Oleh: Dzikri Nur/ Pengamat Sosial Keagamaan
Wartain.com || Dalam setiap rezim, selalu ada ruang abu-abu antara kata dan kenyataan, antara pidato dan tindakan, antara simbol yang dipertontonkan dan makna yang disembunyikan. Demikian pula yang kini kita saksikan pada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Pidato-pidato yang kadang meledak, penuh amarah dan sentilan tajam kepada para jenderal, polisi, bahkan elit politik, menimbulkan pertanyaan: apakah ini sekadar “omon-omon” yang dikemas untuk efek psikologis, ataukah ia bagian dari skenario besar yang tengah dimainkan?
Sejarah politik Indonesia mengajarkan bahwa seorang presiden tidak pernah berdiri di ruang hampa. Di belakangnya ada kekuatan sipil, kekuatan militer, kekuatan kapital, bahkan kekuatan asing. Semua berkelindan dalam pertarungan yang tak kasatmata.
Ketika seorang presiden berani menyentil atau menyikat “baking”—dukungan yang menguatkan para jenderal TNI maupun Polri—sesungguhnya ia sedang mengirimkan pesan: bahwa garis komandonya tidak mau disabotase oleh kuasa bayangan.
Tetapi, pesan itu bisa jadi bukan untuk membersihkan, melainkan untuk menata ulang peta dukungan, menguji loyalitas, dan memastikan bahwa semua pasukan berada di bawah kendali penuh sang presiden.
Bila pidato Prabowo hanya dipahami sebagai letupan emosional, maka kita kehilangan konteks. Ia seorang perwira tempur, dididik dalam kultur komando, terbiasa menegaskan sikap dengan nada keras. Namun, bila ditilik lebih dalam, pidato itu adalah seni intelijen—menggiring persepsi publik bahwa presiden sedang berjuang melawan mafia, padahal bisa jadi ia tengah menegosiasikan ulang peta kekuasaan dengan para jenderal yang membesarkannya. Di sinilah “omon-omon” politik menjadi strategi komunikasi. Bukan kebohongan, melainkan sinyal dan sandi.
Sosiologi kekuasaan mengajarkan, setiap negara modern tidak bisa dilepaskan dari peran aparat keamanan. Polisi dan tentara adalah dua sayap negara. Jika salah satunya kehilangan keseimbangan, maka krisis bisa terjadi. Dalam konteks itu, menyikat backing jenderal bukan berarti melawan institusi, melainkan mengingatkan para petinggi agar jangan bermain di luar garis. Presiden sedang menguji siapa yang setia, siapa yang berpura-pura. Itu adalah manuver klasik, seperti permainan catur: kadang bidak harus dikorbankan untuk menyelamatkan raja.
Namun, dari perspektif spiritual, kita bisa melihat fenomena ini sebagai panggung ujian moral. Kekuasaan adalah amanah, bukan milik pribadi. Bila pidato keras hanya berhenti pada kata, tanpa realisasi dalam tindakan bersih dan adil, maka itu hanyalah omon-omon kosong. Tetapi bila benar-benar dijalankan dengan keberanian menindak mafia hukum, kartel ekonomi, dan oligarki politik, maka ia bisa menjadi langkah sejarah untuk membangun bangsa yang berdaulat.
Pertanyaannya: apakah Prabowo benar-benar siap melawan arus dalam, atau hanya menggunakan simbol perlawanan demi mempertahankan legitimasi?
Politik selalu penuh bayangan. Rakyat hanya melihat pidato, sorotan kamera, headline media. Yang tak terlihat adalah ruang rapat tertutup, kesepakatan gelap, dan jaringan kepentingan yang bersilang.
Maka, kita perlu jeli: jangan larut dalam euforia setiap kalimat keras seorang pemimpin, tetapi amati jejak kebijakan. Apakah mafia benar-benar ditangkap? Apakah jenderal yang bermain proyek dicopot? Apakah institusi kembali ke jalur pengabdian? Jika tidak, maka itu sekadar sandiwara yang mengulang sejarah lama.
Namun, di sisi lain, kita juga tidak bisa mengabaikan kemungkinan adanya niat tulus. Mungkin Prabowo benar-benar ingin menjadi presiden yang membebaskan bangsa dari cengkeraman oligarki. Jika itu benar, ia akan menghadapi badai: lawan politik, perlawanan jenderal, sabotase ekonomi, bahkan tekanan asing. Dalam konteks itu, pidato keras adalah bentuk mobilisasi psikologis, menciptakan citra bahwa presiden berani, agar rakyat percaya dan mau berdiri di belakangnya.
Akhirnya, omon-omon politik bisa menjadi doa yang dititipkan lewat kata. Kata bisa menjadi senjata, bisa pula menjadi racun. Tugas rakyat adalah mengawal, tidak sekadar percaya atau menolak, tetapi menjadi saksi kritis atas setiap langkah kekuasaan. Sebab pada akhirnya, yang sejati bukanlah kata-kata, melainkan buah nyata dari kekuasaan itu: keadilan, keberanian, dan keberpihakan pada rakyat.***
Referensi:
Sumber : * Harold Lasswell, Politics: Who Gets What, When, How (1950).
* C. Wright Mills, The Power Elite (1956).
* Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (2008).
Foto : Istimewa
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
