Wartain.com – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Sukabumi menyoroti masih tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap transfer pemerintah pusat dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Sorotan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra, Hera Iskandar, dalam pandangan umum terhadap Nota Pengantar Raperda APBD 2027 pada rapat paripurna DPRD, Kamis (1/10/2026).
Hera mengatakan Transfer Keuangan Daerah (TKD) masih menjadi sumber dominan dalam struktur pendapatan. Dalam RAPBD 2027, total pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp4,171 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp4,240 triliun.
Di sisi lain, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami penurunan. Target PAD dalam RAPBD 2027 ditetapkan sebesar Rp897,54 miliar, turun Rp6,36 miliar atau sekitar 0,70 persen dibandingkan target APBD Murni 2026 sebesar Rp903,91 miliar.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Fraksi Gerindra karena terjadi di tengah target pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan mencapai 5,44 persen hingga 7,51 persen.
“Di tengah optimisme pertumbuhan ekonomi daerah yang ditargetkan mencapai 5,44 persen hingga 7,51 persen, melandainya target PAD menjadi pertanyaan teknokratis,” ujar Hera.
*Transfer Pusat Masih Dominan*
Hera menyebut TKD masih menyumbang sekitar 78,29 persen dari total pendapatan daerah. Fraksi Gerindra mendorong potensi pendapatan daerah terus digali agar kemampuan fiskal semakin kuat.
Langkah yang didorong adalah memperkuat digitalisasi retribusi serta mengoptimalkan potensi pajak daerah, termasuk Pajak Air Permukaan. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak juga dinilai perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.
*Infrastruktur Naik, Pengawasan Diperketat*
Fraksi Gerindra juga menyoroti belanja daerah, khususnya infrastruktur. Alokasi Belanja Modal untuk jalan, jaringan dan irigasi mencapai Rp288,27 miliar atau naik 57,28 persen.
Gerindra menilai kenaikan tersebut perlu dikawal agar menghasilkan infrastruktur berkualitas.
“Jangan sampai anggaran ratusan miliar kembali menjadi jalan berlubang dalam hitungan bulan akibat lemahnya pengawasan. Pengadaan barang dan jasa harus menekan efisiensi dan menghentikan segala bentuk kebocoran,” tegas Hera.
*Penguatan Ekonomi Desa dan BUMD*
Untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat, Gerindra mendorong penguatan ekonomi berbasis desa melalui integrasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kawasan Desa Mandiri Pangan (KDMP), dan Koperasi Desa Merah Putih dalam satu ekosistem.
Koperasi desa diharapkan menjadi bagian dari rantai pasok MBG sehingga perputaran ekonomi dinikmati petani, peternak, nelayan dan pelaku usaha lokal. Gerindra juga meminta penguatan sektor pangan dan energi melalui optimalisasi anggaran irigasi untuk mendukung pencetakan sawah baru.
Selain itu, Bonus Produksi Panas Bumi sebesar Rp8 miliar diminta diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan tambang sekaligus mendukung konservasi lingkungan.
Sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi perhatian. Gerindra meminta restrukturisasi BUMD melalui audit kinerja dan pembenahan tata kelola agar mampu memberikan kontribusi terhadap PAD melalui dividen dan Return on Investment (ROI) yang terukur, sehingga tidak menambah beban fiskal daerah.***
Editor: Aab Abdul Malik
(Dul)
