Wartain.com – Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo – Gibran, BEM Nusantara (BEMNUS) Sukabumi Raya turun ke jalan dengan tajuk “Lara Indonesia: Luka Rakyat, Gagalnya Harapan, Bangkitnya Perlawanan”.
Aksi yang dikoordinatori Sabik Muhamad itu digelar di Simpang jalur lingkar selatan, Cibolang, Kabupaten Sukabumi, Jumat 23/102/26. Aksi ini menjadi potret kegelisahan mahasiswa atas persoalan ekonomi, ekologis, hingga menyempitnya ruang sipil.
Dalam rilis sikapnya, BEMNUS Pribar menegaskan, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan pada seberapa megah panggung kekuasaan dibangun, melainkan pada seberapa jauh penderitaan rakyat mampu dikurangi.
“Di negeri yang tanahnya subur, lautnya luas, dan perut buminya mengandung kekayaan melimpah, kesejahteraan seharusnya bukan kemewahan segelintir orang,” tulis mereka.
Kritik Pertumbuhan Ekonomi 5,29 Persen
BEMNUS menyoroti klaim pemerintah yang melaporkan pertumbuhan ekonomi 5,29 persen pada triwulan II 2026. Menurut mereka, angka agregat itu tidak menjelaskan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan hidup.
Dengan inflasi tahunan September 2026 sebesar 3,28 persen versi BPS, buruh, petani, pedagang kecil, dan keluarga berpenghasilan rendah masih bergulat soal pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, dan kesehatan.
Mereka mendesak pemerintah tidak hanya mengukur keberhasilan lewat indikator makro, tapi memastikan upah riil naik, lapangan kerja layak tersedia, dan kebutuhan dasar terjangkau.
Soroti Anggaran MBG Rp218,77 Triliun
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi sorotan. Badan Gizi Nasional melaporkan pagu MBG Rp218,77 triliun dengan realisasi Rp139,77 triliun per 16 September 2026.
BEMNUS menilai besarnya anggaran itu wajib dibarengi transparansi, pengawasan independen, dan jaminan kualitas serta keamanan pangan.
Mereka mempertanyakan apakah pengadaan bahan pangan sudah memberi ruang adil bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal, bukan hanya narasi kebijakan.
KDMP Jangan Hanya Kejar Target
Selain MBG, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang dibentuk lewat Inpres Nomor 9 Tahun 2025 dengan target 80.000 koperasi juga dikritisi.
Menurut BEMNUS, keberhasilan KDMP bukan soal jumlah koperasi yang dibentuk, melainkan apakah koperasi itu aktif, sehat, demokratis, dan mampu meningkatkan kesejahteraan. Jangan sampai hanya mengejar target administratif tapi membebani desa.
Krisis Ekologis dan Militerisasi Ruang Sipil
Soal ekologis, BEMNUS mengutip data Ombudsman RI dan Kementerian Kehutanan yang mencatat areal terdampak karhutla sekitar 107.465 hektare pada Januari-Juni 2026, sementara KLH mencatat sekitar 202.004 hektare hingga Juli 2026.
Dampak karhutla mengganggu kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi. Mereka mendesak penegakan hukum lingkungan dan penyelesaian konflik agraria yang adil.
Terkait UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan UU TNI yang memasukkan tugas membantu pemerintahan di daerah sebagai OMSP, BEMNUS mengingatkan agar tidak menjadi cek kosong militerisasi ruang sipil.
“Persoalan demonstrasi, pemogokan buruh, dan sengketa lahan harus ditangani dengan dialog dan mekanisme sipil, bukan pendekatan militer,” tegasnya.
Lima Tuntutan
Dalam aksinya, BEMNUS Sukabumi Raya menyampaikan 5 tuntutan: penguatan daya beli dan lapangan kerja layak, transparansi tata kelola MBG, keterbukaan model usaha dan tata kelola KDMP, penguatan pencegahan karhutla dan penegakan hukum lingkungan, serta penegakan supremasi sipil dan jaminan ruang demokrasi.***
Editor: Aab Abdul Malik
(Dul)
