Wartain.com || Pemerintah Kabupaten Sukabumi resmi mengakhiri status masa tanggap darurat bencana pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung pada Selasa (10/3/2026).

Setelah hampir sepekan penanganan darurat dilakukan, pemerintah kini mulai memasuki tahap transisi menuju pemulihan bagi warga terdampak.

Bupati Sukabumi, Asep Japar, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah berbagai langkah penanganan darurat dilaksanakan. Pemerintah daerah selanjutnya akan memfokuskan upaya pada penanganan pascabencana, termasuk relokasi warga dan pemulihan kondisi masyarakat.

“Nggak, kita ini dulu, tutup dulu sampai hari ini. Dan mereka nanti menuju ke tahap transisi pemulihan itu ya,” ujar Asep Japar saat meninjau lokasi pengungsian, Selasa (10/3/2026).

Bencana pergerakan tanah yang terjadi sejak 4 Maret 2026 itu berdampak cukup luas. Data sementara mencatat sebanyak 121 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di Desa Bantargadung dan Desa Bojonggaling.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 70 rumah dilaporkan rusak berat, 25 rumah rusak sedang, serta 18 rumah mengalami rusak ringan. Sementara itu, delapan rumah lainnya berada dalam kondisi terancam akibat pergerakan tanah yang masih berpotensi terjadi.

Selain merusak permukiman warga, bencana tersebut juga berdampak pada sejumlah fasilitas umum. Pondok Pesantren Haryadul Fallah dilaporkan mengalami kerusakan berat, sementara dua mushola dan satu majelis taklim di wilayah terdampak turut mengalami kerusakan.

Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Asep Japar menyatakan pemerintah daerah tengah menyiapkan rencana relokasi bagi warga yang rumahnya berada di kawasan rawan bencana. Namun sebelum pelaksanaan relokasi, lokasi yang direncanakan akan terlebih dahulu melalui kajian teknis dari pihak terkait.

“Bayang-bayang lokasi sudah ada, tapi kita akan bermohon dulu nanti ke Pemprov Jawa Barat, dan setelah itu nanti dicek dulu apakah ini tanah bermasalah enggak. Harus dikaji oleh tim geologi agar ke depan aman,” jelasnya.

Selama proses relokasi belum terealisasi, pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan berupa uang kontrakan kepada warga terdampak. Setiap kepala keluarga menerima bantuan sebesar Rp3 juta untuk kebutuhan sewa tempat tinggal selama enam bulan.

Tercatat sebanyak 135 kepala keluarga atau sekitar 477 jiwa terdampak dalam bencana tersebut. Dari jumlah itu, 121 kepala keluarga terpaksa mengungsi karena rumah mereka sudah tidak dapat ditempati.

Bupati memastikan proses penyaluran bantuan dilakukan secara transparan melalui transfer langsung ke rekening penerima.

“Uangnya sudah ditransfer semua masuk ke rekening masing-masing melalui BJB. Bahkan tadi saya menyarankan jangan sampai ada yang seolah-olah calo. Bila perlu BJB-nya kita hadirkan di kecamatan,” tegasnya.

Meski status tanggap darurat telah berakhir, tim gabungan masih terus melakukan pendataan dan asesmen di lapangan. Hal ini dilakukan karena perkembangan kondisi di wilayah terdampak masih bersifat dinamis.

Sejumlah kebutuhan dasar warga juga terus dipenuhi, mulai dari paket sembako, makanan tambahan bergizi, susu formula, kasur lipat, hingga perlengkapan sanitasi bagi perempuan dan lansia.

Di tengah potensi bencana yang masih dapat terjadi, Bupati Sukabumi juga mengingatkan seluruh pejabat di lingkungan pemerintah daerah agar tetap siaga, terutama menjelang masa libur Lebaran.

“Saya menekankan kalau misalkan masih bisa ditunda, tunda. Di tempat saja. Takutnya ada bencana,” pungkasnya.***(RAF)

Editor : Aab Abdul Malik

Wartain.com || Sebanyak 1.010 personel gabungan akan diterjunkan dalam pengamanan arus mudik dan perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota melalui pelaksanaan Operasi Ketupat Lodaya 2026. Kesiapan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral yang digelar di Aula Graha Rekonfu Polres Sukabumi Kota, Senin (9/3/2026).

Rapat tersebut dipimpin langsung Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sentot Kunto Wibowo, didampingi Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki, Wakil Bupati Sukabumi Andreas, Dandim 0607 Kota Sukabumi Letkol Czi Indra Gunawan, serta Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda.

Selain unsur Forkopimda, rakor juga dihadiri pejabat utama dan Kapolsek jajaran Polres Sukabumi Kota, perwakilan SKPD dan OPD, instansi vertikal, BUMN, pihak swasta, hingga berbagai organisasi dan komunitas masyarakat di wilayah Kota Sukabumi.

Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sentot Kunto Wibowo menjelaskan, rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari persiapan terpadu dalam menghadapi meningkatnya aktivitas masyarakat menjelang dan saat perayaan Idul Fitri.

Menurutnya, Operasi Ketupat Lodaya merupakan operasi kemanusiaan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Polri, TNI, pemerintah daerah, serta berbagai stakeholder untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

“Melalui operasi ini kami ingin memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dan merayakan Idul Fitri dengan aman, nyaman serta tertib,” ujarnya.

Ia menambahkan, peningkatan mobilitas masyarakat saat musim mudik berpotensi menimbulkan berbagai kerawanan, mulai dari kepadatan lalu lintas hingga gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, kesiapan personel dan sarana pendukung menjadi hal penting.

Dalam pelaksanaan Operasi Ketupat Lodaya 2026, Polres Sukabumi Kota akan mendirikan sejumlah pos pengamanan yang terdiri dari satu pos terpadu, 11 pos pengamanan dan satu pos pelayanan.

Sementara itu, Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menekankan bahwa keberhasilan pengamanan mudik Lebaran sangat bergantung pada sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah serta seluruh unsur Forkopimda.

Menurutnya, koordinasi yang kuat antar lembaga akan membantu menciptakan situasi yang kondusif selama arus mudik maupun arus balik.

“Kolaborasi yang solid antar instansi sangat penting agar masyarakat bisa merayakan Idul Fitri dengan rasa aman dan nyaman,” katanya.

Hal serupa disampaikan Wakil Bupati Sukabumi Andreas yang menilai kesiapan lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama periode Lebaran. Ia juga mengingatkan pentingnya langkah mitigasi terhadap potensi bencana yang dapat terjadi di wilayah Sukabumi.

Dalam rakor tersebut turut dibahas berbagai aspek pendukung pengamanan, di antaranya pengaturan arus lalu lintas, ketersediaan bahan bakar minyak, kebijakan cuti bersama, jaringan komunikasi, hingga kesiapan fasilitas kesehatan.

Selain itu, dilakukan pula pembahasan terkait pemeriksaan pengemudi angkutan umum, layanan mudik gratis, serta langkah-langkah untuk memastikan keselamatan masyarakat selama perjalanan mudik.

Plt. Kasi Humas Polres Sukabumi Kota, IPDA Ade Ruli Bahtiarudin menuturkan bahwa rakor lintas sektoral ini bertujuan untuk menyatukan persepsi seluruh pihak agar pelaksanaan pengamanan Idul Fitri dapat berjalan optimal.

Ia juga menyampaikan bahwa Operasi Ketupat Lodaya 2026 akan berlangsung selama 13 hari, mulai 13 hingga 25 Maret 2026, dengan fokus utama pada pengamanan arus mudik, arus balik serta aktivitas masyarakat selama perayaan Idul Fitri.***(RAF)

Editor : Aab Abdul Malik

Wartain.com || Pelantikan puluhan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi dilakukan untuk memperkuat struktur birokrasi serta mengisi sejumlah posisi yang sempat kosong di perangkat daerah. Kegiatan pengambilan sumpah dan janji jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, di Balai Kota Sukabumi pada Selasa (10/3/2026).

Dalam kesempatan tersebut, sebanyak empat pejabat administrator, 18 pejabat pengawas, 16 pejabat fungsional, serta lima orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) resmi dilantik untuk menempati jabatan baru di lingkungan pemerintahan.

Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menegaskan bahwa pengisian jabatan ini merupakan langkah penting untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik sekaligus memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah. Ia menekankan bahwa setiap pejabat yang dilantik harus mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Menurutnya, jabatan yang diemban bukan sekadar posisi administratif, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan integritas, profesionalisme, serta kompetensi demi kepentingan masyarakat.

“Setiap jabatan yang diemban adalah amanah yang harus diperjuangkan dengan sebaik-baiknya, dengan mengutamakan pelayanan yang berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat,” ujar Ayep Zaki.

Beberapa pejabat yang dilantik di antaranya Fitrya Kusnaningsih sebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Dini Maryani sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Ajid Ibrahim yang kini menjabat sebagai Lurah Sindangsari.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sukabumi, Taufik Hidayah, menjelaskan bahwa proses pelantikan dilakukan melalui pertimbangan manajemen talenta yang menitikberatkan pada potensi dan kinerja aparatur.

Ia juga menyebutkan bahwa salah satu tujuan pelantikan ini adalah mengisi jabatan yang sebelumnya kosong agar roda pemerintahan tetap berjalan efektif.

Salah satu posisi yang segera diisi yakni jabatan lurah yang sempat kosong karena pejabat sebelumnya meninggal dunia. Menurutnya, jabatan lurah memiliki peran strategis sebagai perpanjangan tangan kepala daerah di tingkat wilayah.

“Posisi lurah merupakan representasi kepala daerah di tingkat kelurahan, sehingga tidak boleh terlalu lama kosong agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal,” jelasnya.***(RAF)

Editor : Aab Abdul Malik

Wartain.com || Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri kabinet dan Gubernur Bank Indonesia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/3/2026). Pertemuan mendadak ini difokuskan pada penguatan koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter guna menghadapi dinamika pasar global yang kian fluktuatif.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ia menilai, kondisi ekonomi domestik akan tetap terjaga jika aliran uang di dalam sistem terkendali dan pengawasan terhadap nilai tukar dilakukan secara ketat.

“Kalau kita memastikan perkembangan ekonomi bagus, uang di sistem cukup, dan BI mungkin monitor keadaan nilai tukar seperti apa. Jadi kerja sama yang erat antara pemerintah dengan BI perlu untuk menjaga stabilitas nilai tukar,” ujar Purbaya usai pertemuan.

Purbaya meyakini bahwa solidnya hubungan antara pembuat kebijakan fiskal dan moneter akan menjadi banteng pertahanan Indonesia terhadap guncangan eksternal.

“Kalau kompak seperti ini, enggak terlalu sulit mengendalikan gejolak pasar dunia,” tambahnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aries Marsudiyanto memberikan jaminan terkait ketersediaan pasokan kebutuhan pokok. Meski mengaku belum mengetahui detail agenda sebelum rapat dimulai, ia memastikan kondisi fundamental ekonomi nasional dalam posisi yang aman.

“Ya pangan sudah tersedia semuanya. Energi, BBM juga enggak usah khawatir ya. Semuanya stok, sudah oke kan semuanya tercukupi,” ungkap Aries.

Aries juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu-isu negatif terkait kondisi ekonomi. Ia menegaskan bahwa kementerian terkait telah berkoordinasi untuk menjaga daya tahan nasional.

“Enggak ada masalahlah, fundamen ekonomi Indonesia kan kuat. Sudah disampaikan ke menteri-menteri yang lain kan. Saya rasa mungkin itu ya,” pungkasnya.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Gubernur BI Perry Warjiyo.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Sule)