Wartain.com – Pola serangan siber dengan modus pemerasan melalui konten fitnah di TikTok yang sebelumnya menyasar kepala desa dan penambang di Sukabumi selatan, kini naik level menyasar pucuk pimpinan Polres Sukabumi.
Kapolres Sukabumi AKBP Benny Cahyadi, yang baru tiga bulan menjabat menggantikan AKBP Samian, menjadi korban disinformasi akun anonim. Konten yang disebar mencoba memelintir kegiatan Bhayangkari dan aksi sosial kepolisian menjadi isu miring.
Dua isu utama yang digoreng akun tersebut adalah tudingan Ketua Bhayangkari Cabang Sukabumi memiliki ajudan pribadi, serta tudingan bansos untuk nelayan dan dhuafa berasal dari korupsi anggaran.
Menanggapi hal itu, AKBP Benny Cahyadi tidak tinggal diam. Ia menunjukkan bukti video utuh dan menyatakan siap diaudit secara terbuka.
*Pelintir Kegiatan Sosial Jadi Isu Ajudan*
Terkait foto Ketua Bhayangkari bersama Polwan yang dituding sebagai ajudan pembawa tas, Benny meluruskan fakta sebenarnya.
“Secara fakta, kegiatan tersebut murni kegiatan sosial kekeluargaan. Ada salah satu anggota Polwan Polres Sukabumi kondisinya sedang sakit, maka atas inisiatif Ibu Ketua Bhayangkari Cabang Sukabumi mengajak beberapa Polwan untuk menjenguk,” jelas Benny, Senin (2/11/2026).
Personel yang ada di foto tersebut, kata Benny, adalah anggota Polwan Satnarkoba yang ikut membawa paket tali asih, bukan ajudan pribadi.
*Bantah Korupsi Dana Bansos*
Sementara untuk isu bansos, Benny menegaskan seluruh bantuan sembako untuk masyarakat pesisir berasal dari dana pribadi keluarganya, bukan dari anggaran dinas.
“Bantuan sosial yang kami lakukan murni dari dana swadaya pribadi dan tabungan keluarga kami yang disisihkan sebagai sedekah. Kalaupun ada pemberitaan yang menyatakan anggaran tersebut hasil korupsi atau pemotongan anggaran Polres, saya pastikan itu tidak benar dan saya siap untuk diperiksa,” tegasnya.
Benny memastikan pihaknya sudah melaporkan akun penyebar hoaks tersebut ke pimpinan dan akan menempuh jalur hukum.
“Sebagai bentuk integritas, saya siap diperiksa secara transparan dan teliti, dan siap diaudit. Saya siap bertanggung jawab apabila ada penyalahgunaan kewenangan,” ujarnya.
Kasus ini memperkuat laporan sebelumnya dari Paguyuban Kades Pajampangan dan masyarakat penambang, yang juga menjadi korban modus pemerasan. Para pelaku diketahui membuat konten tuduhan palsu lalu meminta uang tebusan untuk menghapus video dengan mencantumkan nomor rekening tertentu.***
Editor: Aab Abdul Malik
(Dul)
