Wartain.com || Puluhan mahasiswa dari dua organisasi pergerakan, PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) dan GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Sukabumi, Rabu (9/7/2025). Aksi yang berlangsung di tengah penjagaan ketat aparat keamanan ini berlangsung ricuh setelah massa mencoba memaksa masuk ke area kantor pemerintahan.
Meski sempat dihalau dan gagal memanjat pagar, para mahasiswa akhirnya berhasil menerobos masuk dan menyegel pintu utama Balai Kota. Mereka juga membakar ban sebagai bentuk protes terhadap Pemerintah Kota Sukabumi yang dinilai semakin tidak transparan dan sarat kepentingan kelompok tertentu.
Dalam orasinya, Ketua DPC GMNI Sukabumi Raya, Aris Gunawan, mengungkapkan bahwa aksi ini merupakan respon terhadap dominasi kelompok internal yang dinilai menguasai struktur pemerintahan kota, termasuk BUMD dan jabatan strategis di lingkungan OPD.
“Berdasarkan hasil kajian kami, hampir semua lini birokrasi hingga BUMD saat ini dikuasai oleh kelompok yang terafiliasi dengan Wali Kota. Ini menjadi sinyal buruk terhadap praktik meritokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik,” tegas Aris.
Aris juga menyoroti minimnya transparansi publik dalam pengambilan kebijakan oleh Pemkot Sukabumi. Ia menyebut, keputusan-keputusan strategis banyak diambil tanpa proses keterbukaan informasi, dan mengindikasikan praktik nepotisme dalam penunjukan sejumlah pejabat.
“Contoh nyata adalah penunjukan Plt Dirut RSUD R. Syamsudin SH yang diduga masih memiliki hubungan kerabat dengan Wali Kota. Ini menandakan adanya praktik rangkap jabatan dan pengabaian prinsip good governance,” ujarnya.
Massa aksi mendesak Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, untuk segera melakukan reformasi birokrasi melalui penerapan sistem open bidding dan memperkuat budaya meritokrasi dalam setiap penempatan jabatan.
“Kami menolak kesinambungan praktik pemerintahan yang buruk seperti lima tahun ke belakang. Sukabumi butuh tata kelola yang bersih dari kolusi, nepotisme, dan intervensi kelompok,” tambah Aris.
Sementara itu, Ketua PC PMII Kota Sukabumi, Bahrul Ulum, menyampaikan bahwa dominasi kelompok yang terafiliasi dengan lembaga milik Wali Kota (FKDB) berdampak langsung pada kualitas kebijakan publik, khususnya di sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
“Struktur pemerintahan hari ini tak lepas dari cengkeraman satu kelompok tertentu. Dampaknya terasa pada kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada kebutuhan masyarakat luas,” ungkap Bahrul.
Aksi yang disebut telah dilakukan beberapa kali ini, menurut mahasiswa, belum pernah mendapatkan tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kota Sukabumi. Ketidakhadiran Wali Kota dalam setiap aksi juga dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi publik.
“Sudah tiga kali kami datang, namun Wali Kota tak pernah hadir atau memberikan respon langsung terhadap tuntutan kami. Ini sangat kami sayangkan,” pungkas Aris.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kota Sukabumi terkait tuntutan para mahasiswa maupun aksi penyegelan kantor Balai Kota tersebut.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
