Wartain.com – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sukabumi, Agus Sanusi menegaskan TPPO atau Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Sebagai koordinator penanganan TPPO di Kabupaten Sukabumi, DP3A berkomitmen hadir sebagai garda terdepan dalam perlindungan dan pendampingan korban.
“TPPO ini bukan hanya persoalan ketenagakerjaan. Ini kejahatan kemanusiaan. Karena itu DP3A ditunjuk sebagai koordinator dan kami tidak bisa bekerja sendiri. Harus kolaborasi dengan Disnakertrans, kepolisian, desa, kecamatan, sampai masyarakat,” tegas Agus Sanusi, Rabu 02//9/2026.
Korban Adalah Prioritas Utama
Menurut Agus, setiap laporan dugaan TPPO yang masuk ke DP3A akan langsung ditindaklanjuti.
Ia meminta masyarakat tidak ragu melapor dan melengkapi data agar proses bantuan bisa cepat berjalan.
Data yang dibutuhkan meliputi identitas korban, perwakilan keluarga, kronologi kejadian, dan diketahui oleh pemerintah desa serta kecamatan.
“Buat pengaduan resmi. Pastikan data korbannya jelas, ada perwakilan keluarganya, kronologisnya lengkap, dan diketahui perangkat terdekat. Setelah itu kami bersama OPD terkait akan memilah dan menentukan bentuk penanganan sesuai tugas masing-masing,” jelas Agus.
Ia memastikan, ketika ada korban, Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui DP3A akan hadir membantu. Disnakertrans dan instansi lain akan bersinergi untuk menyelesaikan kasus atas nama pemerintah daerah.
Cegah TPPO, Warga Harus Cerdas Pilih Kerja
Selain penanganan, Agus Sanusi menekankan pentingnya pencegahan. Modusnya semakin beragam dan menyasar warga yang butuh pekerjaan.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru menerima tawaran kerja, terutama yang tidak jelas asal-usulnya.
“Pastikan dulu legalitasnya. Cek perusahaannya, lembaga penyalurnya, lokasi kerjanya, proses keberangkatannya, dan perjanjian kerjanya. Kalau ada satu saja yang janggal, jangan lanjut. Gunakan kanal lowongan kerja resmi dari pemerintah,” imbau Agus.
Menurutnya, TPPO bisa dicegah jika masyarakat melek informasi dan berani bertanya sebelum memutuskan.
Ajakan: Laporkan, Jangan Diam
Di akhir, Agus Sanusi mengajak seluruh elemen masyarakat menjadi mata dan telinga pemerintah.
“Jika melihat ada perekrutan mencurigakan, ada warga yang diberangkatkan tanpa prosedur, atau ada keluarga yang menjadi korban, segera laporkan ke DP3A, desa, atau kecamatan. Jangan menunggu sampai terlambat. TPPO ini musuh kita bersama,” pungkasnya.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
