Oleh: Dzikri Nur/Pengamat Sosial Keagamaan
Wartain.com || Gelombang demonstrasi rakyat dan mahasiswa yang akhir-akhir ini menguat di berbagai daerah Indonesia tidak dapat dibaca hanya sebagai ekspresi spontan kemarahan sosial.
Di balik layar, terdapat konfigurasi politik, ekonomi, dan intelijen yang saling berkelindan, mengingatkan bangsa ini pada tragedi sejarah September 1965. Ketika itu, kekacauan sosial, ketidakpercayaan rakyat terhadap elit, serta intrik politik dan militer melahirkan peristiwa berdarah yang mengguncang Republik dan mengubah arah sejarah.
Kini, di tengah sorotan publik terhadap korupsi, hedonisme, dan lemahnya moralitas di tubuh legislatif dan kabinet, muncul situasi serupa: kemarahan rakyat yang meluap, mahasiswa yang bergerak sebagai oposisi moral, dan kehadiran kelompok-kelompok misterius yang menunggangi aksi demonstrasi.
Indikasi ini diperkuat dengan terjadinya pembakaran fasilitas negara, penyerangan kantor pemerintahan, bahkan pembakaran gedung DPRD di beberapa daerah.
Lebih jauh, insiden penembakan staf KBRI di Peru menunjukkan adanya pola eskalasi yang tidak semata-mata bersifat domestik, melainkan juga melibatkan jejaring internasional.
Setiap kali negara berada dalam ketidakstabilan internal, pihak asing biasanya ikut masuk, baik melalui jalur diplomatik maupun operasi intelijen terselubung, guna memperlemah konsolidasi nasional.
Membaca Sinyal “Road Map September”
Intelijen memiliki prinsip dasar: tidak ada gejolak besar tanpa aktor yang mengatur arah. Pola yang tampak saat ini memperlihatkan tanda-tanda “road map September”, yaitu skenario eskalasi yang dirancang untuk mencapai puncak instabilitas politik pada momentum tertentu.
September memiliki simbol dan memori kuat dalam sejarah bangsa: bulan ketika kudeta 1965 terjadi, ketika darah para jenderal tumpah, dan bangsa ini terbelah dalam polarisasi ideologis.
Skenario semacam ini biasanya berjalan dalam tiga tahap:
* Membangun ketidakpercayaan total rakyat terhadap pemerintah dan lembaga negara, dengan menonjolkan isu korupsi, gaya hidup mewah pejabat, serta ketidakadilan hukum.
* Menggerakkan massa kritis (mahasiswa, buruh, rakyat miskin kota) agar menjadi pelopor agitasi di jalanan, memancing reaksi aparat, sehingga citra pemerintah semakin terpojok.
* Menciptakan chaos terstruktur melalui aksi pembakaran, penyerangan fasilitas vital, hingga jatuhnya korban jiwa. Dari sinilah legitimasi untuk melakukan kudeta atau transisi kekuasaan dicari.
Jika skenario ini dibiarkan, maka Indonesia berpotensi menghadapi pemberontakan model baru yang berakar pada kegagalan pemerintah menjaga legitimasi sosial-politik, mirip dengan pola 1965 meski dalam kemasan berbeda.
Energi Positif dari Desakan Rakyat
Namun, sejarah juga memberikan pelajaran berharga. Gelombang desakan rakyat dan mahasiswa, bahkan dorongan moral dari para purnawirawan TNI/Polri, sesungguhnya bisa menjadi energi positif untuk menata ulang NKRI. Syaratnya, Presiden Prabowo harus mampu membaca momentum ini secara jernih, bukan defensif, melainkan responsif dengan langkah strategis.
Membentuk kabinet baru yang bersih dari figur-figur korup, hedonis, dan bermental penghianat. Sejarah 1965 membuktikan, bahaya terbesar justru datang dari dalam, dari musuh yang menyamar sebagai kawan.
Menghimpun orang-orang terbaik bangsa: perwira TNI-Polri yang loyal, intelijen yang berintegritas, cendekiawan muslim, akademisi, dan pecinta negeri yang murni.
Mengembalikan fungsi Polri dan BIN sesuai marwahnya: sebagai alat negara, bukan alat kepentingan kelompok. Penegakan hukum yang tegas terhadap pembuat onar harus berjalan seiring dengan perlindungan hak rakyat yang menyampaikan aspirasi damai.
Menggunakan desakan rakyat sebagai legitimasi moral untuk menata ulang arah pembangunan, memperkuat fondasi ekonomi, dan mengembalikan kewibawaan negara di mata dunia.
Intelijen dan Jalan Kebangkitan
Dari perspektif intelijen, langkah pencegahan selalu lebih murah dibandingkan langkah pemulihan. Gagal membaca sinyal sama dengan membuka pintu bagi infiltrasi. Presiden Prabowo harus membangun situational awareness: siapa kawan, siapa lawan, siapa netral. Informasi harus diolah bukan hanya dari data lapangan, tetapi juga dari sensitivitas sejarah: jangan sampai bangsa ini kembali tergelincir pada trauma September 1965.
Bangsa ini membutuhkan pembersihan, penataan, dan penyempurnaan.
Jika Presiden berani memimpin langkah itu dengan tegas dan cepat, maka justru gelombang demonstrasi bisa menjadi momentum kebangkitan Indonesia baru. Tetapi jika dibiarkan berlarut, skenario “road map September” akan menemukan jalannya.***
Foto : Istimewa
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
