Wartain.com – Dewan Pers menegaskan kembali kedudukan wartawan sebagai garda terdepan demokrasi. Lewat pernyataan resminya, Dewan Pers menyebut profesi jurnalis bukan pekerjaan biasa, melainkan tanggung jawab moral untuk menjaga kebenaran.
Dalam pernyataannya, Dewan Pers menekankan bahwa wartawan menjalankan hak konstitusional saat bertanya, menguji data, dan menyampaikan informasi kepada publik.
“Tugas wartawan adalah mengajukan pertanyaan kritis, menelusuri fakta sedalam-dalamnya, lalu menyampaikannya secara akurat dan berimbang,” tulis Dewan Pers.
Peran itu menempatkan pers sebagai pengawas kekuasaan. Dengan kerja jurnalistik, transparansi pemerintah dan lembaga publik bisa terus dijaga.
Pernyataan ini muncul menyusul beberapa peristiwa yang dinilai melecehkan wartawan, terutama saat sesi tanya jawab di konferensi pers.
Dewan Pers menilai, adu argumen dan pertanyaan tajam adalah hal wajar dalam jurnalistik. Itu bagian dari proses tabayyun dan verifikasi.
“Jika tidak nyaman dengan pertanyaan, jawab dengan data dan argumen. Bukan dengan arogansi atau intimidasi,” tegas Dewan Pers.
Payung Hukum Jelas
Dewan Pers mengingatkan, UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kemerdekaan pers. Aturan itu melindungi wartawan dalam menjalankan tugasnya.
Namun perlindungan itu, menurut Dewan Pers, bukan untuk wartawannya. Melainkan untuk menjamin rakyat tetap mendapat informasi yang benar.
“Saat martabat wartawan direndahkan, saat itu juga hak masyarakat untuk tahu sedang dikebiri,” demikian penegasan dalam surat pernyataan.
Di era banjir hoaks dan disinformasi, Dewan Pers menyebut keberanian dan integritas jurnalis adalah kunci menjaga kepercayaan publik terhadap media.
Dewan Pers mengajak pejabat, lembaga negara, hingga masyarakat untuk membangun budaya komunikasi yang saling menghormati.
“Untuk rekan wartawan: angkat kepala, kerja dengan hati, cek fakta dengan nalar, dan sampaikan kebenaran tanpa takut. Karena setiap tulisan kalian adalah benteng demokrasi.” (***)
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
