Wartain.com || Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menyatakan komitmen lembaganya untuk memastikan kejelasan keberangkatan Calon Jemaah Haji (CJH) Tahun 2026.
Pernyataan ini disampaikan usai menerima audiensi Forum CJH 2026 di Pendopo Sukabumi, yang berlangsung sebagai wadah penyampaian aspirasi terkait kekhawatiran para calon jemaah atas ketidakpastian kuota dan regulasi.
Dalam pertemuan tersebut, para CJH mengungkapkan kegelisahan mereka terhadap minimnya informasi resmi mengenai proses pemberangkatan.
Kondisi ini membuat mereka merasa was-was, mengingat persiapan haji membutuhkan waktu, biaya, dan ketelitian yang tidak sedikit. Mereka meminta agar DPRD berperan aktif menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat dan Kementerian Agama.
Menanggapi hal itu, Budi Azhar menegaskan bahwa pihaknya akan segera mengambil langkah konkret.
“Saya akan mengkaji persoalan ini secara mendalam dan memperjuangkannya melalui fraksi. Semua aspirasi dari calon jemaah akan kami teruskan kepada Komisi VIII DPR RI untuk kemudian diteruskan ke Kementerian Haji dan Umrah. Ini bentuk ikhtiar kami dalam mengawal harapan masyarakat,” ungkapnya, Selasa (2/12/25).
Budi juga menjelaskan bahwa seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Sukabumi memiliki pandangan yang sama: persoalan haji 2026 merupakan isu strategis yang harus segera mendapat perhatian pemerintah pusat.
Aspirasi yang disampaikan Forum Komunikasi CJH 2026 akan menjadi dasar dorongan agar kuota haji, mekanisme pemberangkatan, serta proses pendaftaran yang telah berjalan mendapat kejelasan resmi.
Audiensi turut dihadiri jajaran pimpinan DPRD, Koordinator Komisi IV, perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, Penyelenggara Haji dan Umrah, serta Bagian Kesra Setda. Pertemuan ini dinilai sebagai langkah penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut ribuan calon jemaah.
Sementara itu, Forum CJH 2026 kembali menyampaikan harapan mereka agar pemerintah segera memberikan kepastian mengenai jumlah kuota, jadwal keberangkatan, dan regulasi teknis. Mereka berharap tidak ada lagi situasi yang membingungkan menjelang ditetapkannya jadwal haji 2026.
Dengan respons cepat dari DPRD Kabupaten Sukabumi, para calon jemaah berharap suara mereka dapat segera memperoleh tanggapan dari pemerintah pusat, sehingga segala persiapan haji dapat dilakukan tanpa bayang-bayang ketidakpastian.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Intan)
