapat berhasil dengan baik,” ujar Retno.

Pada pukul 11.30 waktu New York yang berarti pukul 23.30 WITA atau 22.30 WIB telah diperoleh hasil penghitungan suara.

“Indonesia memperoleh suara tertinggi, saya ulangi suara tertinggi dibanding suara yang diperoleh negara lain yang sama-sama terpilih sebagai anggota Dewan HAM untuk periode 2024-2026,” ujar Retno.

Indonesia memperoleh 186 suara dari keseluruhan 192 suara. Dari wilayah Asia Pasifik, perolehan suara Indonesia 186, Kuwait 183, Jepang 175, dan China 154.

Indonesia has been elected as a member of Human Rights Council for the term 2024-2026 (10/10)

Through promoting Inclusive Partnership for Humanity, we are committed to work together in strengthening human rights globally.

— Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (@Menlu_RI) October 10, 2023

Angka perolehan suara ini, juga merupakan suara tertinggi yang pernah diperoleh Indonesia sepanjang sejarah pencalonan Indonesia di Dewan HAM PBB.

Sebagaimana diketahui, ini adalah kali keenam Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB, yaitu 2006-2007, 2007-2010, 2011-2014, 2015-2017, 2020-2022 dan yang sekarang ini adalah untuk periode 2024-2026.

“Terpilihnya Indonesia sebagai Dewan HAM yang keenam kalinya, dan kali ini memperoleh suara terbanyak, merupakan wujud trust yang diberikan bagi Indonesia untuk terus dapat berkontribusi bagi pemajuan dan pelindungan HAM,” ujar dia.

Tema keanggotaan Indonesia di Dewan HAM adalah “Inclusive Partnership for Humanity.”

Kemitraan yang inklusif adalah kunci. Kemitraan inklusif diperlukan untuk kemanusian. Untuk memajukan dan untuk pelindungan hak asasi manusia. Indonesia konsisten tidak ingin melihat isu HAM dipolitisasi.

Tiga prioritas utama dalam menjalankan keanggotaannya di Dewan HAM PBB, yaitu: Pertama, meningkatkan kapasitas negara-negara dalam mempromosikan dan melindungi HAM, utamanya melalui peningkatan kerja sama teknis dan capacity building.

Indonesia akan terus konsisten memastikan no one is left behind dalam upaya pemajuan dan pelindungan HAM, termasuk negara-negara berkembang.

Di dalam negeri, Indonesia juga akan mendorong penguatan implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), termasuk pemajuan isu-isu penting seperti kesetaraan gender, pelindungan hak anak dan perempuan, serta hak atas kesehatan dan pembangunan.

Kedua, mendorong dialog yang intensif antar negara dengan kelompokkelompok kawasan. Hal ini akan dilakukan antara lain dengan sinkronisasi mekanisme pemajuan HAM di kawasan seperti dengan AICHR, dengan ACWC dengan mekanisme HAM global. Kerja sama dengan badan-badan di tingkat regional dan global juga akan diperkuat.

Yang ketiga, mendorong implementasi nilai-nilai Universal Declaration of Human Rights. Indonesia akan terus mendorong penguatan multilateralisme dengan prinsip solidaritas, inklusivitas dan kesetaraan.***

Foto: X/@Menlu_RI

Editor: Raka A. Firmansyah

(Red)