Wartain.com || Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa proses penyaluran bantuan untuk korban bencana di Aceh mengalami hambatan. Bantuan yang berasal dari diaspora Aceh di Malaysia tersebut hingga kini belum bisa disalurkan kepada masyarakat terdampak.
Menurutnya, kendala utama terletak pada perizinan dari pihak Bea Cukai. Akibatnya, bantuan yang sangat dibutuhkan oleh para korban masih tertahan dan belum dapat masuk ke wilayah Aceh untuk segera didistribusikan.
“Saat ini, kita dihadapkan pada situasi di mana bantuan dari diaspora Aceh, yang kita ketahui memiliki ikatan emosional dan kekeluargaan yang kuat dengan masyarakat di Aceh, masih tertahan. Kita semua menyadari bahwa di Malaysia terdapat kurang lebih 500 ribu warga Aceh yang bekerja dan memiliki hubungan keluarga yang erat dengan mereka yang berada di kampung halaman,” ujar Tito Karnavian saat rapat bersama DPR RI, di Senayan Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Diketahui, diaspora Aceh di Malaysia tidak hanya memberikan bantuan finansial, tapi kebutuhan pokok sperti pangan untuk meringankan beban para korban.
Tito Karnavian menegaskan perlunya dukungan dari jajaran pimpinan DPR guna membantu mengurai berbagai hambatan dalam proses penyaluran bantuan. Ia mengungkapkan bahwa bantuan yang berasal dari diaspora Aceh sejatinya sudah siap diberangkatkan, namun hingga kini masih tertahan lantaran belum memperoleh persetujuan masuk dari pihak Bea Cukai.
“Barang-barang bantuan ini sudah siap untuk dikirimkan dari Port Klang di Kuala Lumpur menuju pelabuhan di Lhokseumawe, yaitu Pelabuhan Krueng Geukueh. Namun, saat ini pengiriman tersebut masih tertahan karena belum mendapatkan izin masuk dari pihak Bea Cukai,” tegasnya.
Kejadian tersebut sekaligus menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk meningkatkan sinergi antar lembaga dalam mengelola bantuan kebencanaan, khususnya yang datang dari luar negeri. Mekanisme perizinan yang cepat, jelas, dan terbuka dinilai krusial agar bantuan dapat disalurkan tepat waktu kepada para korban tanpa terkendala prosedur yang berbelit.
Dukungan DPR dinilai penting untuk memperkuat langkah pemerintah dalam merumuskan kebijakan penanggulangan bencana yang lebih efektif. Termasuk di dalamnya pengaturan mekanisme penerimaan serta penyaluran bantuan dari luar negeri agar berjalan transparan dan tepat sasaran. Kebijakan yang terintegrasi dan sigap diharapkan mampu menekan dampak bencana sekaligus mempercepat proses pemulihan di daerah terdampak.
Permasalahan bantuan diaspora Aceh yang tertahan di Bea Cukai ini menjadi sorotan penting dalam upaya penanggulangan bencana di Indonesia.
Pemerintah didorong untuk segera mengambil kebijakan nyata dan terukur guna mencegah terulangnya peristiwa serupa di kemudian hari. Upaya ini tidak hanya sebatas pada penanganan dampak, tetapi juga harus menyentuh akar permasalahan agar solusi yang dihasilkan benar-benar bersifat jangka panjang.
Langkah-langkah strategis tersebut mencakup evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang ada, penguatan regulasi, serta peningkatan pengawasan di lapangan. Selain itu, koordinasi lintas lembaga juga menjadi kunci agar setiap kebijakan dapat berjalan efektif dan tidak saling tumpang tindih.
Dengan komitmen yang kuat serta keterlibatan semua pihak, diharapkan pemerintah mampu menciptakan sistem yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan. Melalui kebijakan yang tegas dan transparan, kepercayaan publik dapat dipulihkan sekaligus memastikan kejadian serupa tidak lagi terulang di masa depan.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Ujeng)
