Wartain.com – Fungsionaris BADKO HMI Jawa Barat, M. Imam Maulana, menyampaikan selamat atas terpilihnya Tantan Sulthan Bukhawan sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat periode 2026–2031. Bagi Imam, kemenangan tersebut bukan sekadar pergantian nama di pucuk organisasi, melainkan sebuah pergantian amanah di tengah dunia pers yang sedang berhadapan dengan perubahan zaman, kegaduhan informasi, dan kecenderungan kekuasaan yang acap kali lebih nyaman ketika tidak diawasi.
“Selamat kepada Kang Tantan Sulthan Bukhawan. Lima tahun ke depan bukan sekadar soal bagaimana mengurus sebuah organisasi wartawan, tetapi bagaimana menjaga agar pers Jawa Barat tidak kehilangan mata, telinga, dan keberaniannya. Sebab ketika pers mulai terbiasa menundukkan kepala di hadapan kekuasaan, yang sesungguhnya sedang kehilangan suara bukan wartawan, melainkan masyarakat,” ujar Imam.
Menurut Imam, kemenangan Tantan harus dibaca sebagai awal dari pekerjaan yang jauh lebih panjang. PWI Jawa Barat, katanya, tidak boleh berhenti sebagai rumah administratif bagi wartawan, tetapi harus menjadi rumah intelektual tempat profesi kewartawanan terus dipertanyakan, diuji, dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Organisasi wartawan jangan hanya sibuk menghitung siapa yang hadir dalam rapat dan siapa yang duduk dalam kepengurusan. Yang lebih penting adalah menghitung berapa banyak kepentingan rakyat yang berhasil dibela oleh kerja jurnalistik. Sebab ukuran kebesaran pers bukan pada banyaknya gedung, seragam, atau seremoni, tetapi pada keberaniannya berdiri ketika kebenaran sedang tidak punya banyak teman,” tegasnya.
Imam melihat tantangan pers Jawa Barat ke depan semakin kompleks. Perubahan teknologi telah menggeser wajah industri media, sementara media sosial membuat setiap orang dapat memproduksi informasi dalam hitungan detik. Dalam keadaan semacam itu, batas antara berita, opini, propaganda, dan kebohongan menjadi semakin tipis.
“Sekarang kita hidup dalam zaman ketika kebohongan bisa berlari lebih cepat daripada klarifikasi. Satu kabar palsu dapat menyeberangi ribuan gawai sebelum seorang wartawan sempat membuka laptopnya. Maka tugas pers bukan sekadar menjadi yang paling cepat memberitakan, tetapi menjadi yang paling sungguh-sungguh memastikan bahwa apa yang diberitakan memang layak dipercaya,” kata Imam.
Karena itu, ia berharap kepemimpinan Tantan mampu membawa PWI Jawa Barat keluar dari jebakan romantisme pers masa lalu tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasar jurnalistik. Digitalisasi, kecerdasan buatan, jurnalisme berbasis data, dan perubahan model bisnis media harus dibaca sebagai tantangan yang menuntut peningkatan kapasitas, bukan sebagai alasan untuk menyerah kepada zaman.
“Teknologi boleh berubah, cara orang membaca boleh berubah, bahkan mesin kini bisa menulis berita. Tetapi satu hal tidak boleh ikut berubah: keberpihakan pers kepada kebenaran dan kepentingan publik. Mesin mungkin mampu menyusun kalimat, tetapi tanggung jawab moral atas sebuah berita tetap berada pada manusia,” ujarnya.
Imam juga mengingatkan bahwa independensi pers harus dijaga bukan hanya dari tekanan pemerintah, tetapi juga dari kepentingan bisnis, pemilik modal, kepentingan politik, dan berbagai patronase yang dapat membuat ruang redaksi perlahan kehilangan otonominya.
“Pers yang hanya takut kepada pemerintah belum tentu merdeka. Sebab ada banyak kekuasaan lain yang bisa membeli keheningan. Ada uang, ada jabatan, ada kedekatan politik, ada kepentingan bisnis. Karena itu, kemerdekaan pers harus dijaga dari semua pintu yang memungkinkan kebenaran ditukar dengan kepentingan,” katanya.
Dalam konteks Jawa Barat, Imam berharap PWI mampu memperkuat hubungan dengan kampus, organisasi mahasiswa, komunitas intelektual, serta kelompok masyarakat sipil. Menurutnya, pers yang sehat membutuhkan ekosistem publik yang sehat pula.
“Jangan biarkan pers berjalan sendirian di antara gedung-gedung kekuasaan. Ia harus berjalan di tengah masyarakat, mendengar keluhan petani, buruh, nelayan, mahasiswa, guru, pedagang kecil, dan mereka yang suaranya sering hilang sebelum sampai ke meja pengambil kebijakan. Di sanalah pers menemukan alasan mengapa ia harus terus ada,” ungkap Imam.
Ia menilai kolaborasi antara PWI dan kelompok mahasiswa juga penting untuk merawat tradisi kritik dalam kehidupan demokrasi. Mahasiswa membutuhkan pers sebagai kanal penyebarluasan gagasan, sementara pers membutuhkan energi kritis generasi muda agar tidak terjebak dalam rutinitas profesi.
“Mahasiswa dan wartawan sebenarnya berjalan di jalan yang berbeda tetapi menuju kegelisahan yang sama: bagaimana membuat kekuasaan tidak berjalan sendirian. Karena itu, saya kira pintu dialog antara PWI dan gerakan mahasiswa harus selalu terbuka,” katanya.
Imam menegaskan bahwa sebagai Fungsionaris BADKO HMI Jawa Barat, siap membangun ruang dialog dan kolaborasi dengan kepemimpinan PWI Jawa Barat sepanjang diarahkan untuk memperkuat demokrasi, kebebasan akademik, kebebasan pers, serta keberpihakan terhadap kepentingan publik.
“Selamat atas kemenangan Kang Tantan. Semoga mandat ini tidak hanya melahirkan kepengurusan baru, tetapi juga keberanian baru. Sebab Jawa Barat tidak kekurangan berita; yang sering kita kekurangan adalah keberanian untuk mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Dan di situlah pers seharusnya hadir: bukan untuk menyenangkan mereka yang berkuasa, tetapi untuk memastikan bahwa rakyat tidak kehilangan haknya untuk mengetahui,” pungkas M. Imam Maulana, Fungsionaris BADKO HMI Jawa Barat.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
