Oleh: Kang Dzikri Nur/Pengamat Sosial Keagamaan
Wartain.com – Di tengah kemewahan wacana keberlanjutan dan narasi kebangkitan ekonomi, suara ketakutan dan kejengkolan rakyat justru bergema di sudut-sudut jalan. Pernyataan demi pernyataan dari para pejabat publik—termasuk figur seperti Hashim Djojohadikusumo dan jajaran birokrat keuangan—mengenai rencana intensifikasi berbagai jenis pajak baru, terasa seperti gertakan yang menyayat hati. Bagi rakyat kecil yang berjuang sekadar untuk bertahan hidup dari hari ke hari, retorika penarikan pajak ini tidak lagi terdengar sebagai amanat pembangunan, melainkan mirip dengan perilaku geng pemalak yang memeras pihak yang tak berdaya.
Pertanyaan mendasar yang menyeruak di benak publik sangat sederhana namun mendalam: Ke mana perginya kekayaan alam negeri ini?
Indonesia adalah zamrud khatulistiwa yang diberkahi Sumber Daya Alam (SDA) melimpah ruah. Dari perut bumi nusantara, terpancar emas, nikel, batu bara, minyak, hingga gas alam yang nilainya ratusan bahkan ribuan triliun rupiah. Namun, ironi besar terjadi ketika pendapatan dari kerukan hasil bumi tersebut seolah menguap tanpa jejak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat umum.
Alih-alih menjadikan kelimpahan SDA sebagai tumpuan utama pendapatan negara demi kedaulatan rakyat, pemerintah justru kembali menyeret beban anggaran ke pundak rakyat biasa melalui instrumen perpajakan yang makin mencekik.
Kekecewaan ini mengkristal menjadi kemarahan atas dugaan bahwa kekayaan negara telah dimanipulasi dan dikuasai oleh kelompok pemungut rente serta elit penguasa yang tamak. Di mata rakyat, kebijakan yang ada saat ini melanggengkan praktik penjahat negara yang memperkaya diri di atas penderitaan publik, alih-alih membangun kesejahteraan nasional yang adil dan beradab.
Peringatan keras kini membayang di ufuk timur. Gejolak sosial yang saat ini melanda berbagai negara di Eropa—di mana kemarahan publik atas ketimpangan ekonomi memicu gelombang demonstrasi hebat, perusakan fasilitas, hingga penjarahan—harus menjadi pelajaran berharga.
Ketika ketidakadilan ekonomi mencapai puncaknya dan aspirasi rakyat disumbat oleh keserakahan elit, ledakan sosial bukanlah hal yang mustahil terjadi.
Di tengah situasi yang krusial ini, harapan besar bertumpu pada Presiden Prabowo Subianto. Rakyat menagih komitmen nasionalisme dan ketegasan beliau untuk:
Selamatkan Negara dari Penjahat Besar: Membongkar jejaring penguasa gelap dan oknum yang menyalahgunakan wewenang demi mengeruk keuntungan dari SDA Indonesia.
Hentikan Pemalakan Berkedok Pajak: Mengkaji ulang kebijakan perpajakan yang mencederai rakyat kecil serta mengalihkan fokus penerimaan negara pada optimalisasi tata kelola sektor tambang dan energi.
Kembalikan Kedaulatan SDA: Menangkap dan menindak tegas para mafia tambang dan ekspor ilegal yang menjual kekayaan negeri demi kepentingan segelintir oligarki.
Indonesia tidak boleh dibiarkan runtuh akibat keserakahan internal. Saatnya Presiden bertindak tegas membela rakyatnya, sebelum ketidakadilan ini berubah menjadi badai gejolak yang merugikan bangsa secara keseluruhan.
(Catatan: Artikel ini disusun sebagai bentuk aspirasi, analisis, dan sorotan kritis publik terhadap tata kelola ekonomi dan kebijakan perpajakan nasional).***
Editor: Aab Abdul Malik
(Dul)
