Wartain.Com, Bandung || Presiden Jokowi tidak boleh memihak kepada salah satu pasangan Capres dan Cawapres adalah pernyataan yang salah. Bahkan sebagai kader partai Jokowi tidak hanya harus berpihak, tapi harus jadi Jurkam yang turun ke lapangan, mengkampanyekan partai dan pasangan capres dan cawapres yang diusung oleh partainya.
Apalagi aturannya jelas, memperbolehkan seorang presiden melakukan kegiatan kampanye saat pemilu selama syarat syaratnya terpenuhi
Adapun aturan yang memperbolehkan presiden dan wakil presiden untuk ikut berkampanye. Sebagaimana Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur bahwa presiden dan wakil presiden boleh ikut kampanye peserta pemilu, sepanjang mengajukan cuti dan tidak mempergunakan fasilitas negara.
Jadi jelas berdasarkan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, seorang Presiden dan Wakil Presiden diperbolehkan ikut kampanye peserta pemilu, baik itu partai maupun kandidat pasangan presiden dan wakil presiden.
Terlebih Presiden Jokowi yang akan mengakhiri massa jabatannya di 2024, harus lebih bisa memastikan kandidat yang didukungnya memenangkan kontestasi pilpres, agar semua program yang sedang dirintisnya bisa dilanjutkan oleh presiden penggantinya.
Dalam politik tidak dikenal sikap netral, karena itu sangat spekulatif bagi keberlangsungan agenda besar yang sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi, agar menjadi legacy yang berharga bagi generasi berikutnya, sikap keberpihakan secara terbuka harus ditempuh oleh Presiden Jokowidodo.
Dan sebagai sesama kader, Presiden Jokowi sudah barang tentu akan menjadikan Ganjar Pranowo jadi labuhan tempat bersandarnya, di mana semua cita cita nya selama menjadi presiden akan dilanjutkan mengarungi samudera luas yang penuh dengan badai dan tantangan yang sangat berat, sampai pada tujuan Ganjar Pranowo bisa menghantarkan kapal besar NKRI ke tujuan lndonesia negara maju di 2045, yang terbebas dari jebakan negara berkembang selamanya, Aamiin.
Seperti yang disampaikan Budi Hermansyah inisiator deklarasi Alumni Unpad Balad Ganjar, dalam menanggapi usulan Presiden Jokowi harus netral saat pilpres 2024 nanti, saat ngopi bareng bersama redaksi.
