Oleh: Kang Dzikri Nur/Pengamat Sosial Keagamaan
Ringkasan Eksekutif
Wartain.com || Policy paper ini disusun sebagai masukan strategis langsung bagi Presiden Republik Indonesia dalam menghadapi agenda reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada fase awal pemerintahan baru.
Analisis ini menegaskan bahwa persoalan Polri saat ini bukan sekadar isu kelembagaan atau disiplin internal, melainkan telah berkembang menjadi risiko sistemik terhadap negara hukum, stabilitas politik, dan otoritas konstitusional Presiden.
Reformasi Polri yang tidak diarahkan secara tegas dari Presiden berpotensi gagal dan justru melanggengkan pembangkangan institusional yang membahayakan negara.
Konteks Strategis
Transisi kekuasaan nasional selalu menjadi fase rawan konsolidasi institusi keamanan. Dalam konteks Indonesia terkini, muncul fenomena yang patut menjadi perhatian serius Presiden: agenda reformasi Polri yang berjalan tanpa garis komando politik yang tegas, serta indikasi ketidaktaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan rangkap jabatan bagi anggota Polri aktif. Dalam sistem presidensial, kondisi ini bukan anomali kecil, melainkan sinyal awal disfungsi relasi sipil–aparat.
Apabila dibiarkan, Presiden berisiko kehilangan kendali substantif atas salah satu instrumen kekuasaan negara yang paling menentukan. Lebih jauh, publik akan membaca situasi ini sebagai lemahnya supremasi konstitusi di bawah kepemimpinan nasional yang baru.
Masalah Inti yang Belum Teridentifikasi
Masalah utama Polri saat ini bukan pada struktur organisasi atau regulasi, melainkan pada krisis loyalitas. Di dalam tubuh Polri masih beroperasi jejaring kekuasaan lama yang memiliki kepentingan politik, ekonomi, dan perlindungan kasus masa lalu. Loyalitas ganda ini membuat sebagian elite Polri lebih tunduk pada patron non-konstitusional dibandingkan pada Presiden dan hukum.
Rangkap jabatan Polri aktif harus dipahami bukan hanya sebagai pelanggaran etik atau administratif, tetapi sebagai instrumen konsentrasi kekuasaan. Ketika kewenangan bersenjata, akses data, dan pengaruh kebijakan bertemu dalam satu aktor, maka negara menghadapi risiko munculnya pusat kekuasaan paralel—sebuah “negara dalam negara”.
Risiko bagi Presiden dan Negara
Jika Presiden tidak segera mengambil alih kendali penuh atas agenda reformasi Polri, maka terdapat tiga risiko strategis utama. Pertama, erosi otoritas Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Kedua, degradasi negara hukum akibat ketidaktaatan aparat penegak hukum terhadap putusan konstitusional. Ketiga, meningkatnya ketidakpercayaan publik yang dapat bermuara pada instabilitas sosial dan politik.
Dalam sejarah banyak negara, kegagalan mengendalikan institusi keamanan pada fase awal pemerintahan sering berujung pada krisis legitimasi yang sulit dipulihkan.
Rekomendasi Kebijakan Strategis
Pertama, Presiden harus secara terbuka dan tegas mengambil alih komando reformasi Polri sebagai agenda nasional, bukan agenda internal institusi. Kedua, bentuk Tim Reformasi Polri independen yang melapor langsung kepada Presiden, dengan kewenangan audit kekuasaan, loyalitas, dan konflik kepentingan elite Polri. Ketiga, tegakkan secara tanpa kompromi putusan Mahkamah Konstitusi terkait rangkap jabatan sebagai simbol supremasi konstitusi. Keempat, redefinisikan indikator keberhasilan reformasi Polri dari sekadar citra dan kinerja operasional menjadi ukuran legitimasi publik dan risiko negara. Reformasi yang tidak meningkatkan kepercayaan rakyat adalah reformasi yang gagal.
Penutup: Peringatan Awal
Reformasi Polri adalah ujian kepemimpinan strategis Presiden Prabowo. Ini bukan soal suka atau tidak suka pada institusi, melainkan soal keberanian menegakkan konstitusi di atas semua kekuatan. Jika Polri berhasil direformasi secara substantif, Presiden akan tercatat sebagai pemimpin yang menyelamatkan negara hukum. Namun jika gagal, Polri berpotensi menjadi sumber instabilitas yang menggerogoti pemerintahan dari dalam.
Momentum ini tidak akan datang dua kali.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
