Wartain.com || Banjir besar yang menerjang kawasan Selabintana, Kecamatan Sukabumi, pada Jumat (5/12/2025) kembali membuka borok lama: kawasan hulu di kaki Gunung Gede Pangrango semakin kehilangan daya dukung ekologisnya. Air bah yang tiba-tiba melintas di badan Jalan Raya Selabintana— menyeret gerobak dan menghantam belasan motor—dinilai bukan sekadar akibat hujan deras, melainkan buah dari rusaknya sistem hidrologi akibat alih fungsi lahan yang tak terkendali.
Ketua DPC Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Sukabumi, Rozak Daud, menyebut kondisi hutan lindung Sukabumi sudah berada di titik kritis. Luasannya kini hanya sekitar 12,72 persen, angka yang terus menyusut karena ekspansi perkebunan non-kayu, agrowisata, hingga pembangunan kafe dan tempat wisata di lahan-lahan yang semestinya menjadi kawasan resapan.
“Kawasan hutan yang seharusnya menahan air kini kehilangan fungsinya. Maka jangan heran, wilayah setinggi Selabintana pun bisa banjir. Itu sinyal kuat bahwa Kota Sukabumi di bawahnya jauh lebih rentan,” tegas Rozak, Senin (8/12/2025).
Menurut SPI, persoalan hulu tidak dapat hanya dibebankan kepada petani. Rozak menjelaskan dua kelompok yang menggarap lahan eks HGU PTPN yakni petani gurem, yang mengelola lahan turun-temurun tak lebih dari 5.000 meter persegi. Serta pengusaha tani dan pelaku wisata, yang dalam lima tahun terakhir gencar mengonversi kebun teh menjadi kebun sayuran dan kawasan komersial.
“Mereka berani membuka lahan dan mengubah fungsi kebun teh karena ada izin sewa dari PTPN. Jadi persoalannya bukan dimulai oleh petani, tetapi oleh pola pengelolaan lahan itu sendiri,” ujar Rozak.
SPI mengungkap adanya indikasi penyimpangan dalam praktik penyewaan lahan eks HGU yang masa berlakunya telah habis. Rozak mempertanyakan arus dana sewa: apakah masuk resmi ke kas BUMN melalui Direksi PTPN atau justru berhenti di level administratur.
“Jika HGU sudah kedaluwarsa, tidak seharusnya lahan disewakan lagi. Itu harus diaudit, karena potensi pelanggaran dan manipulasi administrasi sangat terbuka,” katanya.
Keberadaan puluhan kafe dan spot wisata baru di kawasan tersebut semakin memperkuat dugaan adanya alih fungsi yang terjadi tanpa kendali.
Menurunnya tutupan vegetasi membuat air hujan tak lagi terserap di kawasan atas. Alih-alih meresap, air langsung meluncur deras menuju permukiman dan pusat kota. SPI menilai banjir Selabintana adalah peringatan keras atas rapuhnya ekosistem hulu Sukabumi.
“Jika area tangkapan air di kaki Gunung Gede tidak dipulihkan, banjir besar di Kota Sukabumi tinggal menunggu momentum,” kata Rozak.
Karena itu, SPI mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas sewa-menyewa di eks HGU PTPN, melakukan audit komprehensif tata kelola lahan hutan lindung, mengembalikan fungsi ekologis hutan, dan memberikan perlindungan bagi petani gurem yang menggantungkan hidup pada lahan-lahan tersebut.
“Pemulihan kawasan hulu bukan soal ekonomi, tetapi soal keselamatan warga,” tegasnya.
Bencana itu sendiri meninggalkan pengalaman pahit bagi warga. Ratono (58), warga Kampung Cisarua Girang, menggambarkan bagaimana air bah datang dalam hitungan menit.
“Ketinggiannya hampir setengah meter, tapi arusnya sangat deras karena jalan menurun. Motor ada sekitar sepuluh yang terbawa,” ujarnya. Kios-kios kecil, termasuk kios beras di depan tokonya, ikut terendam walau gorong-gorong baru saja diperbaiki.
Menurut Ratono, kejadian serupa telah berulang, namun kali ini debit air jauh lebih besar. Selain saluran air yang kecil dan kepadatan bangunan, ia menduga kerusakan lahan di wilayah Pondok Halimun—yang kini dipenuhi kafe dan bangunan wisata—ikut memperparah limpasan air.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
