Foto : pinterest

Wartain.com, Jakarta || Para pakar hukum yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN- HAN) akan berkumpul membaham dinamika Pemilu 2024. Akan ikut juga para ahli dari kampus kenamaan luar negeri.

“Kami akan fokus pada tema Dinamika Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Negara sebagai Implementasi UUD 1945,” kata Sekjen APHTN-HAN, Prof Bayu Dwi Anggono dalam keterangan persnya, Rabu 27/09/2023.

Pertemuan itu akan dibalut dalam Konferensi Nasional (KN) APTHN-HAN pada 29 September – 2 Oktober 2023 di Batam, Kepulauan Riau.

Diagendakan hadir antara lain Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Wakil Ketua MK Prof Saldi Isra, dan 3 Hakim Mahkamah Konstitusi Prof Arief Hidayat, Prof Enny Nurbaningsih dan Prof Guntur Hamzah.

Hadir pula Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dan pakar studi keadilan Pemilu internasional dari Universitas degli Studi Italy, Alberto Guevara Castro.

KN APHTN-HAN merupakan forum akademik tahunan bagi anggota APHTN-HAN yang saat ini terdaftar sebanyak 1308 (seribu tiga ratus delapan) anggota yang merupakan Dosen hukum tata negara dan hukum administrasi negara perguruan tinggi negeri/swasta yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia maupun bagi para peneliti serta praktisi HTN-HAN.

“Tema Dinamika Pemilu dan Penyelenggaraan Negara merupakan tema yang merefleksikan momentum tahun 2023 sebagai tahun yang penuh dengan agenda ketatanegaraan menuju Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2024,” ucap Dekan FH Universitas Jember itu.

Tidak hanya berkaitan dengan Pemilu 2024, dinamika penyelenggaraan negara juga menjadi tema inti pada konferensi tahun ini.

“Sebab berkaitan dengan perjalanan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang telah berlangsung selama 9 tahun dan agenda pembentukan pemerintahan pasca Pemilu 2024,” ujar Prof Bayu.

Oleh karena itu, panel diskusi pada KNAPHTN-HAN terbagi atas 5 (panel utama, yaitu :

(1) panel diskusi Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pemilu,
(2) panel diskusi Reformasi Regulasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan,
(3) panel diskusi Sistem Presidensiil dan Pembentukan Kabinet Kedepan,
(4) panel diskusi Hukum Administrasi Negara Sektoral (Perizinan) dan
(5) panel diskusi kewenangan PTUN dalam mewujudkan keadilan hukum.

“Kelima panel tersebut akan melahirkan rekomendasi agenda penataan hukum khususnya HTN dan HAN ke depan,” ungkap Prof Bayu.

Isu-isu yang akan didiskusikan dalam konferensi nasional merupakan respon para akademisi HTN-HAN terhadap dinamika Pemilu 2024 dan penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Setidaknya hingga saat ini, Tim Perumus telah menerima 200-an paper dari pengajar dan pemikir HTN-HAN se Indonesia yang berisi mengenai isu-isu HTN dan HAN yang perlu dibahas dan direspon dalam KNAPHTN-HAN.

“Terdapat beberapa isu krusial yang diusulkan untuk dibahas lebih lanjut dalam konferensi, misalnya berkaitan dengan jaminan kepastian, independensi dan efektivitas penyelesaian pelanggaran Pemilu serta sengketa Proses Pemilu 2024 baik oleh Bawaslu, PTUN maupun sengketa hasil oleh MK mengingat ketatnya kompetisi antar peserta Pemilu. Kemudian relasi stakeholder penyelenggara Pemilu antara KPU- Bawaslu dan DKPP,” ungkap Prof Bayu.

Hasil konferensi tersebut akan disampaikan kepada Presiden dan pihak terkait lainnya, misalnya KPU dan Bawaslu serta kepada Para Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pilpres 2024.

“Tentu APHTN-HAN berkepentingan untuk melihat sejauh mana sikap dan gagasan Para Capres atas hasil rekomendasi yang dihasilkan dalam KNAPHTN-HAN ini,” pungkas Bayu.***

Sumber : detikNews

Editor : Aab Abdul Malik

(SRM)

Wartain.com || Memasuki tahun politik jelang Pemilihan Umum Presiden atau Pilpres 2024, pemikiran dan ajaran dari Presiden ke-1 RI, Soekarno, dinilai masih sangat relevan dan aktual. Pemikiran tersebut diyakini bisa menjawab semua tantangan yang dihadapi bangsa dan memberikan jalan keluar sebaik-baiknya untuk mengatasi beragam permasalahan.

Kelebihan pemikiran dan ideologi Bung Karno ini diungkapkan putra sulungnya, Guntur Soekarno, saat berkunjung ke Kantor Harian Kompas, Senin 25/09/2023. Oleh Guntur, teladan Bung Karno tak hanya diterapkan dalam konteks bernegara, tetapi juga keseharian, termasuk dalam hal kecil, seperti disiplin waktu.

Sebagai putra tertua yang sering kali diajak menemani Bung Karno, termasuk dalam agenda kenegaraan, Guntur mereplikasi nilai-nilai Soekarno dalam keseharian. Disiplin waktu antara lain ditunjukkannya ketika tiba waktu minum obat. Ia pun lantas menyetop perbincangan hangat bersama Pemimpin Umum Harian Kompas Lilik Oetama, Wakil Pemimpin Umum Budiman Tanuredjo, serta Pemimpin Redaksi Harian Kompas Sutta Dharmasaputra dan jajaran Redaksi Kompas.

”Bagaimana meminta masyarakat disiplin kalau kita sendiri tidak disiplin. Gembar-gembor disiplin, disiplin, diketawain sama mereka. Jadi kata dokter saya mesti minum obat jam 12.30. Kalau saya belum lihat jam saya sendiri, saya belum percaya,” ujar Guntur yang kemudian mengambil jam saku dari balik kemejanya.

Guntur lantas menyebut tiga syarat pemimpin yang cocok bagi bangsa Indonesia yang sesuai dengan pemikiran Bung Karno. Seseorang bisa menjadi Presiden RI, menurut Bung Karno, harus memenuhi tiga syarat pokok. Calon pemimpin itu harus pemberani, bijak, serta menguasai dengan tepat dan benar ajaran Bung Karno.

”Terutama (ajaran) Pancasila 1 Juni, UUD 45 asli yang belum diamendemen, siapa yang bisa memenuhi tiga syarat. Kemungkinan besar bisa jadi Presiden. Sekarang misalnya ada tiga kandidat. Ganjar, Prabowo, Anies. Lihat saja mana yang paling memenuhi: ya itu (yang akan dipilih rakyat),” ucap Guntur.

Relevansi pemikiran dengan situasi politik masa kini ini antara lain tecermin dari banyaknya tokoh politik yang masih mengaitkan dirinya dengan Bung Karno.

”Pemikiran Bung Karno bisa menjawab segala permasalahan dan bisa mencarikan jalan keluar. Sekarang masalah apa yang belum bisa diatasi yang nanti bisa diatasi kalau kita laksanakan dengan metode-metode Soekarno. Kan banyak sekali,” tambahnya.

Dalam bidang pendidikan, misalnya, Bung Karno menekankan pentingnya pembinaan watak bangsa atau national character building. Tanpa pembinaan mental bangsa, pembangunan segala bentuk infrastruktur tidak akan terealisasi. Menurut Guntur, semua pemikiran Bung Karno harus dipegang, mulai dari Pancasila, Trisakti (berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam berkebudayaan), hingga politik bebas aktif.

Pemikiran Bung Karno pun masih relevan seperti ketika menjawab polemik di masyarakat akhir-akhir ini seperti tentang kepemilikan data intelijen terkait partai politik yang dikantongi Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi pun menyebut bahwa data serupa dimiliki presiden-presiden sebelumnya.

Guntur lantas mengutip pernyataan G.W.F. HEGEL (1770-1831) yang menyatakan bahwa negara adalah penjelmaan dari ide absolut. Namun, Bung Karno tidak menerima gagasan tersebut. Menurut Bung Karno, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang dikelola oleh suatu pemerintahan dan dikepalai oleh Presiden sebagai kepala negara.

”Presiden sebagai kepala negara itu sudah suatu keharusan menurut Bung Karno, kepala negara itu harus tahu semua apa yang akan terjadi dan terjadi pada negaranya. Jadi semua data intelijen, kepala negara mesti tahu dan enggak boleh diumpet-umpetin,” ujar Guntur.

Memasuki tahun politik, Guntur juga mengingatkan tentang betapa besar perhatian Bung Karno terhadap peran media massa. Ketika masih menjabat sebagai Presiden, Bung Karno selalu sarapan dengan informasi dari beragam media massa di Istana Kepresidenan.

”Pagi, di meja di depan kamar Bung Karno, sudah ada setumpuk koran-koran dari berbagai partai ada Suluh Indonesia, ada Duta Masyarakat. Termasuk Kompas, juga buletin Antara, Aneta. Lebih kurang ada 15 media,” tambahnya.

Kehadiran media arus utama, seperti surat kabar, televisi, dan radio sangat penting bagi suatu negara. Mendekati Pemilu 2024, peran media massa juga menjadi semakin penting karena banyak berita bohong yang bertebaran. Untuk itu, media arus utama harus menjadi petunjuk bagi masyarakat sehingga tidak tersesat di tengah ketidakpastian informasi.

Meskipun sangat paham tentang politik dan tidak antipolitik, Guntur menyatakan tidak tertarik terlibat langsung dalam kontestasi pilpres. Apalagi, Presiden Soekarno pun pernah berpesan secara tertulis dalam buku biografi Soekarno Penyambung Lidah Rakyat yang ditulis Cindy Adams agar Guntur tidak menjadi presiden.

”Bung Karno, Bapak selalu berdoa kepada Allah SWT agar putra pertamanya, yang namanya Guntur Soekarnoputra jangan menjadi Presiden. Karena pekerjaan seorang presiden itu sangat berat,” ujar Guntur yang mengaku gembira dengan amanat itu.

Guntur mengaku sama sekali tidak suka mengikuti aturan protokoler kenegaraan. Padahal, sejak mahasiswa di Institut Teknologi Bandung, ia sudah terlibat aktif sebagai ketua tim indroktinasi dasar di ITB dan menjadi wakil ketua komisariat GMNI ITB.

Ketidaktertarikannya masuk parpol lebih karena tidak bersedia masuk parpol hasil fusi. Fusi partai merupakan penyederhanaan atau penggabungan partai yang merupakan salah satu kebijakan oleh Presiden Soeharto.

”Saya menentang, saya enggak setuju ada fusi. Partai hasil fusi, pasti akan di dalamnya akan terjadi faksi-faksi yang enggak akan hilang. Dan kalau faksi-faksi itu menipis, faksi lain akan timbul, yaitu faksi perseorangan,” ucap Guntur.***

Oleh: Kompas.id/Mawar Kusuma Wulan

Foto: Kompas.id/Heru Sri Kumoro

Editor: Raka A. Firmansyah

(Tim)