Wartain.com – Isu pengelolaan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan di Kabupaten Sukabumi kembali menjadi perhatian pemerintah daerah dan legislatif. Pengawasan terhadap perusahaan perkebunan dinilai perlu diperketat agar pemanfaatan lahan dapat berjalan optimal serta memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Aep Majmudin, menegaskan bahwa keberadaan perusahaan pemegang HGU tidak hanya dinilai dari sisi administrasi perizinan, tetapi juga dari kontribusinya terhadap lingkungan sosial dan perekonomian warga.
“Perusahaan perkebunan diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam membuka lapangan kerja dan mendukung pemberdayaan ekonomi warga sekitar,” kata Aep, Jumat (15/05/2026).
Menurutnya, seluruh lahan berstatus HGU harus dimanfaatkan sesuai aturan dan tidak dibiarkan tidak produktif. Pemerintah daerah, kata dia, ingin memastikan setiap area perkebunan yang memiliki izin usaha benar-benar digunakan secara maksimal.
“Kami tidak ingin ada lahan HGU yang terbengkalai. Pemanfaatannya harus jelas dan produktif sesuai ketentuan,” ujarnya.
Di sisi lain, DPRD Kabupaten Sukabumi turut mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah tersebut. Evaluasi meliputi legalitas izin, masa berlaku HGU, kewajiban perusahaan, hingga kontribusi terhadap masyarakat dan daerah.***
Wartain.com – Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Sosial (Dinsos) mulai melakukan persiapan penyaluran bantuan pangan tahap Februari–Maret 2026 bagi masyarakat penerima manfaat. Sebanyak 195 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Sukabumi masuk dalam daftar calon penerima bantuan tersebut.
Persiapan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi bersama Perum Bulog Cabang Cianjur dan pihak kepolisian yang berlangsung di wilayah Kota Sukabumi, Jumat (15/5/2026). Kegiatan ini bertujuan memastikan proses distribusi bantuan berjalan lancar, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Kabupaten Sukabumi, Iwan Triyanto, mengatakan Dinsos memiliki peran dalam memastikan validitas data penerima bantuan berdasarkan data dari pemerintah pusat.
“Data penerima berasal dari Pusdatin Kemensos dengan jumlah sekitar 195 ribu KPM untuk Kabupaten Sukabumi. Kami memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang memang berhak,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penerima bantuan mengacu pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 212 dengan sasaran masyarakat kategori Desil 1 sampai Desil 4. Setiap penerima nantinya akan memperoleh bantuan untuk dua bulan sekaligus berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng.
Dalam pelaksanaannya, Dinsos juga akan menggandeng petugas Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat desa guna membantu pengawasan dan pendampingan selama proses distribusi bantuan berlangsung. Iwan menambahkan, penyaluran bantuan pangan ditargetkan selesai pada Mei 2026.
Meski distribusi belum dimulai, sejumlah langkah antisipasi telah disiapkan untuk menghadapi kemungkinan kendala di lapangan, termasuk adanya perubahan data penerima manfaat.
“Apabila ditemukan perubahan kondisi seperti penerima pindah alamat atau meninggal dunia, tentu akan segera kami tindak lanjuti agar penyaluran tetap tepat sasaran,” katanya.
Program bantuan pangan tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari sekaligus menjaga ketahanan pangan di tengah kondisi ekonomi yang masih dinamis.***
Wartain.com – Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi mulai menggelar pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 H. Pemeriksaan dilakukan dua tahap, yakni ante mortem atau sebelum pemotongan, dan post mortem atau sesudah pemotongan.
Pemeriksaan ante mortem menyasar pasar hewan, peternakan, penampungan ternak, hingga lapak kurban di jalan protokol. Lokasinya meliputi Pasar Hewan Bojongkokosan, Pasar Hewan Curugkembar, PT. Karyana Gita Utama Cicurug, serta kandang milik peternak, kelompok ternak, dan pedagang.
Sementara pemeriksaan post mortem dilakukan di Rumah Potong Hewan dan lokasi penyembelihan massal. Lima RPH yang disiapkan adalah RPH Bojongkokosan, Nagrak, Cikal Surade, Rayi Raka Cicantayan, dan Rizky Farm Cicurug. Pemeriksaan juga dilakukan di masjid-masjid yang menjadi titik penyembelihan hewan kurban.
Sebanyak 32 petugas diterjunkan untuk memastikan hewan yang beredar sehat dan layak konsumsi. Rinciannya 13 dokter hewan, 4 paramedik veteriner, dan 15 petugas teknis kesehatan hewan dari Puskeswan Wilayah I hingga VII.
Petugas membawa peralatan lengkap, mulai dari termometer, stetoskop, sarung tangan, sepatu boots, apron, hingga stiker tanda sehat. Untuk pemeriksaan daging dan jeroan, disiapkan pisau dan plastik sampel. Peralatan kebersihan seperti hand sanitizer juga disediakan guna menjaga higienitas.
Dinas Peternakan Sukabumi, Turunkan 32 Petugas Periksa Ribuan Hewan Kurban Jelang Idul Adha 1447 H (Foto: Ist)
Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi, drh. Asep Kurnadi menyebuy, stok hewan kurban tahun ini cukup untuk memenuhi kebutuhan warga. Tersedia 10.000 ekor domba, 250 ekor kambing, 1.500 ekor sapi, dan 150 ekor kerbau. Totalnya mencapai 11.900 ekor.
Masyarakat diimbau memilih hewan yang sehat secara fisik dan bebas penyakit menular. Ciri hewan sehat terlihat lincah, tidak lesu, mata jernih, hidung bersih, nafsu makan baik, dan bulu tidak kusam. Dinas juga menyarankan warga membeli hewan yang dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari dokter hewan berwenang.
Dari sisi syarat syar’i, hewan kurban harus berupa unta, sapi, kerbau, kambing, atau domba dengan usia minimal satu tahun untuk kambing dan domba, serta dua tahun untuk sapi dan kerbau. Hewan juga tidak boleh buta, pincang, atau mengalami cacat fisik signifikan.
“Kami ingin memastikan ibadah kurban di Sukabumi berjalan sah dan dagingnya aman dikonsumsi. Jangan ragu meminta SKKH saat membeli hewan. Kalau ada yang mencurigakan, langsung laporkan ke petugas terdekat,” tegas Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi, Sabtu 15/05/2026.
Kepada peternak dan pedagang, Asep meminta untuk memastikan hewan yang dijual bebas dari PMK dan LSD. Setiap pengiriman antar kota, kabupaten, maupun provinsi wajib dilengkapi Sertifikat Veteriner sebagai dokumen kesehatan resmi.
“Kami ingin memastikan ibadah kurban di Sukabumi berjalan sah dan dagingnya aman dikonsumsi. Jangan ragu meminta SKKH saat membeli hewan. Kalau ada yang mencurigakan, langsung laporkan ke petugas terdekat,” tegas Asep.***
Wartain.com – Arus kendaraan di sekitar RSUD Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, terlihat lebih lancar setelah Bupati Sukabumi Asep Japar melakukan inspeksi mendadak beberapa waktu lalu.
Pantauan http://Wartain.com pada Jumat 15 Mei 2026 menunjukkan, kendaraan yang dulu kerap memarkir di bahu jalan menuju rumah sakit kini sudah berkurang drastis. Perubahan ini membuat Jalan Jenderal Ahmad Yani lebih lega dan nyaman dilintasi warga.
Penataan kawasan mendapat sambutan baik dari pengguna jalan. Banyak yang menilai langkah tersebut efektif mengurai kemacetan yang sebelumnya dipicu parkir liar.
Budi, 30 tahun, salah satu pengendara yang melintas, merasakan langsung perbedaannya.
“Sekarang jalannya lebih enak. Nggak ada lagi mobil atau motor parkir sembarangan seperti dulu. Kalau ada beberapa motor pedagang di pinggir jalan masih wajar, nggak ganggu arus,” katanya.
Meski parkir sudah tertata, perhatian warga kini beralih ke proyek perbaikan jalan di area tersebut. Jalur pengalihan arus dari Cangehgar menuju RSUD Palabuhanratu saat ini diberlakukan satu jalur dua arah.
Kondisi di lapangan menunjukkan sejumlah pembatas proyek rusak dan bergeser dari posisi awal. Situasi ini dikhawatirkan membingungkan pengendara, terutama saat malam hari dengan pencahayaan minim.
Darwan, 36 tahun, pedagang di Jalan Ahmad Yani, meminta pembatas segera diperbaiki.
“Kalau pembatasnya rusak begini jadi khawatir. Pengendara bisa salah masuk jalur yang sudah dialihkan. Apalagi malam hari, risikonya besar,” ujarnya.
Warga berharap pihak pelaksana proyek segera memperbaiki pembatas jalan dan menambah rambu pengaman. Tujuannya agar lalu lintas tetap tertib dan aman selama pengerjaan berlangsung.***
Wartain.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi melakukan pemangkasan dan penebangan pohon mahoni tua di kawasan Jalan Suryakencana, tepatnya di sekitar Jembatan Leuwi Goong, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Jumat (15/5/2026).
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 13.00 WIB tersebut merupakan langkah mitigasi untuk mengantisipasi risiko pohon tumbang yang dapat membahayakan pengguna jalan, terutama saat cuaca ekstrem melanda wilayah Sukabumi.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi, Eki Radiana Rizki mengatakan, pohon yang sudah tua dan dalam kondisi mati memiliki tingkat kerawanan tinggi untuk tumbang ketika terjadi hujan deras disertai angin kencang.
Menurutnya, penanganan dilakukan sebagai upaya menjaga keselamatan masyarakat serta mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat batang atau ranting pohon yang roboh ke badan jalan.
“Keselamatan masyarakat menjadi prioritas. Pohon yang kondisinya sudah tua memang perlu ditangani agar tidak menimbulkan risiko saat cuaca buruk,” ujarnya.
Proses pemangkasan dilakukan secara terpadu bersama sejumlah unsur terkait, di antaranya P2BK Cibadak, Kelurahan Cibadak, Satlantas Polres Sukabumi, PUPR Jabar UPTD 21T, Dinas Perhubungan, Polsek Cibadak, Koramil 0711, Satpol PP Kecamatan Cibadak, LPMK Cibadak, Tagana, hingga warga sekitar.
Selama kegiatan berlangsung, petugas juga melakukan pengaturan arus lalu lintas agar aktivitas pemangkasan tidak mengganggu pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut.
BPBD Kabupaten Sukabumi memastikan kegiatan mitigasi pohon rawan tumbang akan terus dilakukan di sejumlah titik lain yang dianggap berpotensi membahayakan masyarakat.
Masyarakat pun diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat hujan deras dan angin kencang. Warga diminta segera melapor kepada petugas apabila menemukan pohon yang terlihat miring, lapuk, atau berpotensi tumbang.***
Wartain.com – Mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD IKIP Siliwangi melatih siswa SDN Rancagede Ciwidey berpikir ilmiah lewat praktik langsung. Kegiatan ini digelar Jumat 15 Mei 2026 sebagai bagian dari Mata Kuliah Keterampilan Proses Sains.
Bukan sekadar observasi, mahasiswa turun langsung mengajar menggunakan bahan ajar sederhana yang mereka rancang sendiri. Fokusnya pada penerapan keterampilan proses sains dalam pelajaran IPA agar lebih mudah dipahami siswa SD.
Siswa diajak mengamati objek di sekitar, mencatat hasil pengamatan, berdiskusi kelompok, lalu menarik kesimpulan. Metode ini dirancang supaya pembelajaran aktif, menyenangkan, dan melatih daya pikir ilmiah sejak dini.
Kegiatan ini melibatkan dua kelompok mahasiswa. Kelompok 4 terdiri dari Nabilla Saskia Febriola, Erina Nurhasanah, Risma Nazwa, Ananda Muthia, dan Andri Rizki. Sementara Kelompok 5 diisi Siti Aminah, Aghnia Nabila Zhafira, Syahril Maulid Rivdiana, Putri Sopia Tujanah, dan Sindi Aulia.
Nabilla Saskia Febriola menyebut pengalaman mengajar langsung di kelas memberi pelajaran berharga. Menurutnya, teori yang dipelajari di kampus jadi lebih nyata saat diaplikasikan ke siswa.
“Anak-anak sangat antusias. Mereka aktif bertanya dan mau mencoba setiap kegiatan yang kami siapkan,” ujarnya.
Pihak sekolah menyambut baik kegiatan tersebut. Guru SDN Rancagede Ciwidey menilai metode yang dibawa mahasiswa memberi warna baru dalam pembelajaran IPA dan membuat siswa lebih semangat belajar.
Di akhir kegiatan, mahasiswa menyampaikan terima kasih kepada kepala sekolah dan guru yang telah memberi izin, dukungan, serta bimbingan selama proses berlangsung.
Kepala sekolah berharap kegiatan semacam ini bisa terus dilakukan agar mahasiswa terbiasa merancang pembelajaran berbasis keterampilan proses sains sebelum benar-benar terjun sebagai guru profesional.***
Wartain.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat menggelar Sayembara Penanganan ODGJ 2026 sebagai upaya mengajak masyarakat menyuarakan pentingnya pelayanan sosial yang humanis, empatik, inklusif, dan bermartabat bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
Kegiatan tersebut terbuka bagi berbagai kalangan, mulai dari Dinas Sosial kabupaten/kota, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), hingga perorangan yang memiliki kepedulian terhadap isu sosial dan kesehatan jiwa di Jawa Barat.
Melalui sayembara ini, peserta diminta membuat karya video kreatif yang menggambarkan penanganan ODGJ secara manusiawi sebagai bagian dari proses pemulihan dan penguatan dukungan sosial di tengah masyarakat.
Selain menjadi wadah kreativitas, kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran publik bahwa ODGJ memerlukan perhatian, pendampingan, serta pelayanan yang layak dan penuh empati. Panitia menyediakan total hadiah sebesar Rp135 juta bagi para pemenang dengan berbagai kategori penilaian yang telah ditentukan.
Batas akhir pengunggahan video ditetapkan hingga 17 Mei 2026. Masyarakat yang ingin mengikuti sayembara dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan berikut: bit.ly/sayembarapenangananODGJ
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap semakin banyak pihak yang terlibat dalam membangun lingkungan sosial yang peduli, inklusif, serta mendukung proses pemulihan ODGJ secara berkelanjutan.***
Wartain.com – Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi gerak cepat menata ulang pelaksanaan CSR di Kecamatan Cicurug. Wadah baru bernama Forum TJSPKBL bakal dibentuk untuk memaksa perusahaan lebih serius berbagi dengan masyarakat sekitar.
Rencana ini dibahas dalam rapat kerja di Gedung GICC Islamic Centre Cicurug, Rabu 13 Mei 2026. Forum nantinya jadi ruang koordinasi antara Pemkab, perusahaan, desa, aparat keamanan, dan warga agar program tanggung jawab sosial tak lagi jalan sendiri-sendiri.
Dorongan ini muncul karena timpangnya kontribusi perusahaan. Data DPRD mencatat, dari 37 perusahaan yang beroperasi di Cicurug, hanya 5 yang konsisten menjalankan program CSR.
Anggota Komisi II DPRD Sukabumi, Teddy Setiadi, menyebut kondisi itu sudah masuk kategori mengabaikan kewajiban. Ia mengingatkan, kewajiban CSR sudah diatur jelas dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan PP No. 47 Tahun 2012.
“Forum ini harus jadi titik balik. Jangan sampai perusahaan besar-besaran mengeruk keuntungan di Cicurug, tapi masyarakat sekitar tak merasakan dampaknya. Kami akan kawal sampai ada data, program, dan hasil nyata,” tegas politikus Gerindra itu.
Teddy juga membuka opsi evaluasi hingga sanksi bagi perusahaan yang bandel. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas harus jadi standar baru pelaksanaan CSR di Sukabumi.
Sementara itu, Jaya Wirata yang terpilih sebagai Ketua Forum CSR Cicurug mengaku siap mengemban tugas. Ia ingin memastikan bantuan perusahaan tidak berhenti di seremoni belaka.
“Forum ini akan jadi jembatan. Kami ingin setiap program CSR tepat sasaran, berkelanjutan, dan benar-benar mengangkat kesejahteraan warga Cicurug,” ucapnya.
Jika berjalan efektif, forum ini diharapkan mengubah pola CSR di Cicurug dari yang sporadis menjadi terencana, terukur, dan merata di seluruh desa.***
Wartain.com – Aktivitas warga Kabupaten Sukabumi akhir pekan ini diprediksi terganggu cuaca basah. Badan Meteorologi memprakirakan hujan petir dan hujan curah akan mengguyur wilayah Sukabumi pada Sabtu dan Minggu, 16–17 Mei 2026.
Hari Sabtu, Sukabumi diperkirakan diguyur badai petir sejak siang hari. Potensi hujan mencapai 100% dengan suhu berkisar 21–29°C. Kondisi serupa berlanjut pada malam hari dengan hujan curah dan angin ringan dari arah barat laut sekitar 8 km/jam. Kelembapan udara cukup tinggi di angka 84%.
Memasuki Minggu, hujan curah diprediksi masih turun merata sepanjang hari. Peluang hujan berada di kisaran 60–80% dengan suhu yang tak jauh berbeda, 21–29°C. Angin berhembus dari arah barat daya dengan kecepatan hingga 12 km/jam.
Kepala BPBD Sukabumi mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.
“Waspadai potensi genangan, jalan licin, dan pohon tumbang saat hujan deras disertai angin kencang. Hindari berteduh di bawah pohon saat terjadi petir,” ujarnya.
Dengan kelembapan udara yang mencapai 80% lebih, cuaca terasa lebih gerah meski suhu tidak terlalu tinggi. Masyarakat juga diimbau memantau informasi cuaca terkini sebelum bepergian.
Untuk keselamatan, hindari melintasi sungai atau saluran air yang debitnya meningkat. Pastikan juga saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat agar air hujan cepat surut.***
Wartain.com – Di tengah banyaknya film baru yang tayang di Indonesia, Pesta Babi menjadi salah satu karya yang menarik perhatian publik. Film dokumenter investigatif garapan Cypri Paju Dale dan Dandhy Laksono ini ramai diperbincangkan setelah muncul kabar pembubaran kegiatan nonton bareng di sejumlah daerah.
Film yang dirilis pada 2026 tersebut mengangkat persoalan masyarakat adat di Papua Selatan yang menghadapi perubahan besar akibat ekspansi proyek industri dan pembukaan lahan berskala besar.
Melalui pendekatan dokumenter investigatif, film ini menampilkan kehidupan masyarakat adat di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi yang selama bertahun-tahun hidup berdampingan dengan hutan dan alam sekitar.
Pada bagian awal film, penonton diperlihatkan berbagai tradisi dan aktivitas masyarakat adat yang menggambarkan kuatnya hubungan mereka dengan lingkungan. Hutan digambarkan bukan sekadar kawasan tempat tinggal, tetapi juga menjadi sumber pangan, budaya, serta identitas masyarakat Papua.
Namun seiring berjalannya cerita, dokumenter tersebut mulai memperlihatkan perubahan kondisi wilayah adat akibat masuknya proyek agribisnis skala besar dan aktivitas pembangunan yang memicu berkurangnya kawasan hutan.
Film ini juga menyoroti dampak deforestasi terhadap kehidupan warga lokal, mulai dari menyusutnya sumber makanan tradisional, perubahan pola hidup masyarakat, hingga kekhawatiran terhadap masa depan generasi berikutnya.
Selain persoalan lingkungan, dokumenter tersebut turut menggambarkan bagaimana sebagian masyarakat merasa kehilangan ruang hidup akibat perubahan fungsi hutan menjadi kawasan industri dan pembangunan.
Nuansa emosional terasa kuat sepanjang film karena sebagian besar cerita disampaikan langsung melalui pengalaman dan kesaksian masyarakat adat yang merasakan dampak perubahan tersebut secara langsung.
Secara keseluruhan, Pesta Babi menjadi karya dokumenter yang tidak hanya mengangkat isu lingkungan dan tanah adat di Papua, tetapi juga menghadirkan suara masyarakat lokal yang selama ini jarang mendapat ruang dalam narasi arus utama.***(RAF)
