Oleh: Kang Dzikri Nur/Pengamat Sosial Keagamaan
Wartain.com || Dalam bukunya Paradoks Indonesia, Prabowo Subianto menulis gambaran tentang bangsa besar yang dirusak oleh elite culas, mafia sumber daya alam, dan jaringan kepentingan gelap yang menggerogoti negara dari dalam. Banyak orang membaca buku itu sebagai kritik; sedikit yang menyangka bahwa kelak ia justru akan memerintah negara yang problemnya persis seperti yang ia tuliskan. Dan dalam setahun pertama pemerintahannya, paradoks itu seakan hidup kembali—bukan sebagai teori, tetapi sebagai kenyataan yang mendesak.
Kemenangan Prabowo-Gibran lahir dari kompromi politik besar yang menyatukan masa lalu dan masa depan. Sebagian menyebutnya sebagai “syariat kerja sama politik”; sebagian lagi melihatnya sebagai harga yang harus dibayar untuk stabilitas. Namun sejarah jarang tunduk pada skenario yang rapi.
Setahun berjalan, justru apa yang tersembunyi mulai menyeruak ke permukaan. Negara yang tenang di permukaan ternyata menyembunyikan pusaran yang jauh lebih dalam.
Masuknya tokoh-tokoh kunci dalam kabinet mempercepat pembongkaran itu. Amran sebagai MenPAN-RB membuka kotak pandora birokrasi: jaringan mafia perizinan, pegawai siluman, pungli sistemik, dan mentalitas feodal yang mengakar puluhan tahun. Apa yang terungkap bukanlah kasus sporadis, tetapi struktur gelap yang telah membangun “kerajaan kecil” di dalam institusi negara.
Di sisi lain, Purbaya sebagai Menteri Keuangan menggebrak dengan temuan-temuan bocornya APBN, kebocoran yang selama ini hanya bergema sebagai rumor publik. Angka, data, dan grafik tiba-tiba menjadi senjata. Negara seolah baru sadar betapa banyak “pipa” fiskal yang selama ini dilobangi oleh tangan-tangan tak terlihat.
Dan kemudian hadir Syafrie Syamsuddin di Kementerian Pertahanan—sahabat lama Prabowo di militer—yang memanggul tugas paling berat: menertibkan kekuatan gelap yang sering disebut masyarakat sebagai negara dalam negara. Dari fasilitas ilegal, struktur bayangan, hingga dugaan operasi bisnis gelap yang bernaung di balik seragam—semuanya mulai tersingkap. Syafrie, dengan reputasinya yang keras, menjadi figur kontras: membongkar tatanan lama sambil menjaga kehormatan institusi yang ia cintai.
Narasi-narasi itu seakan menghidupkan kembali bab-bab dalam Paradoks Indonesia. Prabowo tidak lagi sekadar penulis; ia adalah tokoh utama dalam panggung yang dulu ia gambarkan sendiri.
Namun klimaks dari semua paradoks ini terjadi ketika Sumatra “membuka suara” melalui banjir besar, longsor, dan gelondongan kayu raksasa yang menghantam pemukiman.
Bencana itu bukan hanya tragedi alam; ia seperti testimoni alam terhadap kerusakan tata kelola di masa lalu. Dari Aceh, Sumut, Sumbar hingga Tapanuli, air membawa bukti: batang-batang kayu tanpa izin, pembukaan hutan liar, dan eksploitasi brutal yang selama bertahun-tahun ditoleransi atau tidak pernah disentuh.
Liputan multi-media menunjukkan rumah-rumah tersapu, nyawa hilang, dan tangis warga yang kehilangan segalanya. Alam mengembalikan “nota tagihan” bangsa. Dan tagihan itu jatuh tepat di meja presiden yang baru setahun bekerja.
Bagi sebagian orang, ini adalah “semesta ikut turun tangan”—bukan dalam makna mistis, tetapi sebagai hukum alam yang tidak bisa dinegosiasi. Bagi Prabowo, ini adalah realitas paling telanjang: ia harus menanggung warisan masa lalu sambil diserang efek kejut dari pembongkaran yang ia perintahkan sendiri.
Kini, publik melihat seorang presiden yang seperti hidup dalam buku karangannya: bertarung bukan hanya melawan musuh politik, tetapi melawan jaringan kepentingan gelap yang telah membentuk ekosistem sendiri. Sebuah jaringan yang mungkin tidak ingin perubahan, dan tidak ingin cahaya memasuki ruang tempat mereka selama ini bersembunyi.
Setahun ini memperlihatkan satu hal: ketika Prabowo membuka pintu perubahan, ia juga membuka palung gelap negara. Dan dari palung itu, satu per satu rahasia busuk mulai muncul ke permukaan. Paradoks itu kembali: seorang presiden yang menulis tentang kebusukan negara kini harus memimpin pembersihan paling besar sejak Reformasi.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah ia mampu. Pertanyaannya adalah:
apakah negara siap menghadapi semua yang akan muncul setelah pintu itu dibuka? (***)
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
