Oleh : Kang Dzikri Nur/Pengamat Sosial Keagamaan
Wartain.com || Pancasila bukan sekadar dasar negara yang dihafal dalam upacara, melainkan nur perenial yang memancar dari kesadaran ilahi manusia Indonesia. Dua sila pertama — Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab — adalah pondasi spiritual dan moral yang tak dapat dipisahkan. Di sinilah ukuran sejati dari kepemimpinan nasional diuji, termasuk pada sosok Presiden Prabowo Subianto yang kini dihadapkan pada kenyataan getir: beban utang, korupsi proyek Whoosh, dan dilema antara keadilan dan kekuasaan.
I. Perspektif Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa — Amanah dan Kesadaran Ilahiah.
Sila pertama bukan hanya menegaskan bahwa bangsa ini percaya kepada Tuhan, tetapi juga bahwa segala keputusan politik, ekonomi, dan kebijakan negara harus berakar dari kesadaran ketuhanan. Artinya, seorang pemimpin tak boleh menjadikan amanah rakyat sebagai permainan angka atau alat politik. Dalam cahaya sila pertama, tanggung jawab kekuasaan bukanlah tentang “siapa yang membayar utang,” tetapi “bagaimana menjaga amanah Tuhan” agar tidak diselewengkan menjadi sarana menutup dosa korupsi.
Ketika Presiden berkata akan menanggung utang proyek Whoosh dengan uang negara, itu tampak seperti tindakan tanggung jawab. Namun, bila ditelusuri dengan nurani Ketuhanan, ada pertanyaan besar: apakah yang ditanggung itu hasil kerja jujur, atau justru dosa yang seharusnya diadili?
Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan bahwa kejujuran adalah bentuk ibadah. Tidak ada “pahala politik” bagi pemimpin yang menutupi kecurangan dengan dalih tanggung jawab fiskal. Dalam logika Ketuhanan, membela kebenaran lebih mulia daripada menyelamatkan wajah kekuasaan. Pemimpin yang mengaku siap mati demi rakyat harus terlebih dahulu “mati” dari segala hawa nafsu kekuasaan, gengsi, dan kompromi terhadap kebohongan.
Tanggung jawab kepada Tuhan bukan sekadar retorika moral, melainkan pengakuan batin bahwa setiap kebijakan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Yang Maha Adil. Karena itu, Presiden Prabowo seharusnya memimpin penyucian sistem, bukan sekadar mencuci piring dosa yang ditinggalkan rezim sebelumnya.
Sila Ketuhanan menuntun setiap pemimpin untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar dalam konteks kenegaraan: menegakkan kebaikan, memberantas kebatilan, dan menjaga kesucian uang rakyat. Bila korupsi Whoosh dibiarkan tertutup oleh simbol tanggung jawab negara, maka nilai Ketuhanan telah ternoda oleh kalkulasi politik duniawi.
II. Perspektif Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab — Rakyat Sebagai Wajah Tuhan.
Sila kedua menegaskan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang luhur. Dalam konteks ini, rakyat bukan sekadar pembayar pajak, tetapi cerminan langsung dari wajah kemanusiaan yang harus dilindungi oleh negara. Ketika proyek bermasalah ditutup dengan APBN, sesungguhnya yang dikorbankan bukan angka, melainkan manusia — para petani, buruh, guru, dan anak-anak bangsa yang kehilangan haknya karena dana mereka dialihkan untuk menutup dosa sistem.
Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menempatkan rakyat sebagai pusat moral dari setiap kebijakan. Bila negara membiayai korupsi dengan uang rakyat, itu adalah bentuk ketidakadilan struktural dan pelecehan terhadap nilai kemanusiaan.
Tidak ada keadilan ketika rakyat miskin dipaksa menanggung kesalahan penguasa, dan tidak ada peradaban bila kebenaran ditukar dengan kenyamanan politik.
Dalam sila kedua, keadilan bukan sekadar soal hukum, tetapi kesetiaan terhadap nurani. Pemimpin yang adil adalah yang berani melawan arus kepentingan untuk membela yang tertindas. Dalam konteks ini, keberanian Purbaya Yudhi Sadewa menolak menanggung utang Whoosh dengan APBN justru mencerminkan makna hakiki sila kemanusiaan: menjaga martabat bangsa dengan sikap jujur dan beradab.
Sementara itu, pembiaran terhadap korupsi atas nama stabilitas politik adalah bentuk kemunduran moral. Rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang gagah di podium, tetapi yang rela turun ke tanah, memeluk penderitaan rakyatnya, dan berjuang memulihkan keadilan yang telah dirampas oleh sistem yang korup.
Penutup: Kembali ke Nur Pancasila.
Dua sila pertama ini bukan sekadar teks ideologis, melainkan jalan spiritual untuk menuntun bangsa agar tidak tersesat dalam nafsu kekuasaan. Bila Presiden Prabowo benar-benar ingin menjadi presiden yang mencintai rakyat, maka ia harus menatap kembali Pancasila bukan sebagai lambang, melainkan sebagai dzikr nasional — pengingat bahwa kekuasaan hanyalah titipan Tuhan untuk mengabdi pada manusia.
Ketuhanan Yang Maha Esa menuntun hati agar tidak dusta kepada nurani.
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menuntun tangan agar tidak melukai rakyat.
Wahai Prabowo, dengarlah panggilan dua sila ini: jangan biarkan bangsa ini kembali diselimuti kegelapan oleh kerakusan dan tipu daya kekuasaan. Jadilah pemimpin yang arif, yang berani mengoreksi kesalahan, dan yang memahami bahwa rakyat adalah cermin Tuhan di bumi Pancasila.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
