Wartain.com || Majelis Musyawarah Sunda menggelar Musyawarah Sunda II di Universitas Padjadjaran, Bandung, pada Sabtu (15/11/2025). Kegiatan ini menjadi wadah konsolidasi tokoh-tokoh Sunda lintas generasi dan profesi, mulai dari budayawan, akademisi, tokoh agama, birokrat, pelaku usaha, hingga komunitas kreatif dan diaspora.
Forum ini diarahkan untuk merumuskan empat agenda strategis yang akan menjadi garis rekomendasi kebijakan nasional dan daerah berbasis nilai-nilai budaya Sunda. Hasil rekomendasi tersebut rencananya akan diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 22 November 2025 di Gedung Sate.
Ketua Badan Pekerja Majelis Musyawarah Sunda, Andri P. Kantaprawira, menegaskan bahwa masyarakat Sunda memiliki peran moral dan kultural yang penting dalam perjalanan bangsa. Ia menyebut Sunda sebagai the biggest minority yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga nilai-nilai peradaban.
“Sunda adalah kekuatan moral dan budaya yang tidak boleh hanya menjadi penonton dalam dinamika kebangsaan. Saatnya Sunda kembali meneguhkan jati dirinya sebagai salah satu pilar peradaban Nusantara demi Indonesia yang maju, adil, dan bermartabat,” ujarnya.
Musyawarah ini juga dihadiri sejumlah tokoh penting Sunda, antara lain Dindin S. Maolani, Nu’man Abdul Hakim, dan Ganjar Kurnia. Para tokoh tersebut menilai forum ini sebagai momentum strategis untuk menyatukan gagasan, menguatkan solidaritas budaya, serta mendorong kontribusi masyarakat Sunda secara lebih terstruktur dalam pembangunan daerah dan nasional.
Melalui Musyawarah Sunda II, diharapkan lahir rekomendasi nyata yang dapat memperkuat posisi budaya Sunda dalam kebijakan publik, sekaligus memperluas peran aktif masyarakat Sunda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.***
Editor : Aab Abdul Malik
