Wartain.com – Momentum 1 Juni 2026 jadi bahan evaluasi *Ketua Umum PPJNA 98, Anto Kusumayuda*. Ia melihat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bergerak dalam koridor Pancasila. Kebijakannya tidak berhenti di target pertumbuhan, tapi masuk ke ranah keadilan sosial dan pemerataan yang selama ini jadi PR bangsa.
Anto menggarisbawahi: Pancasila bukan pajangan di ruang sidang. Ia harus turun ke jalan, ke desa, ke pasar, ke sekolah. Setiap kebijakan publik yang lahir harus bisa diukur: apakah rakyat kecil ikut diuntungkan atau tidak. Kalau iya, berarti itu kebijakan berjiwa Pancasila.
“Prabowo membuktikan Pancasila bisa dieksekusi,” kata Anto, Senin 1/6/2026. Eksekusi itu terlihat saat pembangunan tidak hanya bicara angka PDB, tapi bicara harga beras, akses dokter, bangku sekolah, dan lapangan kerja. Rakyat tidak butuh teori, rakyat butuh bukti.
Fokus utama ada di *Sila ke-5: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*. PPJNA 98 menilai pemerintah sekarang serius memastikan kue pembangunan tidak hanya dinikmati wilayah maju. Daerah 3T dan kelompok ekonomi lemah juga harus dapat porsi yang sama. Itu baru adil.
Negara, kata Anto, tidak boleh absen. Tugas negara hadir saat rakyat butuh pendidikan murah, layanan kesehatan yang manusiawi, pangan yang stabil, dan pekerjaan yang layak. Semua itu bukan bantuan, tapi hak warga negara yang dijamin konstitusi dan Pancasila.
Keberpihakan seperti ini adalah DNA pemerintahan berideologi bangsa. Karena itu PPJNA 98 mendorong semua elemen untuk mendukung, bukan sekadar mengomentari. Bedah kebijakan boleh, tapi tujuannya harus sama: menaikkan kualitas hidup rakyat.
Pemerataan juga kunci *Sila ke-3: Persatuan Indonesia*. Indonesia itu kepulauan, bukan pulau Jawa saja. Kalau pembangunan timpang, persatuan hanya jadi slogan upacara. Tapi kalau listrik, jalan, internet, dan rumah sakit merata, maka rasa “kita Indonesia” akan tumbuh dengan sendirinya.
Anto mengingatkan, tidak ada pembangunan hebat yang lahir dari satu tangan. Pemerintahan Prabowo butuh mitra: masyarakat, pengusaha, kampus, ormas, sampai komunitas. Semangat gotong royong yang dulu mengusir penjajah, hari ini dipakai untuk mengusir kemiskinan dan kebodohan.
Target jauhnya adalah generasi muda. Mereka yang akan memikul Indonesia 2045. PPJNA 98 menekankan investasi SDM harus jalan sekarang: sekolah yang berkualitas, karakter yang ditempa, dan wawasan kebangsaan yang ditanam sejak dini. Tanpa itu, bonus demografi bisa jadi bom waktu.
Penutup Anto sederhana: “Pancasila itu kompas, bukan ornamen.” Kalau kompasnya dipakai, arahnya jelas. Indonesia akan lebih cepat sampai ke tujuan: maju, berdaulat, adil, dan makmur untuk semua. PPJNA 98 menyatakan siap mengawal setiap langkah yang berpihak pada rakyat dan persatuan.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
