Wartain.com || Rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para mantan presiden dan wakil presiden di Istana Negara menuai beragam respons publik. Ketua Umum PPJNA 98, Anto Kusumayuda, menilai pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad terkait rencana tersebut merupakan sinyal politik penting dalam merespons dinamika global sekaligus memperkuat soliditas nasional. Politik
Menurut Anto, di tengah ketidakpastian geopolitik internasional, langkah mengumpulkan para tokoh bangsa lintas periode kepemimpinan bukan sekadar simbolik, melainkan strategi membangun konsensus kebangsaan.
“Pernyataan Pak Dasco harus dibaca dalam konteks global yang sedang tidak stabil. Dunia sedang menghadapi eskalasi konflik, rivalitas kekuatan besar, hingga ancaman krisis energi dan pangan. Dalam situasi seperti ini, Presiden perlu merangkul semua elemen strategis bangsa, termasuk para mantan presiden dan wakil presiden,” ujar Anto dalam keterangannya, Selasa (3/3/2026).
Anto menjelaskan, Indonesia sebagai negara dengan posisi geopolitik strategis di kawasan Indo-Pasifik tidak bisa berdiri tanpa konsolidasi elite nasional. Ketika dinamika global memanas—mulai dari konflik di Timur Tengah, ketegangan Amerika Serikat dan Iran, hingga dampaknya terhadap stabilitas energi—maka stabilitas domestik menjadi prioritas utama.
Ia menilai pernyataan Dasco mencerminkan pendekatan politik rekonsiliatif yang selama ini menjadi ciri khas Prabowo pasca Pilpres. Mengumpulkan mantan kepala negara dan wakil kepala negara, lanjutnya, adalah bentuk penghormatan terhadap pengalaman dan kearifan para pendahulu. Politik
“Ini bukan soal politik praktis. Ini soal statecraft, soal bagaimana kepala negara mengonsolidasikan memori dan pengalaman kolektif bangsa untuk menghadapi tantangan ke depan,” tegas Anto.
Dalam sejarah Indonesia, komunikasi lintas presiden bukan hal baru. Namun, momentum dan konteksnya selalu menentukan makna politiknya. Jika benar terealisasi, pertemuan tersebut diyakini akan menjadi forum strategis membahas isu-isu besar: ketahanan energi, stabilitas pangan, geopolitik kawasan, hingga daya tahan ekonomi nasional.
PPJNA 98 memandang bahwa pernyataan Dasco tidak bisa dilepaskan dari dinamika global yang semakin kompleks. Ketegangan di Timur Tengah, fluktuasi harga minyak dunia, serta potensi gangguan rantai pasok global berimbas langsung pada negara berkembang seperti Indonesia.
Anto menegaskan bahwa dalam situasi seperti ini, kepemimpinan nasional harus bersifat inklusif. Mengajak para mantan presiden dan wakil presiden berdiskusi bukan berarti melemahkan otoritas, melainkan memperkaya perspektif dalam pengambilan kebijakan.
“Bangsa ini pernah melewati krisis 1998, krisis global 2008, pandemi, dan berbagai ujian lainnya. Para mantan presiden punya pengalaman menghadapi krisis-krisis tersebut. Itu adalah aset nasional,” katanya.
Ia juga menilai bahwa langkah tersebut dapat mengirim pesan kuat ke dunia internasional bahwa Indonesia solid dan stabil di tengah gejolak global.
Lebih jauh, Anto menyebut rencana pertemuan itu memiliki dimensi persatuan nasional yang sangat penting. Polarisasi politik pasca pemilu, menurutnya, harus segera disudahi dengan simbol-simbol rekonsiliasi yang konkret. Politik
“Ketika Presiden duduk bersama para mantan presiden dan wapres, publik akan melihat bahwa elite bangsa bersatu. Ini penting untuk meredam spekulasi dan kegaduhan yang tidak produktif,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dalam konteks demokrasi Indonesia yang semakin matang, komunikasi lintas generasi kepemimpinan justru memperkuat legitimasi pemerintahan.
“Ini menunjukkan bahwa demokrasi kita tidak berhenti pada kontestasi, tetapi berlanjut pada kolaborasi,” tambah Anto.
Anto melihat bahwa langkah tersebut berpotensi memberi efek psikologis positif terhadap pasar dan pelaku usaha. Ketika stabilitas politik terjaga, kepercayaan investor akan lebih kuat, terutama di tengah ancaman perlambatan ekonomi global.
Anto menyatakan, PPJNA 98 mendukung penuh setiap langkah yang bertujuan memperkuat persatuan dan menjaga stabilitas nasional.
“Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, persatuan adalah kunci. Jika Presiden berinisiatif mengumpulkan para mantan pemimpin bangsa, itu adalah langkah kenegaraan yang patut diapresiasi,” tegasnya.
Pertemuan itu dinilai bisa menjadi momentum konsolidasi nasional terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Tidak hanya sebagai forum diskusi, tetapi juga sebagai simbol bahwa Indonesia menempatkan kepentingan bangsa di atas perbedaan politik.
Anto berharap publik tidak melihat isu ini secara sempit atau partisan. “Kita harus melihat ini sebagai panggilan sejarah. Dunia sedang berubah cepat. Indonesia perlu berdiri tegak dengan persatuan yang kokoh,” pungkasnya.
Di tengah arus geopolitik yang tidak menentu, wacana pertemuan Presiden dengan para mantan presiden dan wakil presiden dapat menjadi babak baru dalam tradisi politik Indonesia—tradisi dialog, musyawarah, dan konsensus demi menjaga keutuhan dan masa depan bangsa.***
