Wartain.com || Mantan Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin menyoroti keputusan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang tidak mengalokasikan dana APBD untuk bantuan hibah bagi pondok pesantren pada perubahan APBD tahun 2025.
Ma’ruf Amin menyebut bahwa keputusan itu tak sejalan dengan undang-undang pesantren di pemerinyah pusat yang mendukung transformasi pesantren melalui dukungan anggaran
Hal itu dikatakan Ma’ruf Amin usai menghadiri acara Halaqoh Transformasi untuk Kebangkitan Pesantren di Sukabumi pada Kamis (14/8/2025).
“Itu suatu kesalahan besar, di pusat justru ada Undang-Undang tentang pesantren. Bagaimana membuat pesantren itu bertransformasi sehingga butuh dukungan anggaran. Kok malah di Jabar dicoret. Itu anomali itu, tidak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pusat,” ucapnya.
Ia menilai jika pesantren memiliki peran dan kontribusi cukup besar bagi negara dengan melahirkan oeang-orang yang berpartisipasi dalam berbangsa maupun memimpin masyarakat.
“Masyarakat baik itu kan kalau dianalogikan lebih mudah membuat jembatan, tapi bagaimana mengubah perilaku masyarakat dan itu pesantren yang berperan. Dia berpikir anomali, itu harus diluruskan,” lanjutnya.
Hal itu guna mendukung transformasi pesantren agar tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga pusat pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, peran pesantren harus berdampak luas, baik bagi para santri maupun lingkungan sekitar.
“Pesantren itu kan pusat pendidikan sekaligus pusat pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu perannya harus berdampak, bukan hanya pada santri tapi juga pada masyarakat sekelilingnya,” ujar Ma’ruf Amin.
Ma’ruf menjelaskan, kualitas pesantren perlu terus ditingkatkan melalui kerja sama lintas sektor. Dengan begitu, pesantren tidak hanya melahirkan ulama, tetapi juga profesional di berbagai bidang.
“Pendidikan umum sudah ada di pesantren, ada SMP, SMA, bahkan sekolah kejuruan. Selain itu ada juga pendidikan vokasi dan pengembangan usaha berbasis pesantren, mulai dari sistem keuangan hingga sektor lainnya,” jelasnya.
Ia menilai, keberadaan pesantren yang dikelola secara modern akan membawa perubahan signifikan di tengah masyarakat. Bahkan, dampaknya bisa melampaui wilayah di mana pesantren itu berada.
“Kalau ini berjalan baik, masyarakat akan berubah. Perubahan itu harus melalui proses pendidikan, edukasi, dan pembinaan yang terus menerus,” kata Ma’ruf.
Sukabumi, lanjutnya, merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah pesantren yang cukup banyak. Karena itu, ia mendorong agar pesantren di daerah ini bertransformasi sesuai dengan rencana pembangunan nasional dan daerah.
“Di pesantren itu pembinaan berlangsung 24 jam. Kalau dibina secara baik, pesantren akan menjadi kawah candradimuka yang melahirkan generasi unggul. Maka transformasi ini harus sejalan dengan arah pembangunan yang kita rancang,” tegasnya.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
