Wartain.com || Upaya percepatan penurunan stunting di Kota Sukabumi memasuki babak baru. Bukan hanya berfokus pada capaian angka, Pemkot kini menempatkan governance data sebagai tulang punggung kebijakan. Hal ini ditegaskan melalui Rapat Koordinasi Evaluasi Pengisian Capaian Indikator Stunting dalam platform Monitoring Bina Bangda Kemendagri, yang digelar di Ruang Pertemuan Bappeda pada Senin, 2 Desember 2025.
Rakor yang dipimpin Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menghadirkan dinas terkait, kecamatan, operator PLKB, hingga seluruh puskesmas. Forum ini lebih dari sekadar pertemuan rutin: ia menjadi ruang verifikasi kualitas data yang akan menentukan arah intervensi stunting dalam beberapa tahun ke depan.
Dalam arahannya, Bobby menegaskan bahwa Kota Sukabumi memang telah menunjukkan progres signifikan. “Prevalensi stunting turun dari 26,9 persen pada 2023 menjadi 19,7 persen pada 2024. Ini lompatan besar, tetapi yang lebih penting adalah memastikan bahwa data yang kita laporkan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan,” ujarnya.
Penguatan tata kelola data menjadi relevan karena penurunan stunting kini menjadi indikator prioritas dalam RPJMD 2025–2029—dengan target turun bertahap dari 18,07 persen pada 2025 menuju 13,36 persen di 2029. Tanpa data yang presisi, proses perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi berisiko tidak tepat sasaran.
Bobby juga mengingatkan bahwa keberhasilan Kota Sukabumi bukan hanya diakui secara lokal. Pada 2024, kota ini meraih predikat berkinerja terbaik dalam aksi konvergensi penurunan stunting tingkat Jawa Barat, dan pada 2025 kembali memperoleh insentif fiskal dari Kementerian Keuangan. “Prestasi ini harus menjadi pemacu untuk memperkuat sistem, bukan membuat kita berpuas diri,” tambahnya.
Karena itu, rakor difokuskan pada tiga aspek: kelengkapan data, akurasi, dan ketepatan waktu pelaporan. Tiga aspek ini menjadi standar nasional, bersinergi dengan penilaian lintas kementerian—Kemendagri untuk aksi konvergensi, Kemenkes dan PUPR untuk capaian layanan, serta Kemendes PDTT untuk tingkat desa. Dengan begitu, seluruh level pemerintahan terikat pada kualitas data yang sama.
Pertemuan ini sekaligus mempertegas pentingnya konvergensi lintas sektor. Stunting tidak hanya berkaitan dengan gizi, tetapi juga sanitasi, pangan, pendidikan keluarga, dan pendampingan pranikah. Karena itu, Rakor menghadirkan OPD dari berbagai sektor agar penyusunan program tidak berjalan sendiri-sendiri dan penggunaan anggaran menjadi lebih efisien.
Wakil wali kota juga menyoroti pentingnya intervensi dari hulu. Ia menekankan penguatan edukasi bagi calon pengantin serta kesinambungan gizi bagi ibu hamil dan balita. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan disinergikan dengan Kawasan Makan Produktif (KMP) untuk membangun ekosistem pangan sehat sekaligus mendorong ekonomi masyarakat.
Menutup arahannya, Bobby menegaskan tiga instruksi penting:
seluruh indikator harus terisi lengkap dan konsisten berbasis data lapangan;
koordinasi lintas OPD hingga kelurahan wajib diperkuat untuk menjamin kesesuaian data;
laporan harus disampaikan tepat waktu karena ritme intervensi sangat bergantung pada disiplin administrasi.
Ia juga menyampaikan optimisme terhadap para petugas lapangan dan berharap alokasi untuk kader posyandu dapat terus diperkuat.
Melalui rakor ini, Kota Sukabumi menegaskan bahwa keberhasilan penurunan stunting bukan hanya hasil program, tetapi buah dari sistem data yang tertata, koordinasi lintas sektor yang solid, dan komitmen jangka panjang menuju new zero stunting pada 2026.*** (RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
