Wartain.com || Kota Sukabumi mencatat inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) tertinggi di Jawa Barat pada Juli 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, angka inflasi di kota ini mencapai 3,63 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,95.
Sebagai perbandingan, rata-rata inflasi di Jawa Barat pada periode yang sama berada di angka 2,03 persen, sementara Kabupaten Bandung menjadi daerah dengan inflasi terendah, yakni 1,55 persen.
BPS menyebut, kenaikan harga yang memicu inflasi di Kota Sukabumi terjadi pada sejumlah kelompok pengeluaran. Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi menunjukkan, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi penyumbang terbesar dengan inflasi 10,15 persen (IHK 122,22). Sebaliknya, deflasi terjadi pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,51 persen (IHK 98,63).
Untuk inflasi bulanan (month-to-month/m-to-m) pada Juli 2025, Kota Sukabumi mencatat kenaikan sebesar 0,21 persen. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama dengan kontribusi 0,08 persen. Beberapa komoditas yang ikut mendongkrak inflasi antara lain telur ayam ras, beras, bawang merah, sigaret putih mesin (SPM), cabai rawit, tomat, dan pisang.
Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menilai tingginya inflasi juga dipengaruhi kapasitas fiskal daerah yang terbatas. Menurutnya, pemerintah kota tengah berupaya memperkuat pendapatan melalui normalisasi pajak, penataan reklame, serta penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Langkah ini diambil agar keuangan daerah meningkat, sehingga kita bisa lebih efektif merespons tekanan inflasi,” ujarnya, Rabu (13/8/2025).
Sejumlah langkah stabilisasi harga pun disiapkan, mulai dari operasi pasar murah untuk komoditas utama seperti cabai, telur, beras, dan bawang, hingga pengaturan jalur distribusi agar ongkos angkut tidak membebani harga di pasaran. “Kita akan maksimalkan efisiensi biaya distribusi, termasuk dengan memanfaatkan angkutan massal logistik,” jelas Bobby.
Pemkot Sukabumi juga memastikan pasokan beras saat ini masih mencukupi. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) akan dibentuk untuk memantau harga dan pasokan kebutuhan pokok, sekaligus melakukan tindakan cepat jika terjadi lonjakan harga. “Kami rutin melakukan sidak ke pasar tradisional maupun swalayan untuk memastikan harga dan kualitas beras tetap stabil,” pungkasnya.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
