Wartain.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya dalam dunia pendidikan. Prinsip utama yang ia pegang adalah memastikan seluruh anak di Jabar bisa mengakses sekolah tanpa terkecuali.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur pada Jumat (19/6/2026). Ia menyebut tugas utama kepala daerah adalah menjamin hak dasar rakyat, termasuk hak untuk belajar di bangku sekolah.
“Saya sebagai gubernur memiliki tugas utama untuk memastikan rakyat saya bisa sekolah. Itu prinsip dasarnya,” tegas Dedi Mulyadi. Pernyataan ini menjadi garis kebijakan Pemprov Jabar ke depan.
Gubernur memetakan tiga kelompok utama dalam akses pendidikan. Kelompok pertama adalah anak dari keluarga mampu yang umumnya sudah memiliki akses ke sekolah negeri maupun swasta.
Kelompok kedua adalah anak berprestasi. Mereka secara otomatis memiliki peluang besar diterima di sekolah negeri melalui jalur prestasi, sehingga tidak terlalu menghadapi kendala biaya.
Perhatian utama Pemprov Jabar justru diarahkan pada kelompok ketiga. Yaitu anak dari keluarga ekonomi menengah ke bawah yang pilihan sekolahnya terbatas.
“Yang menjadi perhatian kita adalah kelompok ini. Kalau tidak diterima di negeri, ada risiko mereka tidak melanjutkan sekolah karena keterbatasan biaya,” jelas Gubernur. Kondisi ini rawan menimbulkan putus sekolah.
Untuk mengantisipasi, Pemprov Jabar menyiapkan kebijakan kapasitas rombongan belajar yang fleksibel. Angka maksimal ditetapkan sebagai batas atas, namun pelaksanaannya disesuaikan kondisi lapangan.
Fleksibilitas itu bertujuan memberi ruang lebih bagi siswa yang tidak tertampung. Dengan begitu, sekolah negeri tidak serta-merta menutup pintu karena alasan kuota kaku.
Selain itu, Pemprov Jabar juga menyiapkan skema pendampingan. Siswa yang tidak lolos di sekolah negeri akan dibantu melanjutkan ke sekolah swasta, termasuk dukungan biaya pendidikan tahun pertama.
Skema ini, menurut Gubernur, menjadi jembatan agar tidak ada anak Jabar yang terhenti pendidikannya hanya karena keterbatasan ekonomi dan kuota negeri.
Namun ia mengingatkan agar kebijakan dipahami utuh oleh masyarakat. Tujuannya agar tidak muncul salah persepsi atau penafsiran yang keliru di lapangan.
“Kami sedang membicarakan satu hal utama, yaitu bagaimana semua anak di Jawa Barat bisa tetap sekolah. Jika tidak diterima di negeri maka kami pastikan ada pendampingan ke swasta,” tegas Dedi Mulyadi.
Gubernur menekankan bahwa kebijakan pendidikan harus berorientasi pada kepentingan anak. Masa depan mereka, kata Dedi, lebih penting daripada debat administratif soal kuota dan zonasi.
“Pilihan kita sederhana, apakah kita ingin ada kegaduhan di sekolah atau kita pastikan tidak ada anak yang tidak sekolah. Saya memilih memastikan semua anak tetap sekolah,” pungkasnya.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
