Wartain.com || Polemik kerusakan hutan di Blok Cangkuang, kawasan Gunung Salak, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, kian melebar. Setelah isu perusakan kawasan hutan mencuat ke publik, warga kembali menemukan sejumlah indikasi baru yang menimbulkan tanda tanya besar, mulai dari pemasangan patok yang diduga ilegal hingga aktivitas wisata tanpa kejelasan perizinan.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Advokasi Warga Cidahu, di sejumlah titik Blok Cangkuang ditemukan patok bertuliskan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Keberadaan patok tersebut memunculkan dugaan adanya upaya pengkaplingan lahan, meskipun status dan dasar hukumnya belum dapat dipastikan.

Tak hanya itu, pagar yang selama ini menjadi pembatas kawasan hutan dilaporkan dalam kondisi rusak dan terbuka. Area yang sebelumnya tertutup kini dapat diakses dengan mudah. Bahkan, muncul klaim dari sejumlah pihak yang menyebut memiliki hak pengelolaan atas lahan di kawasan tersebut.

Di sisi lain, warga juga menemukan adanya aktivitas wisata di Blok Cangkuang yang diduga belum mengantongi izin resmi.
Kerusakan kawasan hutan disebut-sebut terjadi dari arah Javanasva, wilayah yang berbatasan langsung dengan Blok Cangkuang. Dari area tersebut, sejumlah pohon dilaporkan telah ditebang, diduga untuk membuka akses dan lahan baru.

Padahal, hutan di Blok Cangkuang memiliki fungsi vital bagi lingkungan. Puluhan tahun lalu, kawasan yang berada di atas tanah HGU Perbakti itu ditanami pohon sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi cadangan air bagi masyarakat sekitar. Selama ini, hutan tersebut menjadi salah satu penyangga sumber mata air yang dimanfaatkan warga.

Kerusakan tutupan hutan kini memicu kekhawatiran masyarakat. Warga menilai, jika kondisi ini dibiarkan, dampaknya tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga pada ketersediaan air bersih serta meningkatnya risiko bencana alam seperti longsor dan banjir.

Anggota Tim Advokasi Warga Cidahu, Rozak Daud, menilai keberadaan patok yang mengatasnamakan BPN perlu segera ditelusuri oleh instansi terkait. Ia menekankan pentingnya klarifikasi hukum agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Kalau patok itu ternyata tidak memiliki dasar hukum yang jelas, keberadaannya bisa menyesatkan dan berpotensi menimbulkan konflik hukum terkait kepemilikan lahan,” kata Rozak, Rabu (4/2/2026).

Rozak mendesak aparat berwenang untuk mengusut siapa pihak yang memasang patok tersebut, serta memastikan legalitasnya. Ia juga menyoroti adanya dugaan praktik jual beli lahan dan pengelolaan wisata tanpa izin yang dinilai berpotensi memperparah kerusakan kawasan.

“Potensi wisata memang ada, tapi harus dikelola secara benar. Aktivitas wisata tanpa izin dan tanpa konsep pelestarian justru akan merusak alam dan menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” tegasnya.

Menurut Rozak, kerusakan hutan di kawasan Gunung Salak dapat berdampak jangka panjang terhadap daya dukung lingkungan. Berkurangnya tutupan hutan dinilai akan mengganggu daya serap air dan meningkatkan kerawanan bencana ekologis.

Ia meminta pemerintah daerah serta aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan penelusuran menyeluruh agar persoalan ini tidak terus berlarut dan merugikan masyarakat Cidahu serta kawasan sekitar Gunung Salak.***(RAF)

Editor : Aab Abdul Malik

Wartain.com || Fakta baru terungkap dalam kasus Lanti, Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sukabumi yang sempat terlantar dan menderita sakit parah selama berada di China. Kuasa hukum Lanti mengungkapkan, kliennya nyaris berakhir di penjara imigrasi China usai keluar dari rumah sakit, sebelum akhirnya kembali mendapatkan perawatan dan dipulangkan ke Indonesia.

Kuasa hukum Lanti, Rangga Suria Danuningrat dari LBH Pro Ummat, mengatakan pihaknya mulai mendampingi kasus tersebut sekitar satu bulan lalu, saat kondisi Lanti berada pada titik kritis dan membutuhkan pertolongan segera. Namun, langkah awal berkoordinasi dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) justru menemui hambatan.

“Sekitar sebulan lalu kami menangani kasus ini. Kami menghubungi KJRI untuk meminta pertolongan, tapi respons awalnya kurang baik. Saya ditegur karena menghubungi di hari Minggu dan diminta mengurus surat kuasa terlebih dahulu,” ujar Rangga, Rabu (4/2/2026).

Setelah surat kuasa resmi diterbitkan, Rangga melakukan upaya lobi langsung ke Kedutaan Besar China dengan membawa seluruh dokumen yang diperlukan. Dari proses tersebut, Lanti akhirnya mendapatkan kembali penanganan medis pada 26 Desember.

Menurut Rangga, penanganan itu tidak lepas dari tekanan publik dan pemberitaan sebelumnya yang mengangkat adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam kasus Lanti.

“Informasi yang saya terima, Lanti mulai ditangani kembali tanggal 26 Desember. Itu hasil lobi kami dan juga efek dari pemberitaan soal indikasi TPPO,” jelasnya.

Rangga menegaskan, secara aturan keimigrasian, posisi Lanti saat itu sangat rentan. Jika dinyatakan sembuh dan keluar dari rumah sakit, Lanti seharusnya langsung ditahan di penjara imigrasi China.

“Regulasinya jelas, ketika sudah keluar dari rumah sakit dan dinyatakan sembuh, Lanti seharusnya masuk penjara imigrasi,” katanya.

Sebelum dipulangkan, Lanti sempat ditempatkan di sebuah penampungan bersama sembilan PMI lainnya. Empat di antaranya juga dalam kondisi sakit. Selain Lanti, para PMI tersebut berasal dari berbagai daerah, bukan hanya Sukabumi.

“Di penampungan ada sembilan orang, empat sakit. Selain Lanti, mereka bukan warga Sukabumi. Mereka dipulangkan bersamaan dari penampungan Dewi Tjong,” ungkap Rangga.

LBH Pro Ummat kemudian kembali melakukan pendekatan langsung ke Kedutaan Besar China di Indonesia. Dalam pertemuan itu, Rangga menyampaikan kondisi para PMI yang sakit dan mendesak agar mereka segera dipulangkan demi alasan kemanusiaan.

“Kami sampaikan bahwa mereka sakit, kondisi di penampungan juga memprihatinkan. Kalau tidak dipulangkan, bisa berisiko meninggal di sana. Tidak lama setelah itu, Lanti mengabarkan dibawa kembali ke rumah sakit untuk menjalani pengobatan,” tambahnya.

Rangga juga meluruskan informasi yang sebelumnya menyebut adanya keterlibatan KJRI dalam proses pemulangan Lanti. Menurutnya, fakta di lapangan menunjukkan hal sebaliknya.

“Informasi yang menyebut KJRI terlibat dalam pemulangan itu tidak benar. Seluruh proses, dari penanganan hingga pengantaran ke pesawat, ditangani sepenuhnya oleh pemerintah China,” tegasnya.

Selama 12 tahun berada di China, Lanti disebut menjalani kehidupan yang penuh tekanan. Ia diduga mengalami kekerasan, berpindah-pindah majikan, hingga bertahan hidup dalam kondisi serba sulit.

Setibanya di Indonesia, Lanti dijemput di Bandara Soekarno-Hatta oleh LBH Pro Ummat dengan dukungan LSM Rakyat Indonesia Berdaya (RIB). Saat ini, Lanti telah kembali ke Tanah Air dan menjalani pemulihan.

Rangga berharap kasus ini menjadi pembelajaran, sekaligus mendorong keluarga PMI lain yang mengalami persoalan serupa untuk segera melapor dan mencari pendampingan hukum.

“Kalau ada keluarga PMI yang mengalami kondisi seperti ini, segera lapor. Kami akan berupaya maksimal agar mereka bisa dipulangkan,” ujarnya.

Kasus Lanti menjadi pengingat akan tingginya risiko yang dihadapi pekerja migran di luar negeri serta pentingnya perlindungan hukum dan upaya diplomasi dalam situasi darurat. Rangga kembali menegaskan bahwa pemulangan Lanti sepenuhnya merupakan hasil koordinasi dengan pemerintah China, tanpa peran aktif pemerintah Indonesia.

“Proses pemulangan ini murni ditangani pemerintah China. Dimulai saat kami berkoordinasi dengan Duta Besar China untuk Indonesia. KJRI dan pemerintah Indonesia tidak terlibat dalam proses tersebut,” pungkasnya.***(RAF)

Editor : Aab Abdul Malik