Oleh : Kang Dzikri Nur/Pengamat Sosial Kegamaan
Wartain.com – Sejarah mencatat bahwa kebijakan publik yang didorong oleh ambisi politik semata—tanpa dilandasi data yang akurat dan perencanaan rasional—dapat membawa dampak destruktif bagi suatu negara. Salah satu contoh paling nyata dalam sejarah modern adalah Great Leap Forward atau “Lompatan Jauh ke Depan”, sebuah program rekayasa ekonomi dan sosial yang dicetuskan oleh Mao Zedong di Tiongkok pada akhir dekade 1950-an. Berikhtiar mengubah Tiongkok secara instan dari negara agraris menjadi kekuatan industri maju, program ini justru berujung pada bencana kemanusiaan terbesar pada abad ke-20.
Ambisi Tanpa Rasionalitas
Memasuki tahun 1958, Pemimpin Tertinggi Tiongkok, Mao Zedong, menetapkan target yang sangat ambisius: melampaui produksi baja Inggris hanya dalam kurun waktu 15 tahun. Alih-alih melakukan modernisasi industri secara bertahap dan terukur melalui investasi modal serta penguatan teknologi, Tiongkok memilih jalan mobilisasi massa secara ekstrem. Pemikiran dasar di balik kebijakan ini adalah keyakinan mutlak bahwa kehendak ideologis dan semangat kolektif rakyat dapat menggantikan prinsip-prinsip sains serta ekonomi dasar.
Kebijakan ini dengan cepat diterapkan dalam skala masif. Petani dipaksa meninggalkan pola hidup tradisional untuk masuk ke dalam komunal-komunal besar. Salah satu wujud ekstrem dari mobilisasi ini adalah penggalangan “tungku baja rumahan” di pedesaan. Demi mengejar angka produksi baja yang tidak realistis, rakyat diminta meleburkan perkakas rumah tangga, alat tani, hingga paku pintu. Hasilnya sangat ironis: bahan bakar dan tenaga kerja habis terbuang hanya untuk menghasilkan bongkahan besi dan baja rapuh yang sama sekali tidak dapat digunakan untuk industri.
Budaya “Asal Bapak Senang” dan Informasi yang Rusak
Bencana tidak berhenti pada inefisiensi produksi. Kegagalan struktural terbesar dari Great Leap Forward justru bersumber dari rusaknya sistem aliran informasi dalam hierarki pemerintahan. Ketakutan terhadap sanksi politik, dikombinasikan dengan dorongan untuk menunjukkan loyalitas ideologis, memicu munculnya budaya “Asal Bapak Senang” di kalangan pejabat lokal.
Para birokrat di tingkat daerah saling berlomba melaporkan angka hasil panen yang fantastis dan fiktif demi menyenangkan jajaran kepemimpinan pusat. Karena pimpinan tertinggi—termasuk Mao Zedong—menerima laporan palsu yang menyebutkan bahwa produksi pangan melonjak drastis, pemerintah pusat menetapkan kuota pengambilan Pangan yang sangat tinggi dari pedesaan. Pemerintah mengambil jatah pangan berdasarkan angka rekaan, yang membuat para petani sama sekali tidak menyisakan bahan makanan untuk bertahan hidup.
Bencana Kemanusiaan dan Pelajaran Bagi Masa Depan
Dampak gabungan dari pengalihan tenaga kerja tani ke sektor baja imajiner, kebijakan pertanian yang ngawur, serta penyitaan hasil panen secara paksa bermuara pada Kelaparan Hebat (The Great Chinese Famine). Dalam kurun waktu beberapa tahun, Tiongkok dihantam kelaparan sistemik yang merenggut nyawa diperkirakan antara 30 hingga 45 juta jiwa. Angka kematian yang fantastis ini tidak hanya disebabkan oleh kegagalan panen alami, tetapi terutama oleh kegagalan sistemik kebijakan manusia itu sendiri (man-made disaster).
Peristiwa Great Leap Forward menyajikan pelajaran yang mendalam bagi tata kelola negara modern. Bencana ini membuktikan betapa bahayanya sebuah sistem pemerintahan yang membungkam koreksi, menolak validasi data faktual, dan hanya menuntut laporan manis demi menyenangkan pimpinan. Ketika informasi yang sampai ke meja pengambil keputusan telah terdistorsi oleh kepalsuan, kebijakan yang dihasilkan tidak lagi menjadi solusi, melainkan alat pembunuh massal secara perlahan.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
