26.7 C
Jakarta
Jumat, September 25, 2026
Beranda blog Halaman 1976

Sekda Ade Tutup Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Pemerintah Kabupaten Sukabumi

0

Foto by : Humas Pemda Sukabumi

Wartain com, Sukabumi || Sekretaris daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman, menutup acara Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I di Lingkup Pemda Kab. Sukabumi, Jumat, 04/08/2023.

Panitia penyelenggara, Asep Kusmayadi menyampaikan, acara tersebut dilaksanakan selama 105 hari kerja dari tanggal 20 Maret s/d 4 Agustus 2023, dan diikuti oleh 36 peserta.

“Dalam PKA ini nilai yang diperoleh oleh peserta adalah, 18 orang peserta dengan nilai memuaskan, 18 orang sangat memuaskan dan 5 peserta terbaik,” jelasnya

Sementara itu, Sekda menyampaikan, semua peserta harus memahami setiap tahapan pelatihan, supaya meningkatkan kompetensinya, sehingga tugas dan fungsi serta tanggung-jawab dapat dilaksanakan dengan baik dan benar

Sekda Ade Tutup Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Pemerintah Kabupaten Sukabumi

Menurut Sekda, semua itu guna meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat, sebagaimana core value ASN ‘Berakhlak’ yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

“Pelatihan ini sebagai momentum untuk menambah ilmu pengetahuan, keterampilan, kemampuan, guna mengembangkan jiwa kepemimpinan serta potensi diri sebagai Pemimpin Organisasi Pemerintahan,” ungkapnya.

Melalui pelatihan kepemimpinan ini, para peserta dapat menjadi agen perubahan di lingkungan kerjanya masing-masing. Sehingga mampu berperan aktif dalam menguatkan reformasi birokrasi, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan.

Editor : Aab Abdul Malik

(Azi/Godam)

Bupati Dan Ketua DPRD Sukabumi, Ikuti Workshop Pengembangan Air Minum Perkotaan 

0

Foto by : Humas Pemda Kab Sukabumi

Wartain.com, Badung || Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami, didampingi Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Plh. Kepala Bappelitbangda Kab. Sukabumi dan Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Mandiri Mengikuti, Workshop Eksekutif dan Legislatif Dalam Pengembangan Program Air Minum di Perkotaan, Bertempat di The Trans Resort Bali dari tanggal 2 sampai dengan 4 Agustus 2023.

Kegiatan yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI ini, dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, SH.,MH.

Dalam laporannya, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Dr. Dra. Hj. Erliani Budi Lestari, M.Si. menyampaikan, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memaksimalkan kinerja PDAM, serta menyusun salah satu proyek prioritas nasional berupa pembangunan 10 juta sambungan rumah, untuk itu Indonesia telah bekerja sama dengan NUWSP pinjaman Bank Dunia dalam membenahi akses air minum, untuk menjangkau seluas mungkin akses masyarakat terhadap air minum.

Bupati Dan Ketua DPRD Sukabumi, Ikuti Workshop Pengembangan Air Minum Perkotaan

Sementara itu Wakil Menteri Dalam Negeri dalam sambutannya menyampaikan, peningkatan akses dan kualitas layanan air minum saat ini, menjadi konsen untuk semua pihak di tingkat pemerintah pusat, air minum menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional 5 (lima) tahunan yang akan berakhir di tahun 2024.

“Dalam RPJMN 2020-2024 ditargetka,  bahwa di tahun 2024 akan ada penambahan 10 juta sambungan rumah dan itu membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, jadi pemerintah pusat tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan dari Pemerintah Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut Bupati Sukabumi didampingi Ketua DPRD Kab. Sukabumi Bersama dengan Wakil Menteri Dalam Negeri, secara simbolis menandatangani berita acara komitmen Pemerintah Daerah, untuk pengembangan program air minum perkotaan sebagai bentuk komitmen bersama-sama.

Turut hadir pada acara tersebut Gubernur Bali, Dirjen Bangda Kemendagri, Deputi Sarana Bappenas, Dirjen Cipta Karya PUPR serta Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota Se – Indonesia.***

Editor : Aab Abdul Malik

(RDN)

Benny Ramdhani : Rocky Gerung Harus Mencabut Pernyataannya Telah Menghina Presiden Jokowi

0

Foto by : Wahyudi

Wartain.com, Jakarta || Para relawan dan masyarakat yang geram dengan perilaku Rocky Gerung, yang telah menghina Presiden Joko Widodo lewat video yang viral beberapa waktu lalu, terus melakukan aksi untuk mendesak pihak kepolisian agar segera menangkap Rocky Gerung.

Dalam seruan nasionalnya, Benny Rhamdani, Ketua Umum Barikade 98 menyampaikan, agar seluruh organ relawan dan masyarakat, untuk terus merapatkan barisan dan terus bergerak, untuk mendesak agar Rocky Gerung segera ditangkap polisi.

“Kawan-kawan, terus rapatkan barisan. Tetap dan teruslah bergerak. Naikkan eskalasi gerakan. Jaga stamina di lapangan,” ujar Benny di Sekretariat Barikade 98, Jakarta, Jumat,  04/08/2023.

Menurut Benny, pernyataan Rocky Gerung dalam konferensi pers hari ini (4/8/2023) di Jakarta, sama sekali tidak menyentuh subtansi atau akar masalah pokok dan mendasar.

“Dia hanya meminta maaf atas tindakannya, yang telah membuat gaduh dan menimbulkan perselisihan,” tegas Benny.

“Bahwa pernyataan permintaan maafnya membuka kedok aslinya, dialah bajingan pengecut sesungguhnya itu benar,” kata Benny.

“Tapi dia masih bermain, dengan untuk tidak mengakui bahwa pernyataan ‘Bajingan Tolol’ dan ‘Bajingan Pengecut’ yang ditujukan kepada Presiden Jokowi, itulah sesungguhnya yang harus dia akui sebagai kesalahan besar,” tambah Benny.

“Sehingga, kita tidak bisa menerima permintaan maaf jika hanya karena alasan bahwa pernyataanya telah menimbulkan kegaduhan dan keonaran,” sambung Benny.

“Oleh karena itu, kita menuntut Rocky Gerung untuk mengaku bersalah atas penghinaan yang dilakukannya kepada Presiden Jokowi dengan kata-kata yang tidak pantas, serta mencabut kata-kata penghinaan yang telah diucapkannya,” tegas Benny.

“Dia juga harus meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, karena atas perbuatannya telah melahirkan ketersinggungan publik, dan menyebabkan kegaduhan dan keonaran ditengah-tengah masyarakat Indonesia,” pungkas Benny.***

Sumber :  kabari.co.id

Editor : Aab Abdul Malik

(SRM)

Direktorat Kesiapsiagaan Deputi Bidang Pencegahan BNPB Gelar Sosialisasi Kontigensi Bencana

0

Wartain.com, Sukabumi || Sekretaris Daerah Sukabumi Ade Suryaman, membuka acara Sosialisasi Dokumen Rencana Kontigensi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Hotel Augusta, Jumat, 04/08/2023.

Sebagaimana disampaikan Analis Kemitraan BNPB Gita Oktaviana, Direktorat Kesiapsiagaan Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Kabupaten Sukabumi, melakukan sosialisasi dokumen rencana kontigensi bencana gempa bumi dan tsunami Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

“Sosialisasi ini untuk menyiapkan Pemkab Sukabumi khususnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta instansi terkait merespon keadaan darurat, serta potensi dampak yang dapat ditimbulkan akibat bencana gempa bumi serta tsunami,” ungkap Gita.

Menurut Gita, kegiatan ini bertujuan agar semua pemegang kebijakan terkait, dapat berperan aktif dalam kedaruratan bencana dan telah mengikuti penyusunan draft nol yang telah dilaksanakan sebelumnya.

“Pertemuan ini juga untuk sinkronisasi, sehingga bisa menghasilkan dokumen yang sinergis. Dokumen ini merupakan komitmen bersama yang harus dilaksanakan oleh para pemangku kebijakan,” tambahnya.

Direktorat Kesiapsiagaan Deputi Bidang Pencegahan BNPB Gelar Sosialisasi Kontigensi Bencana

Sekda dalam sambutannya menjelaskan, UU no 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan, wilayah NKRI memiliki kondisi geografis, geologis dan demografis, yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun non alam, maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia serta kerusakan lingkungan.

“Sosialisasi ini menjadi hal penting untuk untuk Kesiapsiagaan kita, yang harus ditanamkan, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi, Sosialisasi yang dilaksanakan pada hari sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU 24/2007 tentang penanggulangan bencana atau pengelolaan resiko bencana,” ujarnya.

Masih dikatakan Sekda, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, wajib melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan, Penanggulangan bencana, pengawasan yang di lakukan, sebagaimana tertuang didalamnya diantaranya melakukan pengawasan terhadap sumber ancaman atau bahaya bencana.

” Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kontigensi diharapkan, semua perangkat daerah yang terlibat dalam komando penanganan darurat bencana, melakukan tindak lanjut yang sudah disepakati. Dan pengetahuan yang sudah didapat, harus di Sosialisasikan kepada masyarakat,” pintanya.

Selanjutnya Sekda menandatangani Dokumen Kontigensi Bencana, kemudian dilakukan penyerahan Dokumen Kontigensi dari BNPB Kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi oleh Gita Oktaviana selaku analis kemitraan BNPB dan diterima oleh Sekda Kabupaten Sukabumi.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Godam/Ruswandi)

Presiden Jokowi Kunjungi Pasar Tradisional Parungkuda, Pastikan Harga Kebutuhan Pokok Stabil

0

Wartain.com, Sukabumi || Sambutan luar biasa dari warga pasar Parungkuda terlihat ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan, untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga. Kehadiran Jokowi di pasar Parungkuda, sontak mendapatkan atensi , baik dari para pedagang maupun pembeli di pasar tersebut.

Kedatangan Jokowi ke pasar Parungkuda, memang sangat dinantikan oleh seluruh warga pasar. Sejak pagi hari sampai menjelang siang, mereka berkerumun untuk bisa bertatap langsung dengan sang presiden.

Selesai meresmikan jalan tol Bocimi seksi II Cigombong – Cibadak, sejauh 11,9 km, Jokowi langsung berkunjung ke pasar Parungkuda, Jumat, 04/08/2023.

Didampingi menteri BUMN, Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Gubernur Jawa Barat, Pangdam III Siliwangi, Kapolda Jabar, Wakil Bupati Sukabumi beserta pejabat lainnya., Jokowi langsung turun dan memasuki area pasar.

Pada kesempatan dialog dengan pedagang beras, Jokowi menanyakan harga dan stok barang. Kenudian presiden juga menanyakan harga daging ayam dan telur. Pedagang sayur mayur juga tak luput dari pantauan Jokowi.

“Setelah saya tanyakan ke mereka (pedagang-red), stok barang di pasar ini aman, harga juga stabil. Intinya pemerintah bisa mengkalkulasi, baik harga maupun ketersediaan bahan pangan dipasaran,” kata Jokowi kepada awak media.

Presiden Jokowi Kunjungi Pasar Tradisional Parungkuda, Pastikan Harga Kebutuhan Pokok Stabil

Selain kepada pedagang, Jokowi juga berdialog dengan beberapa konsumen, yang kebetulan sedang belanja sayuran. Beliau juga menanyakan keterjangkauan harga.

“Harga sayuran, seperti bayam, kangkung, tahu dan sebagainya masih bisa kebeli, hanya saja saya pantau tadi harga cabe yang lumayan tinggi, 40-50 ribu per kilonya,” pungkas Preaiden.

Selain berdialog, presiden juga membagikan paket sembako gratis, alat-alat sekolah untuk pelajar SD dan kaos.

Salah seorang penerima paket sembako, Cacih (59) mengatakan, bersyukur hari ini dia bisa ketemu langsung sama presiden dan bisa bersalaman.

“Alhamdulillah, hatur nuhun pa presiden (terima kasih bapa presiden – red), saya dapat sembako dan bisa bersalaman. Seumur hidup baru sekarang saya bisa ketemu langsung sama presiden,” kata Cacih pedagang keliling yang beralamat di Desa Cibunarjaya, Kecamatan  Ciambar ini.

Kurang lebih selama 30 menit Presiden Jokowi berada di pasar Parungkuda. Setelah itu rombongan pun meninggalkan lokasi dan kembali ke istana.

Pantauan koresponden dilapangan, kehadiran sosok presiden yang bersahaja ini sangat dinantikan. Terbukti, mereka rela berdesakan dan berpanas-panasan demi bertemu langsung dengan presiden.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Raka Azi)

Presiden Joko Widodo Resmikan Jalan Tol Bocimi Seksi II Sepanjang 11.9 KM

0

Wartain.com, Sukabumi || Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo didampingi sejumlah menteri dan pejabat lainnya, hadiri peresmian ruas Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi II, Cigombong-Cibadak Exit Tol Parungkuda, yang ditandai dengan penekanan sirine, Jumat, 05/08/2023.

Hadir pada kesempatan tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kapolda Jabar, Pangdam III Siliwangi, Wakil Bupati Sukabumi, Walikota Sukabumi serta unsur pejabat lainnya.

Presiden Jokowi, mengawali peresmian ini dengan mengecek terlebih dahulu ruas jalan tol Cigombong-Cibadak. Untuk memastikan layak atau tidaknya jalan tersebut digunakan.

“Jalan Tol Ciawi-Sukabuni ruas Cigombong-Cibadak sepanjang 11,9 km ini, sudah diselesaikan dan siap dioperasikan penggunaanya,” ungkap Jokowi.

Jokowi mengatakan dengan adanya jalan tol ini, perjalanan dari Jakarta ke Sukabumi bisa lebih cepat. Karena yang paling dikeluhkan oleh pengguna jalan nasional III ini adalah banyaknya titik kemacetan dihampir sepanjang jalan. Alhasil akses ekonomi masyarakat Sukabumi sedikit terhambat, dengan dibukanya akses tol Bocimi seksi II ini, perputaran ekonomi masyarakat semakin cepat.

“Yang sebelumnya dari Jakarta ke Sukabumi itu memakan waktu 5 sampai 6 jam, sekarang bisa ditempuh hanya kurang lebih 2,5 jam,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo Resmikan Jalan Tol Bocimi Seksi II Sepanjang 11.9 KM

Sementara itu Wabup menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyambut baik dan mendukung, terhadap adanya program pembangunan infrastruktur, khususnya Jalan Tol BOCIMI, yang menjadi prioritas Pemerintah dalam menghasilkan infrastruktur jalan bebas hambatan yang ekstensif, sehingga nantinya dapat mendongkrak produktifitas melalui transformasi yang bersifat struktural.

“Alhamdulillah sekarang sudah diresmikan, sekarang dari parungkuda ke ciawi hanya 25 menit dan dari Ciawi ke jakartanya 1 jam bisa nyampe,” ungkapnya.

Wabup mengatakan Berfungsinya Tol Bocimi ini diyakini mampu memberikan dukungan terhadap konektivitas menuju tempat pariwisata di daerah Jawa Barat khususnya di wilayah Kabupaten Sukabumi, mulai dari CPUGGp-nya hingga ke Gunung Gede. Kemudian Aktivitas industri dalam penyaluran logistik dari dan ke Kabupaten Sukabumi pun menjadi semakin lancar dan semakin cepat serta dapat mendorong tranformasi ekonomi menuju ke sektor manufaktur dan jasa.

“Semoga dengan ini kunjungan wisatanya banyak, pertumbuhan perekonomian masyarakat meningkat, dan investasi bisa masuk ke Kabupaten Sukabumi” pungkasnya

Mengakhiri kegiatan, Presiden Jokowi bersama rombongan, melanjutkan kunjungannya ke Pasar Parungkuda untuk berkomunikasi, mendengarkan keluhan para pedagang, dan pembeli, termasuk pembagian sembako.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Raka Azi)

Wabup Sukabumi Harap Perangkat Daerah Optimalisasi Produk Dalam Negeri

0

Foto by : dickymulyana

Wartain.com, Jakarta || Wakil Bupati Sukabumi H. Iyos Somantri, berpesan kepada perangkat daerah, terkait penguatan penggunaan produk dalam negeri agar semua menggunakan E Katalog dengan produk lokal, dan APBD harus masuk untuk belanja produk dalam negeri.

Hal ini ditegaskan Wabup, saat Menghadiri Pembukaan Rangkaian Acara Temu Bisnis Tahap Ke Enam, Yang Terintegrasi Dengan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) 2023, yang mengusung tema “Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri, Wujudkan Kemandirian Bangsa”. Bertempat di Grand Ballroom, Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 03/08/2023.

“Kita harapkan belanja APBD bisa mencapai 60 hingga 70 persen, digunakan untuk pemanfaatan belanja dalam negeri,” ungkapnya.

Wabup Sukabumi Harap Perangkat Daerah Optimalisasi Produk Dalam Negeri

Bahkan proses pengadaannya, harus melalui aturan yang sesuai dengan kondisi real sekarang, dan E Katalog yang diutamakan

“Jadi kita harus bangga dengan produk dalam negeri, dan menggunakan produk dalam negeri,” ungkapnya.

Diketahui Temu Bisnis dan ICEF merupakan kerjasama antara Kementerian Keuangan, Kemenkum HAM, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan KADIN, untuk memfasilitasi pertemuan antara instansi pengguna Produk Dalam Negeri (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, serta BUMN) dengan pelaku usaha industri dalam negeri, guna mencapai kesepakatan dari sisi supply dan demand atas kebutuhan dan pengadaan Produk Dalam Negeri.***

Editor : Aab Abdul Malik

(RDN)

Rocky Gerung Berulah!!! Relawan Jokowi Dan Ganjar Jabar Lapor Ke Polda

0

Foto by : Miradin Syahbana

Wartain.com, Bandung || Akibat ucapannya yang menyinggung dan melecehkan Presiden Joko Widodo pada salah satu acara, puluhan elemen Relawan Jokowi dan Ganjar Pranowo Jawa Barat, melaporkan Rocky Gerung ke Polda Jabar, di Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Kamis, 03/08/2023.

Sekitar 60 relawan itu menilai, Rocky Gerung telah menghina Jokowi yang merupakan kepala negara, dengan kata-kata umpatan yang kasar, tidak beradab dan tidak bermoral.

Koordinator Urun Rembuk Relawan Jokowi Ganjar Jabar Budi Hermansyah mengatakan, masyarakat tidak menerima dengan umpatan bernada menghina yang dilontarkan kepada Jokowi. Untuk itu, perwakilan 60 elemen relawan Jokowi dan Ganjar Jabar, hari ini resmi melaporkan Rocky Gerung ke Polda Jabar.

“Kami langsung membuat laporan di Polda Jabar. Ucapan Rocky Gerung itu begitu viral dan menyakitkan. Sebagian masyarakat tidak menerima Rocky Gerung menghina kepala negara, dengan ucapan yang mengandung ujaran kebencian,” ucapnya.

Dalam laporan tersebut, kata dia, Rocky dinilai telah melanggar Pasal 28 Ayat 2 UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 14 dan atau Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 KUHP.

“Perbuatannya yang mengucapkan kata-kata kasar dalam suatu orasi, dengan ucapan bahwa Jokowi itu b*jin*an yang t*l*l. Dan juga ada sebutan lain b*jin”an yang pengecut,” ucapnya.

Dia menambahkan, saat membuat laporan ini, pihaknya didampingi perwakilan relawan seperti Projo Jabar dan Bara JP (Barisan Relawan Jokowi Presiden) Jabar.

Sementara itu, Ketua Projo Jabar Agung Surya, mengutuk keras ucapan hinaan, sekaligus merendahkan martabat Presiden Jokowi. Menurut dia, sebagai seorang akademisi Rocky Gerung sangat tidak beretika.dan beradab.

“Rocky Gerung sangat tidak beretika, ucapannya bertolak berlakang dengan norma-norma di masyarakat karena sangat kasar sekali,” ujarnya.

Untuk itu, Agung Surya berharap agar kepolisian segera menangkap Rocky Gerung, karena ucapannya sangat meresahkan.

Sementara itu, Ketua Bara JP Jabar Dwi Subawanto mengatakan, pihaknya tak segan-segan untuk menyeret Rocky Gerung untuk segera dipenjara.

“Polisi harus menindak lanjuti laporan kami, untuk memberikan efek jera terhadap Rocky Gerung. Jangan karena diamnya presiden Jokowi, orang seenaknya saja melecehkan dan menghina presiden,” terangnya.***

Sumber : jabartranding.com

Editor : Aab Abdul Malik

(M. Nabil)

Kenangan Masa Akhir Kekuasaan Suharto, Catatan Sejarah

0

Oleh : Jacob Ereste

Foto kontribusi penulis

Wartain.com ||Sekelumit kisah Cak Nun, demikian sapaan akrab kami sejak di Patangpuluhan, Yogyakarta sampai sekarang — punya catatan khusus menjelang lengser keprabon Presiden Soeharto tahun 1998 dan setelah peristiwa bersejarah itu dan beberapa waktu setelah reformasi kemudian.

Dalam suatu kesempatan pertemuan selama tiga jam di kediaman Presiden, kata Cak Nun berkisah, Soeharto menyanggupi untuk hadir pada acara tanggal 14 Februari 1999. Bahkan, Soeharto berjanji tidak hanya akan hadir, tapi juga setuju untuk menebus semua dosanya dan mengakhiri sisa hidupnya dengan kebaikan-kebaikan sekaligus siap menandatangani rumusan empat Sumpah Pokok di hadapan Cak Nun dan tokoh lainnya.

Sumpah yang rencana akan dinyatakan di hadapan seluruh masyarakat, tokoh, dan semua wartawan media cetak dan televisi yang akan hadir itu berisi ;

(1) Bahwa saya, Soeharto, bersumpah tidak akan pernah menjadi Presiden Republik Indonesia lagi.

(2) Bahwa saya, Soeharto, bersumpah tidak akan pernah turut campur dalam setiap proses pemilihan Presiden Republik Indonesia.

(3) Bahwa saya, Soeharto, bersumpah siap dan ikhlas diadili oleh Pengadilan Negara untuk mempertanggungjawabkan kesalahan saya selama 32 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia.

(4) Bahwa saya, Soeharto, bersumpah siap dan ikhlas mengembalikan harta rakyat yang dibuktikan oleh Pengadilan Negara.

Ide Cak Nun, agar Soeharto dapat melakukan pertobatan ini lantas menjadi pemberitaan termasuk adanya pemberitaan miring tuduhan yang penuh curiga dan tafsir aneh-aneh tanpa mengerti inti acara sebenarnya.

Berita yang dimaksud itu, kata Cak Nun antara lain yang dimuat oleh Pos Kota dan Terbit, pada 3 Februari 1999. Berita-berita itu menggiring opini bahwa acara ini digagas Soeharto sebagai langkah dirinya untuk menghindari upaya hukum yang sedang diproses. Juga menurut Cak Nun, ada tanggapan bernada negatif dari para tokoh politik yang menganggap Cak Nun telah menjadi “mesin politik” Soeharto. Bahkan Gus Dur sendiri terkesan kurang antusias dengan ide acara tersebut.

Kisah ini menarik untuk kembali diungkap, sekedar untuk meredakan ketegangan politik menjelang Pemilu 2024 yang makin memanas, hingga berita hoax tentang kematian Cak Nun pun yang memang tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta Hadiningrat, menjadi semacam pengalihan isu atau pembelah perhatian publik agar tidak fokus pada strategi dari tipu daya Pemilu yang akan segera akan berlangsung.

Setidaknya, politisasi dalam pengalihan isu ini sehingga semakin membuat lena ikhwal kasus cuci duit pajak 395 triliun dan tersamarnya perampokan duit proyek Kementerian Infokom yang berjumlah triliunan rupiah itu. Pendek kata, terkesan sekali banyak orang telah melupakan sejumlah sosok penting yang ikut terlibat di dalam perampokan duit rakyat, termasuk mereka yang telah mengembalikan duit 27 milyar lewat pengacara yang tak jelas juntrungannya itu.

Mengenang kasus Lengser Keprabon Presiden Soeharto selama 32 tahun berkuasa, sekedar untuk mengingatkan agar dalam pergantian Presiden berikut, tidak sampai lebih tragis dari kisah reformasi dahulu itu. Kecuali itu, topik ini bagus dijadikan bahan perenungan saat memperingati hari proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, apakah sungguh kita sudah merdeka atau belum, seperti yang acap diteriakkan dengan penuh ekspresi kekecewaan. Sebab penjabaran dari pembukaan UUD 1945 sekan belum pernah tersentuh.

RS. Dharmais, 2 Agustus 2023

(Editor: Gin2Akil)

Pakar Komunikasi: Pernyataan Rocky Gerung Terhadap Presiden Tidak Beradab

0

Foto : dokumentasi Pribadi

Wartain.com, Jakarta || Belum lama ini, pengamat media massa dan media sosial, dihebohkan pernyataan Rocky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo. Dalam kritiknya, Rocky Gerung menggunakan diksi yang tajam, sehingga menjadi sorotan publik.
Sponsored

Menanggapi hal itu, pakar Komunikasi dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing mengatakan, Indonesia menganut demokrasi berasas nilai Pancasila. Di dalamnya ada kata “beradab”, sehingga demokrasi yang harus beradab.

“Saya melihat ada diksi yang muncul akhir pekan ini yang tidak tepat, inilah contoh demokrasi yang kebablasan seperti adanya diksi ‘bajingan-tolol’. Tentunya apa yang disampaikan dengan diksi itu sama sekali tidak pas,” tutur Emrus dalam dialog di Jakarta, Rabu 02/08/2023.

Menurutnya, kritik yang produktif dan kritik yang dibungkus dengan agenda harus bisa dipisahkan. Dirinya melihat rekam jejak Rocky Gerung di dunia digital kerap mengungkapkan kritik tidak produktif ke Presiden Jokowi.

“Dari sudut ilmu komunikasi dan ilmu lain tentunya pesan tersebut sangat tidak tepat, penerapan ilmu pengetahuan tidak boleh lepas dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, di relasi antar manusia,” jelasnya.

Lebih lanjut, pengamat politik ini menilai diksi-diksi yang dibangun oleh Rocky Gerung selama ini memposisikan bahwa dirinya superior dan orang lain inferior, orang lain lebih rendah dari dirinya.

Emrus juga menyayangkan pesan komunikasi yang dilakukan Rocky Gerung tidak beradab dan berbahaya dalam konteks pendidikan. Padahal Rocky adalah seseorang dengan profesi pendidik
.
“Rocky Gerung harus hati-hati karena apapun yang disampaikan di ruang publik tidak bisa ditarik kembali dan akan berbekas di peta kognisi, sehingga komunikasi harus berhati-hati disampaikan,” katanya.

Sementara itu, Pengamat Politik Fernando Emas turut menyayangkan pernyataan Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Jokowi dengan kata-kata yang tidak pantas.

“Pernyataan tersebut sangat berpotensi membuat konflik antara pendukung Jokowi dengan kelompok yang mendukung pernyataan Jokowi,” ujar Fernando.

Apalagi, tambah Fernando, pernyataan Rocky Gerung sudah sangat merendahkan dan menghina martabat Kepala Negara. “Sebagai kaum terdidik seharusnya tetap menjunjung tinggi adab dan etika dalam melakukan kritik terhadap siapapun termasuk kepada Jokowi yang melekat sebagai Kepala Pemerintahan dan sebagai Kepala Negara,” beber Direktur Rumah Politik Indonesia ini.

Sumber :  antara

Editor : Raka Azi

(Aab)