Oleh: Kang Dzikri Nur/Pengamat Sosial Keagamaan
Wartain.com – Ketegangan baru mendadak menyelimuti lini masa media sosial dan ruang diskusi para pengamat ekonomi di pertengahan tahun 2026. Di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto membangun narasi pemerintahan yang populis dan berpihak pada kesejahteraan rakyat, sebuah dokumen internal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bocor dan memicu gelombang resistensi.
Dokumen tersebut adalah Surat Edaran (SE) Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Yang membuat publik meradang adalah disebutkannya peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam ekosistem pengawasan pajak di tingkat kewilayahan.
Paradoks Populis vs “Gaya Kolonial”
Bagi masyarakat awam dan netizen, keterlibatan TNI-Polri dalam urusan fiskal memicu alarm bahaya. Kritikus di media sosial segera menarik paralelisasi historis: apakah ini bentuk modern dari pola cultuurstelsel atau penagihan upeti era kolonial yang menggunakan kekuatan bersenjata untuk menekan rakyat?
Sentimen ini sangat berbahaya bagi pemerintah. Di satu sisi, Presiden Prabowo baru saja menegaskan di hadapan perwira remaja bahwa seluruh instrumen pertahanan dan keamanan dibiayai oleh uang rakyat hasil pajak. Di sisi lain, muncul persepsi bahwa aparat tersebut kini “dikerahkan” untuk mengejar pembayar pajak itu sendiri. Jelas, ada jurang komunikasi yang sangat lebar antara maksud kebijakan dan penerimaan psikologis di masyarakat.
Klarifikasi Resmi: Dalih Koordinasi Digital
Merespons kegaduhan yang berpotensi merusak stabilitas, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto segera angkat bicara dalam konferensi pers APBN KiTa. Bimo menegaskan bahwa narasi yang beredar di media sosial telah terdistorsi.
”Babinsa, Bhabinkamtibmas, maupun perangkat desa bukanlah petugas pemeriksa ataupun pemungut pajak,” tegas Bimo Wijayanto.
Menurut DJP, kehadiran unsur kewilayahan hanya berfungsi sebagai pendukung koordinasi dan penyedia informasi lapangan jika dibutuhkan klarifikasi fisik. Lebih lanjut, Bimo menjelaskan bahwa “senjata utama” DJP saat ini bukanlah pendekatan fisik, melainkan sistem digital canggih seperti Compliance Risk Management (CRM), geotagging, serta implementasi penuh sistem Coretax yang terintegrasi. Aturan keterlibatan aparat ini pun diklaim sudah ada sejak tahun 2020 dan hanya mengalami penyempurnaan formal di tahun 2026.
Analisis Pola & Teori Konspirasi: Siapa Diuntungkan?
Meski DJP telah memberikan bantahan teknis, dalam kacamata analisis politik-ekonomi, polemik ini menyisakan pertanyaan besar: Mengapa isu sensitif seperti ini menggelinding begitu liar justru di saat konsolidasi politik pemerintahan baru sedang berjalan?
Ada dua sudut pandang utama yang berkembang di kalangan pengamat:
Perspektif Sabotase / “Operasi Senyap”:
Ada dugaan spekulatif bahwa kebocoran framing negatif ini dimanfaatkan oleh sisa-sisa kekuatan oligarki atau faksi “Orde Satu Dekade” yang tidak nyaman dengan arah kebijakan baru. Tujuannya adalah menciptakan efek disintegrasi kepercayaan (trust deficit). Dengan membenturkan kebijakan fiskal yang terkesan “kejam” melawan figur Prabowo yang populis, ada skenario implisit untuk menggerus legitimasi sang presiden di mata kelas menengah ke bawah. Jika rakyat merasa terintimidasi oleh pajak, maka program-program sosial presiden akan kehilangan basis moralnya.
Perspektif Kelemahan Birokrasi (Komunikasi Publik): Tanpa harus melibatkan teori konspirasi, pola ini menunjukkan penyakit kronis birokrasi Indonesia: buta nada terhadap psikologi massa. Melibatkan istilah aparat keamanan dalam dokumen perpajakan – sekalipun hanya untuk urusan koordinasi alamat atau data spasial – adalah kecerobohan komunikasi publik yang fatal di tengah situasi ekonomi yang sedang sensitif.
Kesimpulan: Ujian Integritas Otoritas Pajak
Apakah polemik SE-8/PJ/2026 ini merupakan skenario manipulasi terstruktur untuk menjatuhkan rezim, atau sekadar blunder komunikasi dari sebuah institusi yang sedang memburu target pendapatan negara?
Satu hal yang pasti: DJP di bawah kepemimpinan Bimo Wijayanto kini memikul beban ganda. Mereka tidak hanya harus menyukseskan migrasi teknologi ke sistem Coretax, tetapi juga harus membersihkan institusinya dari persepsi penindasan ala kolonial. Jika transparansi dan pendekatan humanis gagal dikedepankan, maka kebijakan perpajakan justru akan menjadi kerikil tajam yang siap menyandung langkah politik pemerintahan saat ini.
Untuk melihat bagaimana respons langsung dan detail penjelasan dari pihak otoritas pajak terkait isu sensitif ini, Anda dapat menyimak penjelasan lengkap dalam Klarifikasi Dirjen Pajak Bimo Wijayanto yang membahas arah kebijakan perpajakan berkeadilan di Indonesia.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
